Tokoh Masyarakat Tionghoa Kecewa dengan Sikap BPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 20 Juni 2016
Tokoh Masyarakat Tionghoa Kecewa dengan Sikap BPK

Ketua BPK Harry Azhar Aziz sedang menjawab pertanyaan awak media seusai pertemuan dengan pimpinan KPK di tower BPK RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/1). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Salah satu tokoh masyarakat Tionghoa Lieus Sungkharisma mengaku kecewa dengan sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ungkapan kekecewaan tersebut langsung diutarakannya di hadapan Ketua BPK Harry Azhar Aziz saat pertemuan di lantai 4, gedung BPK, Senin (20/6).

Menurut Lieus, BPK yang saat ini dipimpin oleh Harry sangat lunak dan terkesan diam saat institusi tersebut dianggap tidak berkompeten. Ia pun sempat membanding-bandingkan masa BPK sebelum dipimpin Harry.

"Jujur saja saya agak marah sama Bapak dan BPK. Karena Bapak terlalu baik. Saya mimpi kalau ketua BPK waktu itu masih M Yusuf, masih Anwar Nasution diklepak itu yang berani ngomong ngaco ke BPK," ucap Lieus di gedung BPK, Jakarta, Senin (20/6).

Lieus berjanji akan selalu mendukung BPK soal temuannya dalam audit pembelian lahan di Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Namun dengan syarat BPK harus memiliki sikap saat nama institusi ini dianggap tak berkompeten.

"Saya enggak mau di belakang Bapak dan BPK kalau BPK enggak berani menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa temuan dan hasil audit investigasi siapa pun yang tidak nurutin dia melanggar konstitusi dan kita harus turunin," pungkasnya. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Sejumlah Aktivis Datangi BPK Perihal Kasus Sumber Waras
  2. Soal Kasus RS Sumber Waras, KPK Akan Undang BPK
  3. Tuntaskan Kasus RS Sumber Waras, Penyidik KPK dan BPK Akan Bertemu Sebelum Lebaran
  4. Terkait Laporan BPK, Kemenpora: P3SON dalam Persoalan Hukum
  5. BNPT Raih Predikat WTP dari BPK
#Tionghoa #BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
MAKI mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. KPK digugat terkait SP3 kasus tambang nikel Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Umat Buddha Gelar Buka Puasa Bersama untuk Umat Muslim saat Ramadan 1446 H di Vihara Dharma Bakti
Umat membagikan makanan untuk buka puasa bagi umat muslim di Vihara Dharma Bakti, Petak Sembilan, Jakarta Barat, Senin (10/3/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 Maret 2025
Umat Buddha Gelar Buka Puasa Bersama untuk Umat Muslim saat Ramadan 1446 H di Vihara Dharma Bakti
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Bagikan