Selain Setya Novanto, Pertamina Akui Sering Dikirimi Surat dari DPR

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 20 November 2015
Selain Setya Novanto, Pertamina Akui Sering Dikirimi Surat dari DPR

Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR, Hani Tahapari menunjukan surat berkop DPR palsu yang ditujukan ke Dirut Pertamina, Jakarta, Rabu (18/11). (MerahPutih/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - PT Pertamina (Persero) mengaku sudah sering mendapatkan surat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Surat seperti yang dikirim Setya Novanto itu bukan satu-satunya kok. Surat seperti itu ada juga dari yang lain. Tapi, saya tidak mau bongkar," ujar  Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina (Persero) Ahmad Bambang di Jakarta, Jumat (20/11).

Ahmad pun tak menampik ada anggota DPR lain dengan mengatasnamakan pribadi berkirim surat ke direksi. 

"Ya, ada juga surat, tetapi bagi saya enggak ada pengaruh," katanya lugas.

Ahmad mengemukakan, surat anggota DPR ada dua jenis yakni surat resmi DPR dengan kop di kiri atas dengan nomor surat resmi dan surat pribadi sebagai anggota DPR. 

"Saya enggak peduli itu dari Setya Novanto atau bukan. Bahkan, aslinya pun (kalau itu Setya Novanto pun) saya tidak menanggapi," katanya lagi.

Meski DPR menyatakan surat yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto palsu, Ahmad memastikan surat yang diterimanya adalah asli.  

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Ketua DPR, Hani Tahapari membantah keras keaslian surat intervensi Ketua DPR Setya Novanto ke Dirut PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto.

"Dari lambangnya saja sudah ketahuan palsunya, lambang kop surat asli yang dikeluarkan TU DPR RI tidak pernah berada di tengah kop surat," katanya kepada awak media, Rabu (18/10).

Selain itu surat palsu yang beredar tidak pernah tercatat di bagian Tata Usaha Ketua DPR. (rfd)

BACA JUGA

  1. Breaking News, Setya Novanto Mundur
  2. Laporkan Setnov, Siapakah Orang di Balik Sudirman Said?
  3. Lagi, Beredar Surat Setya Novanto Minta "Jatah" ke Pertamina
  4. Pertamina Ogah Tanggapi Surat Permintaan yang Diduga dari Setnov
  5. TU DPR Sebut Surat Setya Novanto ke Pertamina Palsu

 

#DPR #Direktur Pemasaran Dan Niaga Pertamina Ahmad Bamb #Pertamina #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Kompak Enggak Naik di Hari Pahlawan 2025, Cek Perbandingannya
Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo stabil di pekan kedua November 2025
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Kompak Enggak Naik di Hari Pahlawan 2025, Cek Perbandingannya
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan