Walhi Minta Polisi Tegakan Hukum Absolute Liability

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 24 Oktober 2015
Walhi Minta Polisi Tegakan Hukum Absolute Liability

Manajer Walhi Nasional, Zenzi Suhadi (Sumber: MP/Gomes Roberto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Kejanggalan hukum yang terus melindungi kejahatan terlihat jelas saat penetapan tersangka terhadap PT Bumi Mekar Hijau yang merupakan biang dari kebakaran hutan yang terjadi didaerah Sumatera dan Kalimantan. Berkaca dari perihal tersebut, penegakan hukum di negeri ini harus menjalan hukum absolute liability, yaitu prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Sebab korban dalam kebakaran hutan yang belakangan ini terus bertambah akibat lambatnya hukum dalam memproses kasus tersebut, dan juga lambat dalam mengtersangkakan terhadap pelaku kebakaran lahan hutan dari korporasi perusahaan ini.

"Polisi sebenarnya, harus menjalankan hukum absolute liability (tanggung jawab mutlak, dengan ganti rugi penuh), oleh pihak pengerusakan hutan serta pelaku kejahat," ujar Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Zenzi Suhadi, saat ditemui merahputih.com di Jalan Tegal Parang Jakarta Selatan, Sabtu, (24/10).

Masih kata Zenzi, kebakaran hutan dan menyebab asap ini, telah terjadi sejak tahun 2010 lalu. Dan dalam kejahatan tersebut merupakan ulahnya korporasi perusahaan yang diketahui adalah pelaku kejahatan kebakaran hutan itu yang sama. Untuk itu kami minta kepada presiden segera memerintahkan Kapolri untuk segera menyikapi penegakan hukum terhadap oknum perusahaan tersebut.

"Kalau hukum itu ditegakan maka hal ini jelas tak terulang lagi," paparnya.

Menurut Zenzi, Organisasi Wahana Lingkungan Hidup ini, telah berperan aktif dalam menyikapi kasus ini. Namun hal ini tak diimbangi dengan penegakan hukum yang nampak mencoreng wajah negeri ini.

"Kami berharap hukum yang berjalan di negeri ini harus pro terhadap keadilan," terangnya.

Untuk diketahui hal ini terlihat jelas dengan adanya penetapan tersangka terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang merupakan korporasi dari PT Sinar Mas yang tak kunjung tiba mendapatkan titik terang atas kejahatan yang dilakukannya. Sampai - sampai Walhi menyebut dengan adanya anulir polisi terhadap kasus korporasi dari perusahaan tersebut.

"Jelas-jelas PT BMH adalah tersangka namun hal itu masih dianulir oleh polisi," tutupnya. (gms)

Baca Juga:

  1. Walhi Tuding Polisi Lindungi Kebakaran Hutan PT BMH
  2. Polri dan Walhi Bangun Kerja Sama
  3. Walhi Akan Gugat 18 Korporasi Pembakar Hutan
  4. Walhi Desak Kasus Pembunuhan Salim Kancil Ditangani Mabes Polri
  5. Walhi Desak Kasus Pembunuhan Salim Kancil Ditangai Mabes Polri
#Polisi #Walhi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
2.200 Personel Jaga Ketat Laga Persija vs PSIM, Polisi Perketat Pengamanan di GBK
Sebanyak 2.200 personel menjaga ketat laga Persija vs PSIM. Polisi pun memperketat pengamanan di GBK.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
2.200 Personel Jaga Ketat Laga Persija vs PSIM, Polisi Perketat Pengamanan di GBK
Indonesia
1.030 Personel Polri Turun ke Lokasi Bencana Sumut, Buka Akses Jalan dan Cari 88 Korban Hilang
Polda Sumut kerahkan ribuan personel, dirikan posko, dapur umum, dan gunakan Starlink untuk evakuasi dan bantuan bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 November 2025
1.030 Personel Polri Turun ke Lokasi Bencana Sumut, Buka Akses Jalan dan Cari 88 Korban Hilang
Indonesia
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi baru Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berbasis pelayanan sebagai langkah positif menuju reformasi kepolisian yang lebih humanis dan sesuai prinsip HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Indonesia
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Polri tidak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan regulasi baru yang akan diterapkan secara nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Indonesia
Tragedi Kematian Alvaro Jadi Sorotan Tajam, Polisi Diminta Lebih Gesit Lagi Tangani Kasus Penculikan Anak
Tragedi kematian Alvaro kini jadi sorotan tajam. Polisi diminta lebih gesit lagi dalam menangani kasus penculikan anak.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Tragedi Kematian Alvaro Jadi Sorotan Tajam, Polisi Diminta Lebih Gesit Lagi Tangani Kasus Penculikan Anak
Indonesia
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Menurut Menko, terjadi suatu pergeseran di masyarakat. Mungkin alasannya memilih memanggil damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Indonesia
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional terkait demo buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 di sekitar Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Senin (24/11).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Indonesia
Polisi Dalami Pola Perekrutan Anak di Game Online Buat Aksi Terorisme
Sigit menjelaskan, temuan tersebut bermula dari aktivitas anak-anak dalam kelompok komunitas yang tumbuh dari hobi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Polisi Dalami Pola Perekrutan Anak di Game Online Buat Aksi Terorisme
Indonesia
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Polri telah membentuk tim kelompok kerja (pokja) untuk mengkaji cepat implikasi putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil, Mabes Polri Tarik Perwira Tinggin yang dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Indonesia
DPR Segera Bahas RUU Polri, Usia Pensiun Jadi Salah Satu Isu
Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
 DPR Segera Bahas RUU Polri, Usia Pensiun Jadi Salah Satu Isu
Bagikan