Eddy Flo
Merahputih Politik - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa ada persekongkolan besar antara Badan Pemeriksa Keuangan (DPRD) DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Ahok mengaku sudah membawa persoalan ini ke Mahkamah BPK, untuk mengaudit hasil kerja BPK DKI. Hal tersebut diungkapkan Ahok di Balaikota Kamis, (29/10).
"Makanya saya bilang BPK DKI itu tendensius (bersifat berpihak; suka menyusahkan/melawan), menuduh sesuatu sama Pak Efdinal. Kita lapor kepada Mahkamah etiknya BPK, makanya dia turun tim lah, termasuk dari KPK ada yang lapor dan minta BPK audit investigasi," ujar Ahok bersemangat.
Nada sinis juga dilontarkan Ahok terhadap DPRD dan BPK DKI Jakarta, yang berencana mengaudit dirinya terkait pembelian tanah RS Sumber waras selama kurun waktu 2 bulan. Ahok berpendapat tidak ada kerugian negara dalam pembelian tanah RS tersebut.
"Bagaimana panitia khusus (pansus) DPRD bisa ngelapori,! Orang ini aja masih, itu kan namanya pansus politik. Makanya kadang-kadang gua kasian sama DPRD. Gua ajarin deh. UPS Scanner itu yang mesti dipansusin bos. Udah jelas gak ada di KUAPPAS. Nah ini kalau dibawa ke pengadilan saya kira lebih bagus. Kalau bisa diproses ya. Kerugiannya di mana coba? Aku ga ngerti, ujarnya.
Untuk diketahui, BPK DKI ingin Pemerintah Provinsi DKI membatalkan membeli lahan RS Sumber Waras. Ada dugaan indikasi kerugian dana daerah terkait pembelian lahan itu. (Aka)
Baca Juga:
