PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 10 Desember 2015
PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi

Ketua Bapilu PDI Perjuangan Teras Narang (kiri) didampingi Wakil Ketua Bapilu Sudiman Tarigan (kanan) dan Ketua DPP Andreas Peirera (kiri), di Jakarta, Kamis (10/12). (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) telah melakukan sidang etik dugaan pelanggaran kode etik terhadap Setya Novanto dalam dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Setelah meminta keterangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, terakhir MKD telah menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang tertutup, Sein (7/12).

Kasus "papa minta saham" itu ditanggapi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Hukum‎ Andreas Pereira. Menurutnya, seluruh proses di MKD sejauh ini sudah berjalan baik. Begitu juga dengan proses hukum di Kejaksaan Agung terhadap dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto.

"Saya kira prosesnya berjalan baik melalui MKD maupun laporan yang disampaikan ke Kejaksaan sudah berjalan. Ini tentu tanggung jawab Setya Novanto sebagai politisi," ujar Pareira di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Andreas melanjutkan, semua pihak harus menghormati mekanisme yang sudah ditentukan. Sebab, katanya, MKD sendiri tidak bisa memaksa sidang terbuka, karena permintaan sidang tertutup tersebut merupakan hak dari Setya Novanto sebagai terlapor. Meski di satu sisi, tentu sidang tertutup itu mengecewakan publik.

"Harus diperhatikan, harus dihormati proses itu. Pak Setya Novanto meminta ada beberapa alasan yang menyangkut prosedur di MKD. Kemudian teman-teman di MKD memutuskan tertutup. Tentu itu mengecewakan publik yang menginginkan secara terbuka. Tapi itulah mekanisme yang ada di MKD," ungkapnya.

Pria asal NTT ini memahami kekecewaan publik terhadap Setya Novanto. Masyarakat merasa tidak puas dengan MKD dalam proses sidang etik MKD ini.

"Kita menghargai mekanisme yang ada. Pro dan kontra yang terjadi wajar. Apalagi (proses di MKD) ini tidak bisa memuaskan semua orang‎. Tapi itulah mekanismenya," ujar Pareira. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Sarungan dan Pakai Koyo, Setya Novanto Temui Wartawan
  2. Hendardi: Setya Novanto Bisa Dijerat dengan Penipuan dan Gratifikasi
  3. Jika Tak Ingin Dicap Bersandiwara, Jokowi Harus Polisikan Setya Novanto
  4. Sudirman Said Dianggap Jatuhkan Nama Baik Keluarga Setya Novanto
  5. ERK Serukan Setya Novanto Mundur dari Kursi DPR
#Setya Novanto #Sidang MKD #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #Andreas Pereira #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Indonesia
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
“Dalam rapat yang digelar Jumat malam dihadiri anggota dewan, Pengurus DPC dan PAC, saya dipilih menjadi Plt Ketua DPC PDIP Kota Solo menggantikan FX Hadi Rudyatmo yang ditunjuk Ketum Megawati Soekarnoputri menjadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng,” kata Teguh
Frengky Aruan - Sabtu, 23 Agustus 2025
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
Indonesia
Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Rudy Ngaku Dihubungi Hasto Sampaikan Pesan Megawati
Ia menegaskan penugasan tersebut ditetapkan pada 15 Agustus dan ditandatangani Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Agustus 2025
Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Rudy Ngaku Dihubungi Hasto Sampaikan Pesan Megawati
Indonesia
Megawati Tunjuk FX Rudy Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng Gantikan Bambang Pacul
Ia mengaku hingga kini belum menerima surat keputusan (SK) resmi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Agustus 2025
Megawati Tunjuk FX Rudy Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng Gantikan Bambang Pacul
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Rudy Pastikan Hubungan Beliau dengan Prabowo Baik-Baik Saja
Megawati Soekarnoputri juga tidak hadir dalam sidang tahunan MPR/DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Rudy Pastikan Hubungan Beliau dengan Prabowo Baik-Baik Saja
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Bagikan