PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi
Ketua Bapilu PDI Perjuangan Teras Narang (kiri) didampingi Wakil Ketua Bapilu Sudiman Tarigan (kanan) dan Ketua DPP Andreas Peirera (kiri), di Jakarta, Kamis (10/12). (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
MerahPutih Politik - Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) telah melakukan sidang etik dugaan pelanggaran kode etik terhadap Setya Novanto dalam dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Setelah meminta keterangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, terakhir MKD telah menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang tertutup, Sein (7/12).
Kasus "papa minta saham" itu ditanggapi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Hukum Andreas Pereira. Menurutnya, seluruh proses di MKD sejauh ini sudah berjalan baik. Begitu juga dengan proses hukum di Kejaksaan Agung terhadap dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto.
"Saya kira prosesnya berjalan baik melalui MKD maupun laporan yang disampaikan ke Kejaksaan sudah berjalan. Ini tentu tanggung jawab Setya Novanto sebagai politisi," ujar Pareira di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).
Andreas melanjutkan, semua pihak harus menghormati mekanisme yang sudah ditentukan. Sebab, katanya, MKD sendiri tidak bisa memaksa sidang terbuka, karena permintaan sidang tertutup tersebut merupakan hak dari Setya Novanto sebagai terlapor. Meski di satu sisi, tentu sidang tertutup itu mengecewakan publik.
"Harus diperhatikan, harus dihormati proses itu. Pak Setya Novanto meminta ada beberapa alasan yang menyangkut prosedur di MKD. Kemudian teman-teman di MKD memutuskan tertutup. Tentu itu mengecewakan publik yang menginginkan secara terbuka. Tapi itulah mekanisme yang ada di MKD," ungkapnya.
Pria asal NTT ini memahami kekecewaan publik terhadap Setya Novanto. Masyarakat merasa tidak puas dengan MKD dalam proses sidang etik MKD ini.
"Kita menghargai mekanisme yang ada. Pro dan kontra yang terjadi wajar. Apalagi (proses di MKD) ini tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi itulah mekanismenya," ujar Pareira. (dit)
BACA JUGA:
- Sarungan dan Pakai Koyo, Setya Novanto Temui Wartawan
- Hendardi: Setya Novanto Bisa Dijerat dengan Penipuan dan Gratifikasi
- Jika Tak Ingin Dicap Bersandiwara, Jokowi Harus Polisikan Setya Novanto
- Sudirman Said Dianggap Jatuhkan Nama Baik Keluarga Setya Novanto
- ERK Serukan Setya Novanto Mundur dari Kursi DPR
Bagikan
Berita Terkait
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP