Ancam Tolak RAPBN 2016, Politisi Nasdem Sebut KMP Tidak Pro Rakyat

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 29 Oktober 2015
Ancam Tolak RAPBN 2016, Politisi Nasdem Sebut KMP Tidak Pro Rakyat

Badan Anggaran DPR RI: Rapat kerja dengan Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Kemaritiman, Selasa (13/10). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Keuangan - Anggota Komisi XI Johnny G Plate mengkritik langkah Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengancam akan menolak RAPBN 2016. Anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini menyatakan KMP seharusnya mengalah demi rakyat.  

"Yang harus mengalah itu adalah program yang tidak pro rakyat. Sedangkan visi dan misi presiden adalah program yang pro terhadap rakyat sesuai dengan Nawa Cita. jadi, harus didukung," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10). Ia menuding tuntutan yang diajukan KMP tidak pro terhadap rakyat.

Setidaknya ada ada beberapa poin yang disoroti KMP menjelang paripurna RAPBN 2016 besok. Salah satunya adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) tahap I dalam APBN 2015 sebesar Rp43 triliun yang baru terserap Rp8 triliun. Sehingga sisanya masih sangat besar di samping belum ada pertanggungjawaban atas penggunaannya.

Menurut dia wacana PMN terhadap BUMN, yang diajukan dalam RAPBN 2016 hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Hal itu diperlukan dalam rangka meningkatkan ekuitas BUMN sehingga bisa membiayai proyek-proyek dan bisa berkontribusi membangun infrastruktur.  

"Kalau soal PMN kan ada penjelasannya. PMN itu tidak otomatis Rp39,42 triliun dialokasikan ke BUMN. Nah nanti pencairannya juga harus dibicarakan kembali, tapi tujuan politik anggarannya itu memungkinkan BUMN bisa membiayai program pembanguan infrastruktur," pungkasnya.

Seperti diketahui, pengesahan RAPBN 2016 terancam molor karena ada penolakan dari sejumlah anggota Dewan, salah satunya mengenai dimasukannya tax amnesty atau pengampunan pajak ke dalam RAPBN 2016. (rfd) 

BACA JUGA:

  1. Tax Amnesty Penyebab Molornya Pengesahan RAPBN 2016
  2. Pemerintah Diminta Buat Aturan Perpajakan Bisnis E-Commerce
  3. Lindungi Konsumen, Kemendag Rampungkan RPP E-Commerce Tahun Ini
  4. Rendah, Kepatuhan Pajak BUMN
  5. Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM Gelar Raker Lanjutan Terkait RAPBN 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

#RAPBN 2016 #Koalisi Merah Putih
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Bagikan