Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 30 Oktober 2015
Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Kemarin malam, Badan Anggaran (Banggar) nampaknya sangat serius membahas RAPBN 2016. Hal tersebut lantaran salah satu anggotanya, yakni fraksi Gerindra, bersikukuh menolaknya.

Melihat hal tersebut, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Demikian yang diungkapkan anggota Banggar Fraksi Hanura Dadang Rusdiana di Gedung DPR RI, Jakarta (29/10).

Meski diadakan voting, kata Dadang, pihaknya optimistis akan menang. Hal tersebut karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besama Partai Amanat Nasional (PAN) solid mendukung pemerintah.

"Pasti menang, KIH sama PAN kompak sudah setuju. Jadi kita tetap unggul," katanya penuh keyakinan.

Awal mula yang membuat perdebatan pembahasan RAPBN 2016 adalah adanya PMN sebesar Rp39,42 triliun yang dinilai bukan kebutuhan mendesak. Padahal saat ini, baru terealisasi sekitar Rp28 triliun dari Rp62 triliun. Artinya, ada sekitar Rp 34 triliun yang belum terealisasi. Untuk itu, fraksi Gerindra mengusulkan alokasi PMN ini disalurkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti dana desa.

"Menurut saya keliru kalau KMP menganggap PMN untuk BUMN ini tidak pro-rakyat, sebab ini kan merupakan salah satu upaya presiden untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan cuma lewat BUMN," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016
  2. RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai
  3. Di Depan Pansus Pelindo II, Rizal Ramli Kepret RJ Lino
  4. RJ Lino Klaim Pelindo Untung Besar, Rizal Ramli Ingin Ketaw
  5. Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun
#RAPBN 2016 #DPR #Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Undang-Undang Hak Cipta adalah ranah keperdataan antar pihak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Indonesia
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Dari total jiwa terdampak, sebanyak 1.497 jiwa (455 KK) terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan izin dari pengadilan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 21 RUU telah berhasil disahkan menjadi undang-undang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Komisi I berencana melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tugas prioritas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Hasil Seleksi Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN)
Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 November 2025
Rapat Paripurna DPR Setujui Hasil Seleksi Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN)
Bagikan