Sengkarut Kasus Reklamasi, Ratna Sarumpaet: Hukum Dibarter itu Bahaya


Ratna Sarumpaet berdialog dengan petugas jelang penggusuran permukiman warga di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (11/4). (Foto Twitter)
MerahPutih Megapolitan - Pergolakan kasus Reklamasi Jakarta yang kian sengkarut, aktivis wanita Ratna Sarumpaet mengimbau masyarakat untuk tidak lagi diremehkan dengan pemimpin DKI Jakarta.
Dalam hal itu, Ratna juga menegaskan bahwa Reklamasi Jakarta banyak permainan yang dimainkan oleh Ahok. "Pada Pilkada 2017, kita mau mengingatkan hukum kepada masyarakat. Hukum dibarter itu bahaya. Kalau hukum bisa dibarter, berarti negara tunduk terhadap pemilik modal," tegas Ratna Sarumpaet di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta, Senin (8/8).
Karena itu, Ratna mengatakan hukum harus dilandaskan keadilan sehingga tidak bisa dibarter dengan alasan apa pun. Bahkan, menurutnya dalam hal ini presiden sebagai pemimpin tertinggi negara harus mengontrol segala tindak-tanduk pemimpin DKI Jakarta.
"Kita tidak tahu sikap Jokowi. Apakah ia mendukung reklamasi atau tidak. Kalau memang iya, kita mendorong Jokowi menolak reklamasi," tambahnya. (Ard)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi

Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar

Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur

Ketua DPD Golkar Sumut Ambil Formulir Cagub Dari PDIP

Wagub DKI Pastikan Permukiman Pulau G Tak Dibuat Eksklusif

Anies Resmikan Kampung Susun Kunir untuk Warga Bekas Gusuran Era Ahok
