BNPT Raih Predikat WTP dari BPK

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2015 di Lingkungan Auditoriat Utama Keuangan Negara. (Foto Ist)
MerahPutih Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan tahun 2015.
"Alhamdulillah, ini sangat membanggakan. Opini WTP ini bukti BNPT telah menjalankan sistem keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan. Tentu dengan usia kami yang masih bisa dibilang 'anak-anak' kami butuh pengawasan dan pendampingan secara terus menerus dari BPK, agar kedepan pengelolaan keuangan BNPT semakin baik lagi," ujar Komjen Tito Karnavian usai penyerahan penilaian audit BPK di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Jakarta, Kamis (2/6). Laporan BPK itu diserahkan oleh Anggota I BPK DR. Agung Firman Sampurna dan diterima Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Tito M. Karnavian, MA, PhD
Dalam kesempatan itu, Tito meminta seluruh jajaran BNPT agar lebih baik lagi ke depan, dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Ia berharap dengan opini WTP yang sudah tiga tahun terakhir diraih BNPT, ke depannya bisa mengangkat kesejahteraan para pegawai di BNPT yang jumlahnya baru 200 orang.
Selain BNPT, ada 19 Kementerian dan lembaga yang telah selesai melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Ke-19 kementerian dan lembaga itu antara Kemenkumhan, Kemenhub, Kemlu, Polri, KPK, BNN, BIN, Komnas HAM, Kejagung, Bawaslu, KPU, BASARNAS, Wantanas, Lembaga Sandi Negara, Lemhanas, BMKG, dan lain-lain. Hadir dalam acara itu Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan, Menkumhan Yasonya Laoly, Kemenhub Ignatius Jonan, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan lain-lain.
Sebelumnya, Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemerintah fokus mendorong transparansi kementrian dan lemabaga Negara lainnya. Ini ditunjukan dengan penerapan akutansi berbasis aktual yang kinerjanya dilakukan melalui sistem IT.
Luhut mengakui bahwa penerapan sistem ini tidak mudah, utamanya karena sistem ini membutuhkan kesiapan SDM yang kompeten. Namun semuanya akan dapat berjalan lancar jika pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat.
“Komitmen pimpinan adalah kunci keberhasilan (sistem ini),” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan BPK ini harus dimaknai sebagai dorongan agar kementrian dan lembaga negara terus memaksimalkan kinerjanya.
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026

Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025

Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024

Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK

Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat

Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK

Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah

BNPT Pusat Kesiapsiagaan Nasional Buat Tanggulangi Ancaman Terorisme Secara Menyeluruh

BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
