Sengkarut Kasus Reklamasi, Ratna Sarumpaet: Hukum Dibarter itu Bahaya

Ana AmaliaAna Amalia - Senin, 08 Agustus 2016
Sengkarut Kasus Reklamasi, Ratna Sarumpaet: Hukum Dibarter itu Bahaya

Ratna Sarumpaet berdialog dengan petugas jelang penggusuran permukiman warga di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (11/4). (Foto Twitter)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Pergolakan kasus Reklamasi Jakarta yang kian sengkarut, aktivis wanita Ratna Sarumpaet mengimbau masyarakat untuk tidak lagi diremehkan dengan pemimpin DKI Jakarta.

Dalam hal itu, Ratna juga menegaskan bahwa Reklamasi Jakarta banyak permainan yang dimainkan oleh Ahok. "Pada Pilkada 2017, kita mau mengingatkan hukum kepada masyarakat. Hukum dibarter itu bahaya. Kalau hukum bisa dibarter, berarti negara tunduk terhadap pemilik modal," tegas Ratna Sarumpaet di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta, Senin (8/8).

Karena itu, Ratna mengatakan hukum harus dilandaskan keadilan sehingga tidak bisa dibarter dengan alasan apa pun. Bahkan, menurutnya dalam hal ini presiden sebagai pemimpin tertinggi negara harus mengontrol segala tindak-tanduk pemimpin DKI Jakarta.

"Kita tidak tahu sikap Jokowi. Apakah ia mendukung reklamasi atau tidak. Kalau memang iya, kita mendorong Jokowi menolak reklamasi," tambahnya. (Ard)

BACA JUGA:

  1. Agung Podomoro Geram Pemerintah Hentikan Reklamasi Pulau G
  2. Penjelasan Teknis Terkait Reklamasi Pulau G
  3. Penjelasan APLN Terkait Reklamasi Pulau G
  4. Komentar WALHI Jakarta jika Ahok Tetap Lanjutkan Reklamasi Pulau G
  5. PT MWS Hentikan Reklamasi Pulau G
#Gubernur Ahok #Ratna Sarumpaet #Reklamasi Teluk Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Proyek pembangunan pulau sampah masih membutuhkan jalan panjang untuk direalisasikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 Februari 2025
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Indonesia
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Selain penyegelan, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan akan terus mendalami pelaku serta motif di balik kegiatan ilegal tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 11 Januari 2025
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Indonesia
Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur
Jakarta diyakini masih bisa dikembangkan secara keilmuan
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 September 2024
Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur
Indonesia
Ketua DPD Golkar Sumut Ambil Formulir Cagub Dari PDIP
PDI Perjuangan berencana mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bakal calon gubernur(cagub) di Pilkada Sumatera Utara 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Mei 2024
Ketua DPD Golkar Sumut Ambil Formulir Cagub Dari PDIP
Indonesia
Wagub DKI Pastikan Permukiman Pulau G Tak Dibuat Eksklusif
Pulau G teluk Jakarta tidak akan dibuat eksklusif atau hanya diperuntukan untuk kelompok masyarakat tertentu.
Zulfikar Sy - Jumat, 30 September 2022
Wagub DKI Pastikan Permukiman Pulau G Tak Dibuat Eksklusif
Indonesia
Anies Resmikan Kampung Susun Kunir untuk Warga Bekas Gusuran Era Ahok
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Kunir, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
Mula Akmal - Minggu, 11 September 2022
Anies Resmikan Kampung Susun Kunir untuk Warga Bekas Gusuran Era Ahok
Bagikan