Wakil Ketua Komisi III Dukung Tiga Capim KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 17 Desember 2015
Wakil Ketua Komisi III Dukung Tiga Capim KPK

esmond Junaidi Mahesa (wakil ketua komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra) dalam uji kelayakan calon pemimpin KPK di ruang rapat komisi 3 DPR RI. Senin, (14/12) Merahputih.com / Rizki Fitrianto.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa terang-terangan mendukung Johan Budi sebagai calon kuat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desmon mengaku menjagokan tiga calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah itu. Selain Johan Budi, nama yang didukung adalah Agus Raharjo dan Basaria Pandjaitan.

"Johan Budi berpengalaman. Basaria ini polisi sebagai pengganti enggak ada jaksa. Agus Rahardjo punya pengalaman di bidang pencegahan," kata Desmon di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12).

Menurut Desmon, sosok Johan Budi telah menjadi figur publik dan menjadi tokoh sentral di lembaga antirasuah itu. Ia juga tak mempersoalkan capim harus berlatar belakang di bidang hukum, sementara, Johan tak memiliki latar belakang tersebut.

"Kalau normatif itu enggak bisa, tapi jadi bisa karena pengalaman yang kami nilai. Salah satu alasannya agar orang baru tidak kaget lagi, agar ada benang merah. Johan Budi jadi maskot lah sekarang, Dari sepuluh calon wajib pilih lima kan. Baru ambil suara terbanyak," terang mantan aktivis itu. (dit)


BACA JUGA:

  1. Komisi III DPR Ragu Pimpinan KPK Bisa Terpilih Rabu 16 Desember
  2. Capim KPK: Penyadapan Harus Izin, No Problem
  3. Capim KPK Surya Tjandra: KPK Jangan Dibawa Main Politik
  4. Paripurna DPR Sepakat RUU KPK dan Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2015
  5. Gerindra Dan PKS Tolak Revisi UU KPK Jadi Usulan DPR
#Capim KPK #Komisi III DPR # Desmond J. Mahesa
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara itu.
Dwi Astarini - 2 jam, 7 menit lalu
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Indonesia
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Melalui pembatasan durasi sidang 60 hari dan jalur yudisial yang ringkas, RUU ini diharapkan mampu menghapus stigma pengadilan yang lamban.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Komisi III DPR RI merespons kritik publik terhadap KUHP dan KUHAP baru. DPR menegaskan proses penyusunan terbuka dan meminta pihak keberatan menempuh uji materi di MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Anggota Komisi III DPR RI menilai materi stand-up comedy Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono wajar dalam demokrasi dan tak perlu dibawa ke ranah hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Kakek Masir, 71, ialah terdakwa pencurian lima burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Bagikan