Tolak Kebijakan Ekonomi Jilid IV, 2000 Buruh Demo

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 15 Oktober 2015
Tolak Kebijakan Ekonomi Jilid IV,  2000 Buruh Demo

Demo Buruh (Antara Foto/Wahyu Putro )

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa- Hari ini, sekitar 2000 buruh dilaporkan kembali turun di jalan siang ini, Kamis (15/10). Para buruh akan melakukan aksi tunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menjelaskan turunnya buruh kejalan untuk menolak kebijakan ekonomi jilid IV, yang direncanakan akan diumumkan pemerintah hari ini. Said Iqbal berpendapat, paket kebijakan ekonomi jilid IV yang fokus pada ketenagakerjaan malah merugikan kaum buruh.

Said Iqbal menolak paket kebijakan ekonomi jilid IV yang merujuk kenaikan upah gaji buruh flat selama lima tahun dengan melihat inflasi dan rasio Produk Domestik Bruto (PDB). Dia menilai, hal ini tak akan memberi peluang bagi serikat pekerja untuk berunding.

"Buruh mendapat kado pahit melalui paket kebijakan ekonomi jilid empat yang mengabaikan harga kebutuhan hidup layak (KHL) sehingga peran serikat pekerja hilang untuk hak berunding/negosiasi dalam penetapan nilai upah," kata Said Iqbal di Jakarta, Rabu (14/10) kemarin.

Menurut dia, kebijakan ini sangat merugikan para buruh, dan akan melemahkan daya saing industri. Padahal, pengusaha sudah mendapatkan kemudahan dalam paket kebijakan I sampai III.

Said Iqbal menyebutkan massa buruh seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI),  Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN),  Komite Persiapan - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI), Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), dan sekitar 70 serikat buruh yang akan turun kejalan untuk menolak paket kebijakan ekonomi jilid IV.

Sekitar 2000 massa buruh akan berkumpul di Patung Kuda sekitar pukul 10.00 WIB, dan kemudian melakukan aksi demo menuju Istana Negara.(Dri)

Baca Juga:

  1. Buruh Tolak Penetapan UMR 5 Tahun Sekali
  2. Jumlah Petani Menurun, Beralih Menjadi Buruh Kasar
  3. 2016, Buruh Tuntut Kenaikan Upah 33%
  4. Cegah Buruh Asing, KSPI: Pemerintah Harus Tegas
  5. PHK Massal, Buruh Ancam Mogok Nasional
#Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV #Kebijakan Pemerintah #Said Iqbal #Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia #Buruh #Demo Buruh
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Kakak Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk menghapus total praktik outsourcing demi stabilitas rumah tangga buruh
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
Aksi Buruh di DPR Dilarang Bakar Ban, Warga Diimbau Menghindar Cari Jalur Alternatif
Aksi hari ini di depan Gedung DPR digelar kelompok buruh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Aksi Buruh di DPR Dilarang Bakar Ban, Warga Diimbau Menghindar Cari Jalur Alternatif
Indonesia
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh
Sektor pertanian berkontribusi sebesar 28,15 persen dalam penyerapan tenaga kerja di Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Presiden Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200, Targetkan Standar Bisnis Internasional
Prabowo tegaskan reformasi BUMN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Presiden Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200, Targetkan Standar Bisnis Internasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa (kiri) dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini (kanan) memimpin rapat audiensi dengan serikat pekerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 30 September 2025
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Indonesia
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
DPR akan membuat undang-undang baru tenaga kerja sesuai dengan putusan MK
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
Indonesia
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Petinggi Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar adanya pembentukan UU baru tentang Ketenagakerjaan, bukan revisi terhadap UU yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Bagikan