Wakil Ketua Komisi III Dukung Tiga Capim KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 17 Desember 2015
Wakil Ketua Komisi III Dukung Tiga Capim KPK

esmond Junaidi Mahesa (wakil ketua komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra) dalam uji kelayakan calon pemimpin KPK di ruang rapat komisi 3 DPR RI. Senin, (14/12) Merahputih.com / Rizki Fitrianto.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa terang-terangan mendukung Johan Budi sebagai calon kuat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desmon mengaku menjagokan tiga calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah itu. Selain Johan Budi, nama yang didukung adalah Agus Raharjo dan Basaria Pandjaitan.

"Johan Budi berpengalaman. Basaria ini polisi sebagai pengganti enggak ada jaksa. Agus Rahardjo punya pengalaman di bidang pencegahan," kata Desmon di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12).

Menurut Desmon, sosok Johan Budi telah menjadi figur publik dan menjadi tokoh sentral di lembaga antirasuah itu. Ia juga tak mempersoalkan capim harus berlatar belakang di bidang hukum, sementara, Johan tak memiliki latar belakang tersebut.

"Kalau normatif itu enggak bisa, tapi jadi bisa karena pengalaman yang kami nilai. Salah satu alasannya agar orang baru tidak kaget lagi, agar ada benang merah. Johan Budi jadi maskot lah sekarang, Dari sepuluh calon wajib pilih lima kan. Baru ambil suara terbanyak," terang mantan aktivis itu. (dit)


BACA JUGA:

  1. Komisi III DPR Ragu Pimpinan KPK Bisa Terpilih Rabu 16 Desember
  2. Capim KPK: Penyadapan Harus Izin, No Problem
  3. Capim KPK Surya Tjandra: KPK Jangan Dibawa Main Politik
  4. Paripurna DPR Sepakat RUU KPK dan Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2015
  5. Gerindra Dan PKS Tolak Revisi UU KPK Jadi Usulan DPR
#Capim KPK #Komisi III DPR # Desmond J. Mahesa
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Indonesia
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Komisi III DPR mengapresiasi Bareskrim Polri dalam membongkar kasus narkoba. Bandar narkoba minta dimiskinkan.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Bagikan