Seskab: Belum Tahu Kapan Presiden Laporkan Setya Novanto

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 10 Desember 2015
Seskab: Belum Tahu Kapan Presiden Laporkan Setya Novanto

Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) didampingi sejumlah menteri saat pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12). (Foto Setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengaku tidak mengetahui secara jelas apakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melaporkan kasus 'papa minta saham' yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto kepada pihak berwajib atau tidak.

"Itu saya tidak tahu. Tapi, Presiden pantau MKD ini karena nama presiden dan wakil presiden dipertaruhkan. Dalam persoalan penyebutan, dan juga adanya bahkan Presiden 66 kali disebut baik itu nama Jokowi atau Presiden," kata Pram, sapaan akrab Pramono Anung, di kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Pram mengatakan, Presiden Jokowi berharap penuh terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar lebih transparan dan bisa memenuhi harapan publik.

"Sehingga Presiden harap MKD transparan, terbuka dan apa pun keputusan itu keputusan yang bisa jawab pertanyaan publik selama ini, setelah dua kali (sidang) terbuka kemudian tertutup bagaimana selanjutnya. Sebab, jangan sampai kemudian harapan publik ke MKD jadi sirna," tegas Pram.

Saat ditanya langkah hukum, lebih tegas Pram mengatakan bahwa Presiden melihat perkembangan di MKD.

"Nanti, tapi berkaitan dengan MKD sikap presiden seperti itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluapkan amarahnya terkait kasus "papa minta saham'. Rupanya, Jokowi marah setelah membaca transkrip rekaman pembicaraan Setya Novanto, Muhammad Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin secara saksama.

"Setelah baca lengkap transkrip rekaman itu, memang Presiden marah luar biasa. Kalau dibilang Presiden gila, koppig itu kan sudah sering lah Presiden dihina gitu dan Presiden enggak pernah menunjukkan kemarahannya. Tapi karena dicatut namanya dan dikaitkan dengan pembagian saham, Presiden marah luar biasa," tutur Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi
  2. Sarungan dan Pakai Koyo, Setya Novanto Temui Wartawan
  3. Hendardi: Setya Novanto Bisa Dijerat dengan Penipuan dan Gratifikasi
  4. Jika Tak Ingin Dicap Bersandiwara, Jokowi Harus Polisikan Setya Novanto
  5. Sudirman Said Dianggap Jatuhkan Nama Baik Keluarga Setya Novanto
#Presiden Jokowi #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #Setya Novanto #Pramono Anung
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Libur Nataru 2025/2026, Puncak Arus Keluar Jakarta Diperkirakan 20 Desember
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprediksi puncak arus keluar Jakarta saat libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 terjadi pada 20 Desember 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Libur Nataru 2025/2026, Puncak Arus Keluar Jakarta Diperkirakan 20 Desember
Indonesia
Ikuti Pemerintah Pusat WFA ASN DKI Akhir Tahun, Pramono Pastikan tak Ganggu Pelayanan Warga
Kebijakan ini bertujuan mendukung aktivitas ekonomi selama periode libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2025/2026.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Ikuti Pemerintah Pusat WFA ASN DKI Akhir Tahun, Pramono Pastikan tak Ganggu Pelayanan Warga
Indonesia
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Kebijakan WFA ini sejalan dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Indonesia
Empati Bencana Sumatera, Perayaan Tahun Baru Jakarta 2026 Ditekan Sederhana
Pemprov DKI Jakarta memastikan perayaan Tahun Baru 2026 digelar sederhana dan reflektif. Gubernur Pramono Anung menekankan doa di tengah duka bencana Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Empati Bencana Sumatera, Perayaan Tahun Baru Jakarta 2026 Ditekan Sederhana
Indonesia
Tanggul NCICD Ancol Barat Hampir Rampung, Pramono Targetkan Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan tanggul NCICD Ancol Barat yang hampir rampung dan ditargetkan tuntas lewat skema multi-years hingga 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Tanggul NCICD Ancol Barat Hampir Rampung, Pramono Targetkan Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Indonesia
Pramono Anung Beri SP1 ke 10 Gedung Tak Aman Usai Kebakaran Maut Jakarta
Gubernur DKI Pramono Anung memberi SP1 kepada 10 gedung di Jakarta yang tidak memenuhi standar keselamatan usai kebakaran maut Terra Drone.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Pramono Anung Beri SP1 ke 10 Gedung Tak Aman Usai Kebakaran Maut Jakarta
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Indonesia
Pramono Targetkan Relokasi Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati 5 Hari Beres
Lokasi penampungan relokasi sementara berada sekitar 100 meter dari titik kebakaran gedung C2 Pasar Induk Kramat Jati.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
Pramono Targetkan Relokasi Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati 5 Hari Beres
Indonesia
6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta
Pengamat kebijakan publik meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi Kadishub DKI karena ERP belum terwujud selama 6,5 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta
Bagikan