PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 10 Desember 2015
PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi

Ketua Bapilu PDI Perjuangan Teras Narang (kiri) didampingi Wakil Ketua Bapilu Sudiman Tarigan (kanan) dan Ketua DPP Andreas Peirera (kiri), di Jakarta, Kamis (10/12). (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) telah melakukan sidang etik dugaan pelanggaran kode etik terhadap Setya Novanto dalam dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Setelah meminta keterangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, terakhir MKD telah menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang tertutup, Sein (7/12).

Kasus "papa minta saham" itu ditanggapi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Hukum‎ Andreas Pereira. Menurutnya, seluruh proses di MKD sejauh ini sudah berjalan baik. Begitu juga dengan proses hukum di Kejaksaan Agung terhadap dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto.

"Saya kira prosesnya berjalan baik melalui MKD maupun laporan yang disampaikan ke Kejaksaan sudah berjalan. Ini tentu tanggung jawab Setya Novanto sebagai politisi," ujar Pareira di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Andreas melanjutkan, semua pihak harus menghormati mekanisme yang sudah ditentukan. Sebab, katanya, MKD sendiri tidak bisa memaksa sidang terbuka, karena permintaan sidang tertutup tersebut merupakan hak dari Setya Novanto sebagai terlapor. Meski di satu sisi, tentu sidang tertutup itu mengecewakan publik.

"Harus diperhatikan, harus dihormati proses itu. Pak Setya Novanto meminta ada beberapa alasan yang menyangkut prosedur di MKD. Kemudian teman-teman di MKD memutuskan tertutup. Tentu itu mengecewakan publik yang menginginkan secara terbuka. Tapi itulah mekanisme yang ada di MKD," ungkapnya.

Pria asal NTT ini memahami kekecewaan publik terhadap Setya Novanto. Masyarakat merasa tidak puas dengan MKD dalam proses sidang etik MKD ini.

"Kita menghargai mekanisme yang ada. Pro dan kontra yang terjadi wajar. Apalagi (proses di MKD) ini tidak bisa memuaskan semua orang‎. Tapi itulah mekanismenya," ujar Pareira. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Sarungan dan Pakai Koyo, Setya Novanto Temui Wartawan
  2. Hendardi: Setya Novanto Bisa Dijerat dengan Penipuan dan Gratifikasi
  3. Jika Tak Ingin Dicap Bersandiwara, Jokowi Harus Polisikan Setya Novanto
  4. Sudirman Said Dianggap Jatuhkan Nama Baik Keluarga Setya Novanto
  5. ERK Serukan Setya Novanto Mundur dari Kursi DPR
#Setya Novanto #Sidang MKD #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #Andreas Pereira #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Bagikan