Tuding BPK Tendensius, Ahok Kasihani DPRD DKI

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Oktober 2015
Tuding BPK Tendensius, Ahok Kasihani DPRD DKI

PEMERIKSAAN AHOK BARESKRIM (ANTARA FOTO/Reno Esnir/ss/pd/15.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa ada persekongkolan besar antara Badan Pemeriksa Keuangan (DPRD) DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Ahok mengaku sudah membawa persoalan ini ke Mahkamah BPK, untuk mengaudit hasil kerja BPK DKI. Hal tersebut diungkapkan Ahok di Balaikota Kamis, (29/10).

"Makanya saya bilang BPK DKI itu tendensius (bersifat berpihak; suka menyusahkan/melawan), menuduh sesuatu sama Pak Efdinal. Kita lapor kepada Mahkamah etiknya BPK, makanya dia turun tim lah, termasuk dari KPK ada yang lapor dan minta BPK audit investigasi," ujar Ahok bersemangat.

Nada sinis juga dilontarkan Ahok terhadap DPRD dan BPK DKI Jakarta, yang berencana mengaudit dirinya terkait pembelian tanah RS Sumber waras selama kurun waktu 2 bulan. Ahok berpendapat tidak ada kerugian negara dalam pembelian tanah RS tersebut.

"Bagaimana panitia khusus (pansus) DPRD bisa ngelapori,! Orang ini aja masih, itu kan namanya pansus politik. Makanya kadang-kadang gua kasian sama DPRD. Gua ajarin deh. UPS Scanner itu yang mesti dipansusin bos. Udah jelas gak ada di KUAPPAS. Nah ini kalau dibawa ke pengadilan saya kira lebih bagus. Kalau bisa diproses ya. Kerugiannya di mana coba? Aku ga ngerti, ujarnya.

Untuk diketahui, BPK DKI ingin Pemerintah Provinsi DKI membatalkan membeli lahan RS Sumber Waras. Ada dugaan indikasi kerugian dana daerah terkait pembelian lahan itu. (Aka)

Baca Juga:

  1. Ahok Tantang DPRD dan BPK Usut Kasus Sumber Waras di KPK
  2. Ahok Bakal Terganjal Kasus Sumber Waras
  3. Dibeli Pemprov DKI, Karyawan RS Sumber Waras Pasrah
  4. Dokter dan Staf RS Sumber Waras Siap Pindah Jika Diminta
  5. Gedung Rumah Sakit Sumber Waras Tak Terurus
#Basuki Tjahaja Purnama #Kasus RS Sumber Waras #DPRD DKI Jakarta #BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan