Gerindra Dan PKS Tolak Revisi UU KPK Jadi Usulan DPR

Fadhli Fadhli - Selasa, 15 Desember 2015
Gerindra Dan PKS Tolak Revisi UU KPK Jadi Usulan DPR

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Ramson Siagian saat Konferensi Pers peluncuran Pertalite di SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (24/7). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Rapat Paripurna DPR RI untuk menetapkan Revisi UU KPK dan dan RUU Tax Amnesti masuk proglegnas 2015 mendapat penolakan dari sejumlah fraksi DPR RI, diantaranya dari Gerindra dan PKS.

Anggota Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, bersikeras bahwa Revisi UU KPK harus melalui usulan pemerintah.

"Revisi UU KPK bukan usulan DPR, kalau usul pemerintah ya usul pemerintah, DPR sudah dibully terus seolah olah DPR ingin lemahkan KPK," kata Ramson usai sidang paripurna, di DPR RI, Selasa (15/12).

Dalam sidang pun, Gerindra dengan tegas menolak kedua RUU ini masuk dalam Prolegnas 2015, "Belum ada yang urgen dengan kedua RUU ini."

Hal senada diungkapkan, anggota Fraksi PKS, Nasir Jamil. Menurutnya sejak awal pembahasan Revisi UU KPK diusulkan oleh pemerintah, tiba-tiba ingin dijadikan usulan DPR.

"Kami minta agar Revisi UU KPK diusulkan pemerintah bukan usul DPR," tegasnya. (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Capim KPK Saut Situmorang Belum Bayar Pajak Mobil?
  2. Riza Tak Dipaksa Hadiri Sidang, MKD Putuskan Nasib Setnov, Rabu (16/12)
  3. Puluhan Anggota DPR RI Desak Setya Novanto Mundur
  4. Pita Hitam "Save DPR" sebagai Sindiran terhadap Setya Novanto
  5. Ruhut Sebut Setya Novanto "Muka Badak"
#Revisi UU KPK #PKS #Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Indonesia
Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja
Penghematan bisa dimulai dari pengeluaran untuk kudapan rapat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Legislator Gerindra: Pidato Presiden Perekat Kebangsaan untuk Indonesia Maju
Prabowo menunjukkan visi dan arah pembangunan yang jelas, berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan persatuan bangsa.
Dwi Astarini - Sabtu, 16 Agustus 2025
Legislator Gerindra: Pidato Presiden Perekat Kebangsaan untuk Indonesia Maju
Indonesia
Tindakannya di Luar Nalar, Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo
Gerindra memberikan teguran keras kepada Bupati Pati, Sudewo. Kebijakannya dinilai tidak pro masyarakat. Presiden RI, Prabowo Subianto, juga memantau kasus tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tindakannya di Luar Nalar, Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo
Indonesia
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo
Dalam unjuk rasa tersebut, masyarakat menilai Sudewo sebagai pemimpin yang arogan dan tidak pro rakyat dalam membuat kebijakan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo
Indonesia
Sikap Arogan Bupati Pati Berujung Isu Pemakzulan, Istana Ingatkan Lagi Pejabat Hati-Hati Bicara
Bahkan, Fraksi Gerindra selaku partai asal Bupati Sudewo turut mendukung pembentukan Pansus Pemakzulan itu.
Wisnu Cipto - Kamis, 14 Agustus 2025
Sikap Arogan Bupati Pati Berujung Isu Pemakzulan, Istana Ingatkan Lagi Pejabat Hati-Hati Bicara
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Bagikan