Uchok Sky Khadafi: Sejak Dikasih Mobil Baru, Pansus DPRD DKI Kempes

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 19 Oktober 2015
Uchok Sky Khadafi: Sejak Dikasih Mobil Baru, Pansus DPRD DKI Kempes

Uchok Sky Khadafi (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - DPRD DKI Jakarta sudah membentuk panitia khusus (pansus) terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mereklamasi sejumlah pulau di Teluk Jakarta. Menurut pengamat kebijakan publik Uchok Sky Khadafi, pansus DPRD kempes setelah diberikan mobil baru oleh pemprov.

"DPRD harus hati-hati dalam membuat perda ini, karena perda (peraturan daerah) ini didorong untuk merusak lingkungan hidup. Karena di balik perda ini ada sebuah kepentingan modal yang besar untuk menguasai. Jadi judulnya itu reklamasi, tapi substansinya adalah menguasai pantai dan pulau," ungkap Uchok Sky Khadafi yang merupakan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) saat ditemui merahputih.com, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10).

Uchok menambahkan, jika DPRD masih punya kepentingan untuk menjaga Jakarta, seharusnya DPRD menolak keberadaan perda ini, dan menghentikan pembahasan di pansus tentang reklamasi tersebut. Karena jika pansus tersebut berjalan, maka akan lahir sebuah produk hukum dalam bentuk perda yang akan melegitimasi semua kegiatan, perizinan dan regulasi reklamasi.

"Karena dari beberapa kementerian, seperti kementerian kelautan, kementerian lingkungan hidup itu menolak perizinannya, kenapa DPRD berani melangkah dan membentuk pansus. Pihak eksekutif mendorong perda ini untuk meminta legitimasi, DPRD harusnya mengkaji dulu, kalau kemeterian saja menolak seharusnya DPRD menolak, kalau DPRD mau membuat perda ini, berarti DPRD sedang mengejar fee (uang, red)," kata Uchok nyinyir.

Uchok mengungkapkan, setelah pihak eksekutif melakukan pendekatan persuasif dan gratifikasi sistematis, DPRD kini seperti macan tanpa taring.

"Sejak semua anggota DPRD dibelikan mobil baru, semua pansus-pansus yang didorong eksekutif itu pada kempes semua, semua jalan, saya melihat ada sesuatu yang terjadi di internal DPRD, kalau terlalu ribut-ribut, kantong bisa kempes nih, tapi kalau terlalu diem juga engga bagus buat citranya, makanya DPRD sekarang ada yang diem, ada yang ribut," papar Uchok. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Ahok Ditegur Ketua DPRD DKI Soal Pungutan Retribusi Parkiran
  2. DPRD Jakarta Beri Rapor Merah untuk Ahok
  3. Parkiran Sempit, Mobil Dinas Baru DPRD DKI Dibagikan Bertahap
  4. DPRD DKI Jakarta Nilai Pembelian Mobil Dinas Rp41 Miliar Wajar
  5. Sebanyak 11 Perusahaan Keroyok Reklamasi Teluk Jakarta

 

#Pansus DPRD DKI #DPRD Jakarta #Reklamasi Teluk Jakarta #Uchok Sky Khadafi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Indonesia
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
Indonesia
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Rencana Induk SJUT juga dapat meminimalisasi risiko kecelakaan akibat pemasangan utilitas tidak tertata.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menegaskan operator parkir yang tak memiliki izin harus segera ditindak tegas.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Bagikan