Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional - Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun lalu dianggap tidak pro rakyat. Hal ini diutarakan oleh Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani.
Diberitakan merahputih.com sebelumnya, pihak Polda Riau menerbitkan surat pemberhentian perkara atau SP3 kepada 15 perusahaan yang dicurigai menjadi dalang pembakaran hutan dan lahan, belum lama ini. Mereka beralasan bila tanah yang terbakar adalah tanah sengketa.
Menurut Ismail, Presiden Joko Widodo saat kebakaran hutan terjadi hanya mengumbar janji tanpa ada realisasinya. Pasalnya saat itu, Jokowi berjanji akan menindak tegas siapa pun yang melakukan pembakaran baik secara individu maupun korporasi.
"Apa yang Pak Jokowi katakan sebelumnya tidak berbanding lurus dari kenyataan yang ada. Ini bentuk ketidakseriusan pemerintah," ucapnya saat konferensi pers di sekretariat Setara Institute di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (24/7).
Ismail mengkhawatirkan, bentuk pembiaran dari pemerintah ini akan mengakibatkan bencana yang lebih besar. Apalagi, lanjutnya, saat ini sudah ada beberapa titik api yang kembali muncul.
"Bisa akan lebih besar lagi ke depannya. Apalagi saat ini sudah ada titik-titik api yang muncul, ini harus segera diantisipasi dari mulai saat ini," ujar Ismail. (Yni)
BACA JUGA:
- Setara Institute Kecam SP3 Kasus Kebakaran Hutan Riau
- Pembakaran Hutan Kembali Terjadi di Riau
- Balimau Kasai, Upacara Tradisional Menyambut Ramadhan di Kampar Riau
- Petang Megang, Tradisi Adat Masyarakat Melayu Pekanbaru Riau
- Tanggung Jawab Pemimpin dalam Lagu Riau Lancang Kuning
