Ketua DPRD DKI Bungkam Soal Reklamasi Teluk Jakarta

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 19 Oktober 2015
Ketua DPRD DKI Bungkam Soal Reklamasi Teluk Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Mega proyek reklamasi Teluk Jakarta yang menenggelemkan beberapa pulau di Kepulauan Jakarta masih dalam proses penggodokan di panitia khusus (pansus) DPRD DKI Jakarta.

"Reklamasi sedang dalam pembahasan pansus, jadi masih dibahas, jadi belum ada hasil yang bisa disampaikan," ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya, Senin (19/10).

Menurut data dan laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), reklamasi di Teluk Jakarta telah menciptakan bencana ekologis yang mengerikan. Empat pulau di sekitar Pulau Pari, Kepulauan Seribu, hilang sejak pembangunan tanggul A. Walhi mendesak Ahok mencabut Keputusan Gubernur Nomor 2399 tentang Izin Reklamasi Pulau G.

Namun, data Walhi dibantah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau biasa disapa Ahok. Menurutnya, memang banyak pulau di Kepulauan Seribu hilang karena tenggelam. Namun bukan karena reklamasi. Pulau itu hilang sebab muka air laut terus naik sepanjang tahun, sehingga pulau yang memiliki dataran rendah tenggelam.

"Sudah lama itu terjadi dan tak ada hubungan dengan reklamasi," kata Ahok.

Ahok malah berdalih bahwa reklamasi yang dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan keberadaan pulau-pulau di Kepulauan Seribu.

"Kami justru mau reklamasi biar ada pulau lagi di sana," tuturnya. (aka)


Baca Juga:

  1. Uchok Sky Khadafi: Sejak Dikasih Mobil Baru, Pansus DPRD DKI Kempes
  2. Sebanyak 11 Perusahaan Keroyok Reklamasi Teluk Jakarta
  3. DPRD DKI Bentuk Pansus Selidiki Mega Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
  4. Menteri Susi: Reklamasi Teluk Jakarta Tidak Berizin
  5. Reklamasi Teluk Jakarta Dinilai Ilegal
#Walhi #Pansus DPRD DKI #Reklamasi Teluk Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menegaskan operator parkir yang tak memiliki izin harus segera ditindak tegas.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Pansus Minta Operator Parkir tak Berizin Harus Segera Ditindak
Indonesia
Alasan Mengejutkan Gubernur DKI Angkat Eks Jubir Anies Hingga Mantan Ketua DPRD di Posisi Strategis BUMD
Selain Sahrin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jakpro
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Agustus 2025
Alasan Mengejutkan Gubernur DKI Angkat Eks Jubir Anies Hingga Mantan Ketua DPRD di Posisi Strategis BUMD
Indonesia
Sepak Terjang Prasetyo Edi Marsudi Berhasil Tahan Delta Tak Dijual hingga Jadi Ketua Dewas PAM Jaya
Berbagai cara dilakukan Prasetyo Edi Marsudi agar Jakarta mendapat keuntungan dari BUMD dan juga perusahaan lain di bawah Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
Sepak Terjang Prasetyo Edi Marsudi Berhasil Tahan Delta Tak Dijual hingga Jadi Ketua Dewas PAM Jaya
Indonesia
Eks Ketua DPRD Prasetyo Edi Diangkat Pramono Jadi Ketua Dewas PAM Jaya
Prasetyo yang juga tercatat sebagai politikus PDIP itu pernah menjadi Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono-Rano di Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Eks Ketua DPRD Prasetyo Edi Diangkat Pramono Jadi Ketua Dewas PAM Jaya
Indonesia
DPRD DKI Gandeng DPR RI Konsultasikan Raperda Pendidikan
Langkah ini diambil agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jakarta tidak bertentangan dengan ketentuan di tingkat nasional.
Dwi Astarini - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPRD DKI Gandeng DPR RI Konsultasikan Raperda Pendidikan
Indonesia
Demi Keindahan Kota Jakarta, Pansus Targetkan Pindahkan Kabel Utilitas ke Bawah Tanah Segera
Sudah harus mulai dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Dwi Astarini - Rabu, 25 Juni 2025
Demi Keindahan Kota Jakarta, Pansus Targetkan Pindahkan Kabel Utilitas ke Bawah Tanah Segera
Indonesia
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Proyek pembangunan pulau sampah masih membutuhkan jalan panjang untuk direalisasikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 Februari 2025
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Indonesia
Eks Ketua DPRD Mengaku Pengadaan Lahan Rusun Cengkareng Pakai Pergub Saat Dicecar Bareskrim
Perkara ini bermula ketika Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung yang saat ini berganti nama menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membeli lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kepada seseorang bernama Toeti Noezlar Soekarno pada tahun 2015 dan akan dibangun rusun.
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Februari 2025
Eks Ketua DPRD Mengaku Pengadaan Lahan Rusun Cengkareng Pakai Pergub Saat Dicecar Bareskrim
Indonesia
Polisi Bakal Periksa Eks Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rusun Cengkareng di Era Ahok
Prasetyo bakal diperiksa sebagai saksi pada Senin (17/2)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 13 Februari 2025
Polisi Bakal Periksa Eks Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rusun Cengkareng di Era Ahok
Indonesia
Walhi Desak Tindakan Tegas ke Pelaku Pemagaran Laut di Tangerang, Jakarta dan Bekasi
Terkait adanya rencana reklamasi itu, Walhi memperingatkan sejumlah dampak tidak hanya kepada lingkungan sekitar tetapi juga perekonomian.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Januari 2025
Walhi Desak Tindakan Tegas ke Pelaku Pemagaran Laut di Tangerang, Jakarta dan Bekasi
Bagikan