Tuding BPK Tendensius, Ahok Kasihani DPRD DKI


PEMERIKSAAN AHOK BARESKRIM (ANTARA FOTO/Reno Esnir/ss/pd/15.)
Merahputih Politik - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa ada persekongkolan besar antara Badan Pemeriksa Keuangan (DPRD) DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Ahok mengaku sudah membawa persoalan ini ke Mahkamah BPK, untuk mengaudit hasil kerja BPK DKI. Hal tersebut diungkapkan Ahok di Balaikota Kamis, (29/10).
"Makanya saya bilang BPK DKI itu tendensius (bersifat berpihak; suka menyusahkan/melawan), menuduh sesuatu sama Pak Efdinal. Kita lapor kepada Mahkamah etiknya BPK, makanya dia turun tim lah, termasuk dari KPK ada yang lapor dan minta BPK audit investigasi," ujar Ahok bersemangat.
Nada sinis juga dilontarkan Ahok terhadap DPRD dan BPK DKI Jakarta, yang berencana mengaudit dirinya terkait pembelian tanah RS Sumber waras selama kurun waktu 2 bulan. Ahok berpendapat tidak ada kerugian negara dalam pembelian tanah RS tersebut.
"Bagaimana panitia khusus (pansus) DPRD bisa ngelapori,! Orang ini aja masih, itu kan namanya pansus politik. Makanya kadang-kadang gua kasian sama DPRD. Gua ajarin deh. UPS Scanner itu yang mesti dipansusin bos. Udah jelas gak ada di KUAPPAS. Nah ini kalau dibawa ke pengadilan saya kira lebih bagus. Kalau bisa diproses ya. Kerugiannya di mana coba? Aku ga ngerti, ujarnya.
Untuk diketahui, BPK DKI ingin Pemerintah Provinsi DKI membatalkan membeli lahan RS Sumber Waras. Ada dugaan indikasi kerugian dana daerah terkait pembelian lahan itu. (Aka)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan

DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan

Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras

DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang

Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat

Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!

Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak

DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
