PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 10 Desember 2015
PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi

Ketua Bapilu PDI Perjuangan Teras Narang (kiri) didampingi Wakil Ketua Bapilu Sudiman Tarigan (kanan) dan Ketua DPP Andreas Peirera (kiri), di Jakarta, Kamis (10/12). (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) telah melakukan sidang etik dugaan pelanggaran kode etik terhadap Setya Novanto dalam dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Setelah meminta keterangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, terakhir MKD telah menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang tertutup, Sein (7/12).

Kasus "papa minta saham" itu ditanggapi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Hukum‎ Andreas Pereira. Menurutnya, seluruh proses di MKD sejauh ini sudah berjalan baik. Begitu juga dengan proses hukum di Kejaksaan Agung terhadap dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto.

"Saya kira prosesnya berjalan baik melalui MKD maupun laporan yang disampaikan ke Kejaksaan sudah berjalan. Ini tentu tanggung jawab Setya Novanto sebagai politisi," ujar Pareira di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Andreas melanjutkan, semua pihak harus menghormati mekanisme yang sudah ditentukan. Sebab, katanya, MKD sendiri tidak bisa memaksa sidang terbuka, karena permintaan sidang tertutup tersebut merupakan hak dari Setya Novanto sebagai terlapor. Meski di satu sisi, tentu sidang tertutup itu mengecewakan publik.

"Harus diperhatikan, harus dihormati proses itu. Pak Setya Novanto meminta ada beberapa alasan yang menyangkut prosedur di MKD. Kemudian teman-teman di MKD memutuskan tertutup. Tentu itu mengecewakan publik yang menginginkan secara terbuka. Tapi itulah mekanisme yang ada di MKD," ungkapnya.

Pria asal NTT ini memahami kekecewaan publik terhadap Setya Novanto. Masyarakat merasa tidak puas dengan MKD dalam proses sidang etik MKD ini.

"Kita menghargai mekanisme yang ada. Pro dan kontra yang terjadi wajar. Apalagi (proses di MKD) ini tidak bisa memuaskan semua orang‎. Tapi itulah mekanismenya," ujar Pareira. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Sarungan dan Pakai Koyo, Setya Novanto Temui Wartawan
  2. Hendardi: Setya Novanto Bisa Dijerat dengan Penipuan dan Gratifikasi
  3. Jika Tak Ingin Dicap Bersandiwara, Jokowi Harus Polisikan Setya Novanto
  4. Sudirman Said Dianggap Jatuhkan Nama Baik Keluarga Setya Novanto
  5. ERK Serukan Setya Novanto Mundur dari Kursi DPR
#Setya Novanto #Sidang MKD #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #Andreas Pereira #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Berita Foto
MKD Gelar Sidang Putusan Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPR
Anggota DPR nonaktif Adies Kadir (kanan), Ahmad Sahroni (kedua kanan), Surya Utama alias Uya Kuya (ketiga kanan), Eko Hendro Purnomo (kedua kiri) dan Nafa Urbach (kiri) mengikuti sidang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR nonaktif di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 05 November 2025
MKD Gelar Sidang Putusan Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPR
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Bagikan