Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 30 Oktober 2015
Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Kemarin malam, Badan Anggaran (Banggar) nampaknya sangat serius membahas RAPBN 2016. Hal tersebut lantaran salah satu anggotanya, yakni fraksi Gerindra, bersikukuh menolaknya.

Melihat hal tersebut, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Demikian yang diungkapkan anggota Banggar Fraksi Hanura Dadang Rusdiana di Gedung DPR RI, Jakarta (29/10).

Meski diadakan voting, kata Dadang, pihaknya optimistis akan menang. Hal tersebut karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besama Partai Amanat Nasional (PAN) solid mendukung pemerintah.

"Pasti menang, KIH sama PAN kompak sudah setuju. Jadi kita tetap unggul," katanya penuh keyakinan.

Awal mula yang membuat perdebatan pembahasan RAPBN 2016 adalah adanya PMN sebesar Rp39,42 triliun yang dinilai bukan kebutuhan mendesak. Padahal saat ini, baru terealisasi sekitar Rp28 triliun dari Rp62 triliun. Artinya, ada sekitar Rp 34 triliun yang belum terealisasi. Untuk itu, fraksi Gerindra mengusulkan alokasi PMN ini disalurkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti dana desa.

"Menurut saya keliru kalau KMP menganggap PMN untuk BUMN ini tidak pro-rakyat, sebab ini kan merupakan salah satu upaya presiden untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan cuma lewat BUMN," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016
  2. RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai
  3. Di Depan Pansus Pelindo II, Rizal Ramli Kepret RJ Lino
  4. RJ Lino Klaim Pelindo Untung Besar, Rizal Ramli Ingin Ketaw
  5. Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun
#RAPBN 2016 #DPR #Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Di Hadapan Kader Gerindra, Prabowo Tekankan Pemimpin Sejati Harus Paham Arah Bangsa, Bukan Sekadar Punya Rasa Suka atau Tidak Suka
Ia juga menekankan pentingnya amanat Pasal 33 UUD 45 dan perlunya pemimpin sejati memahami arah bangsa
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Di Hadapan Kader Gerindra, Prabowo Tekankan Pemimpin Sejati Harus Paham Arah Bangsa, Bukan Sekadar Punya Rasa Suka atau Tidak Suka
Indonesia
Sekjen Gerindra Dukung Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
Sekjen Partai Gerindra Sugiono menyatakan dukungan agar Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dianugerahi gelar pahlawan nasional karena jasa besar mereka bagi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 November 2025
Sekjen Gerindra Dukung Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Bagikan