Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 30 Oktober 2015
Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Kemarin malam, Badan Anggaran (Banggar) nampaknya sangat serius membahas RAPBN 2016. Hal tersebut lantaran salah satu anggotanya, yakni fraksi Gerindra, bersikukuh menolaknya.

Melihat hal tersebut, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Demikian yang diungkapkan anggota Banggar Fraksi Hanura Dadang Rusdiana di Gedung DPR RI, Jakarta (29/10).

Meski diadakan voting, kata Dadang, pihaknya optimistis akan menang. Hal tersebut karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besama Partai Amanat Nasional (PAN) solid mendukung pemerintah.

"Pasti menang, KIH sama PAN kompak sudah setuju. Jadi kita tetap unggul," katanya penuh keyakinan.

Awal mula yang membuat perdebatan pembahasan RAPBN 2016 adalah adanya PMN sebesar Rp39,42 triliun yang dinilai bukan kebutuhan mendesak. Padahal saat ini, baru terealisasi sekitar Rp28 triliun dari Rp62 triliun. Artinya, ada sekitar Rp 34 triliun yang belum terealisasi. Untuk itu, fraksi Gerindra mengusulkan alokasi PMN ini disalurkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti dana desa.

"Menurut saya keliru kalau KMP menganggap PMN untuk BUMN ini tidak pro-rakyat, sebab ini kan merupakan salah satu upaya presiden untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan cuma lewat BUMN," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016
  2. RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai
  3. Di Depan Pansus Pelindo II, Rizal Ramli Kepret RJ Lino
  4. RJ Lino Klaim Pelindo Untung Besar, Rizal Ramli Ingin Ketaw
  5. Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun
#RAPBN 2016 #DPR #Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Bagikan