Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang
Adinda Nurrizki - Jumat, 30 Oktober 2015
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)
MerahPutih Keuangan - Kemarin malam, Badan Anggaran (Banggar) nampaknya sangat serius membahas RAPBN 2016. Hal tersebut lantaran salah satu anggotanya, yakni fraksi Gerindra, bersikukuh menolaknya.
Melihat hal tersebut, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Demikian yang diungkapkan anggota Banggar Fraksi Hanura Dadang Rusdiana di Gedung DPR RI, Jakarta (29/10).
Meski diadakan voting, kata Dadang, pihaknya optimistis akan menang. Hal tersebut karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besama Partai Amanat Nasional (PAN) solid mendukung pemerintah.
"Pasti menang, KIH sama PAN kompak sudah setuju. Jadi kita tetap unggul," katanya penuh keyakinan.
Awal mula yang membuat perdebatan pembahasan RAPBN 2016 adalah adanya PMN sebesar Rp39,42 triliun yang dinilai bukan kebutuhan mendesak. Padahal saat ini, baru terealisasi sekitar Rp28 triliun dari Rp62 triliun. Artinya, ada sekitar Rp 34 triliun yang belum terealisasi. Untuk itu, fraksi Gerindra mengusulkan alokasi PMN ini disalurkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti dana desa.
"Menurut saya keliru kalau KMP menganggap PMN untuk BUMN ini tidak pro-rakyat, sebab ini kan merupakan salah satu upaya presiden untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan cuma lewat BUMN," pungkasnya. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
