BNPT Raih Predikat WTP dari BPK

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 02 Juni 2016
BNPT Raih Predikat WTP dari BPK

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2015 di Lingkungan Auditoriat Utama Keuangan Negara. (Foto Ist)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan tahun 2015. 

"Alhamdulillah, ini sangat membanggakan. Opini WTP ini bukti BNPT telah menjalankan sistem keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan. Tentu dengan usia kami yang masih bisa dibilang 'anak-anak' kami butuh pengawasan dan pendampingan secara terus menerus dari BPK, agar kedepan pengelolaan keuangan BNPT semakin baik lagi," ujar Komjen Tito Karnavian usai penyerahan penilaian audit BPK di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Jakarta, Kamis (2/6). Laporan BPK itu diserahkan oleh Anggota I BPK DR. Agung Firman Sampurna dan diterima Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Tito M. Karnavian, MA, PhD

Dalam kesempatan itu, Tito meminta seluruh jajaran BNPT agar lebih baik lagi ke depan, dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Ia berharap dengan opini WTP yang sudah tiga tahun terakhir diraih BNPT, ke depannya bisa mengangkat kesejahteraan para pegawai di BNPT yang jumlahnya baru 200 orang.

Selain BNPT, ada 19 Kementerian dan lembaga yang telah selesai melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Ke-19 kementerian dan lembaga itu antara Kemenkumhan, Kemenhub, Kemlu, Polri, KPK, BNN, BIN, Komnas HAM, Kejagung, Bawaslu, KPU, BASARNAS, Wantanas, Lembaga Sandi Negara, Lemhanas, BMKG, dan lain-lain. Hadir dalam acara itu Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan, Menkumhan Yasonya Laoly, Kemenhub Ignatius Jonan, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan lain-lain.

Sebelumnya, Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemerintah fokus mendorong transparansi kementrian dan lemabaga Negara lainnya. Ini ditunjukan dengan penerapan akutansi berbasis aktual yang kinerjanya dilakukan melalui sistem IT.

Luhut mengakui bahwa penerapan sistem ini tidak mudah, utamanya karena sistem ini membutuhkan kesiapan SDM yang kompeten. Namun semuanya akan dapat berjalan lancar jika pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat.

“Komitmen pimpinan adalah kunci keberhasilan (sistem ini),” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan BPK ini harus dimaknai sebagai dorongan agar kementrian dan lembaga negara terus memaksimalkan kinerjanya.

BACA JUGA:

  1. Pengamat: Benahi Isi Pelajaran Agama Agar Pelajar Tidak Radikal
  2. Waspadai Propaganda Radikalisme Melalui Anak-anak
  3. Keluarga dan Pendidikan Dasar, Pondasi Kuat Cegah Propaganda Radikal
  4. Solidaritas Kemanusiaan Harus Transparan Agar Tak Salah Sasaran
  5. Masyarakat Diminta Cermat Menyumbang #SaveAleppo
#Irjen Tito Karnavian #Komjen Pol Tito Karnavian #Audit BPK #BPK #BNPT
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026
BNPT juga menekankan perannya dalam mewujudkan keamanan nasional yang esensial bagi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026
Indonesia
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Penerima bansos perlu mengecek secara terus-menerus, sehingga dapat mengetahui uang bantuan telah dikirim ke rekening.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Indonesia
BNPT Pusat Kesiapsiagaan Nasional Buat Tanggulangi Ancaman Terorisme Secara Menyeluruh
Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Januari 2025
BNPT Pusat Kesiapsiagaan Nasional Buat Tanggulangi Ancaman Terorisme Secara Menyeluruh
Indonesia
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Anggota Komisi VI DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan BPK ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Indonesia
Jamaah Islamiyah Deklarasi Kembali ke Pangkuan NKRI, Yusri Data Napi Buat Potong Masa Tahanan
Sejak awal dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo, sambung dia, telah mengemukakan niat untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Desember 2024
Jamaah Islamiyah Deklarasi Kembali ke Pangkuan NKRI, Yusri Data Napi Buat Potong Masa Tahanan
Bagikan