Taufik Gerindra: ICW Sudah Jadi Seperti Penasihat Ahok

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 11 November 2015
Taufik Gerindra: ICW Sudah Jadi Seperti Penasihat Ahok

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Antara Foto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Megapolitan- Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menilai laporan Indonesian Coruption Watch (ICW) terhadap salah satu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI (EDN), ke Mahkamah Etik BPK RI merupakan sikap yang tendensius.

"Buat apa ICW melaporkan BPK?" Kata Taufik, bertanya.

Menurut Taufik laporan itu tendensius lantaran ICW hanya melaporkan salah satu pejabat BPK DKI, sementara katanya, Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi jual beli RS Sumber Waras tidak dilaporkan.

"Seharusnya ICW ikut melaporkan Gubernur DKI dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Sumber Waras," ujarnya, di DPRD DKI, Rabu (11/11).

Taufik pun mempertanyakan kridibelitas LSM yang konsen dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Atas laporan tersebut, M Taufik yang juga politisi Gerindra itu menuding ICW telah menjadi penasihat Ahok.

"Pertanyaannya ada dua, sudah jadi penasehat Ahok, atau ICW sudah menjadi bagian dari Ahok."

Sebelumnya diberitakan ICW melaporkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta berinisial EDN ke Mahkamah Etik BPK RI.

EDN Dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik saat menjalankan tugasnya. EDN diduga terlibat dalam konflik kepentingan kepemilikan lahan.

Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri mengatakan, laporan dibuat karena ada dugaan EDN telah telah mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kewenangannya selaku pejabat BPK Perwakilan Jakarta berkaitan dengan Pemeriksaan BPK Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.(fdi)

Baca Juga:

  1. Tuding BPK Tendensius, Ahok Kasihani DPRD DKI
  2. Ketua DPRD DKI Bungkam Soal Reklamasi Teluk Jakarta
  3. Uchok Sky Khadafi: Sejak Dikasih Mobil Baru, Pansus DPRD DKI Kempes
  4. Ahok Ditegur Ketua DPRD DKI Soal Pungutan Retribusi Parkiran
  5. DPRD DKI: Pelaku Kekerasan di SDN 07 Harus Didampingi

 

 

#DPRD Jakarta #ICW #Gubernur Ahok #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Dugaan Korupsi Haji 2025, ICW Seret 3 Nama Pejabat Kemenag ke KPK
ICW menyeret tiga nama pejabat Kementerian Agama (Kemenag) terdiri dari satu penyelenggara negara dan dua pegawai negeri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
Dugaan Korupsi Haji 2025, ICW Seret 3 Nama Pejabat Kemenag ke KPK
Indonesia
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025 ke KPK, Libatkan 2 PT beralamat Sama
Dugaan korupsi yang dilaporkan ICW ke KPK terkait layanan masyair dan konsumsi jamaah haji 2025.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025 ke KPK, Libatkan 2 PT beralamat Sama
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Pemprov DKI memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya dalam rangka membantu pembangun septic tank yang dibutuhkan di beberapa tempat itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Bagikan