Selain Setya Novanto, Pertamina Akui Sering Dikirimi Surat dari DPR
Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR, Hani Tahapari menunjukan surat berkop DPR palsu yang ditujukan ke Dirut Pertamina, Jakarta, Rabu (18/11). (MerahPutih/Fadli)
MerahPutih Peristiwa - PT Pertamina (Persero) mengaku sudah sering mendapatkan surat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Surat seperti yang dikirim Setya Novanto itu bukan satu-satunya kok. Surat seperti itu ada juga dari yang lain. Tapi, saya tidak mau bongkar," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina (Persero) Ahmad Bambang di Jakarta, Jumat (20/11).
Ahmad pun tak menampik ada anggota DPR lain dengan mengatasnamakan pribadi berkirim surat ke direksi.
"Ya, ada juga surat, tetapi bagi saya enggak ada pengaruh," katanya lugas.
Ahmad mengemukakan, surat anggota DPR ada dua jenis yakni surat resmi DPR dengan kop di kiri atas dengan nomor surat resmi dan surat pribadi sebagai anggota DPR.
"Saya enggak peduli itu dari Setya Novanto atau bukan. Bahkan, aslinya pun (kalau itu Setya Novanto pun) saya tidak menanggapi," katanya lagi.
Meski DPR menyatakan surat yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto palsu, Ahmad memastikan surat yang diterimanya adalah asli.
Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Ketua DPR, Hani Tahapari membantah keras keaslian surat intervensi Ketua DPR Setya Novanto ke Dirut PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto.
"Dari lambangnya saja sudah ketahuan palsunya, lambang kop surat asli yang dikeluarkan TU DPR RI tidak pernah berada di tengah kop surat," katanya kepada awak media, Rabu (18/10).
Selain itu surat palsu yang beredar tidak pernah tercatat di bagian Tata Usaha Ketua DPR. (rfd)
BACA JUGA:
- Breaking News, Setya Novanto Mundur
- Laporkan Setnov, Siapakah Orang di Balik Sudirman Said?
- Lagi, Beredar Surat Setya Novanto Minta "Jatah" ke Pertamina
- Pertamina Ogah Tanggapi Surat Permintaan yang Diduga dari Setnov
- TU DPR Sebut Surat Setya Novanto ke Pertamina Palsu
Bagikan
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia