Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kiri) mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)
MerahPutih Keuangan - Kemarin malam, Badan Anggaran (Banggar) nampaknya sangat serius membahas RAPBN 2016. Hal tersebut lantaran salah satu anggotanya, yakni fraksi Gerindra, bersikukuh menolaknya.
Melihat hal tersebut, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Demikian yang diungkapkan anggota Banggar Fraksi Hanura Dadang Rusdiana di Gedung DPR RI, Jakarta (29/10).
Meski diadakan voting, kata Dadang, pihaknya optimistis akan menang. Hal tersebut karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besama Partai Amanat Nasional (PAN) solid mendukung pemerintah.
"Pasti menang, KIH sama PAN kompak sudah setuju. Jadi kita tetap unggul," katanya penuh keyakinan.
Awal mula yang membuat perdebatan pembahasan RAPBN 2016 adalah adanya PMN sebesar Rp39,42 triliun yang dinilai bukan kebutuhan mendesak. Padahal saat ini, baru terealisasi sekitar Rp28 triliun dari Rp62 triliun. Artinya, ada sekitar Rp 34 triliun yang belum terealisasi. Untuk itu, fraksi Gerindra mengusulkan alokasi PMN ini disalurkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti dana desa.
"Menurut saya keliru kalau KMP menganggap PMN untuk BUMN ini tidak pro-rakyat, sebab ini kan merupakan salah satu upaya presiden untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan cuma lewat BUMN," pungkasnya. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini

2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator

RDPU HIMASAL Lirboyo dengan DPR Bahas Konten Exposed Uncensored Trans 7

Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan

Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh

Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK

Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?

Firman Soebagyo Dukung Bulog 'Naik Kelas' jadi Kementerian, Demi Kuasai Stok Beras Nasional
