Selain Setya Novanto, Pertamina Akui Sering Dikirimi Surat dari DPR

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 20 November 2015
Selain Setya Novanto, Pertamina Akui Sering Dikirimi Surat dari DPR

Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR, Hani Tahapari menunjukan surat berkop DPR palsu yang ditujukan ke Dirut Pertamina, Jakarta, Rabu (18/11). (MerahPutih/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - PT Pertamina (Persero) mengaku sudah sering mendapatkan surat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Surat seperti yang dikirim Setya Novanto itu bukan satu-satunya kok. Surat seperti itu ada juga dari yang lain. Tapi, saya tidak mau bongkar," ujar  Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina (Persero) Ahmad Bambang di Jakarta, Jumat (20/11).

Ahmad pun tak menampik ada anggota DPR lain dengan mengatasnamakan pribadi berkirim surat ke direksi. 

"Ya, ada juga surat, tetapi bagi saya enggak ada pengaruh," katanya lugas.

Ahmad mengemukakan, surat anggota DPR ada dua jenis yakni surat resmi DPR dengan kop di kiri atas dengan nomor surat resmi dan surat pribadi sebagai anggota DPR. 

"Saya enggak peduli itu dari Setya Novanto atau bukan. Bahkan, aslinya pun (kalau itu Setya Novanto pun) saya tidak menanggapi," katanya lagi.

Meski DPR menyatakan surat yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto palsu, Ahmad memastikan surat yang diterimanya adalah asli.  

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Ketua DPR, Hani Tahapari membantah keras keaslian surat intervensi Ketua DPR Setya Novanto ke Dirut PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto.

"Dari lambangnya saja sudah ketahuan palsunya, lambang kop surat asli yang dikeluarkan TU DPR RI tidak pernah berada di tengah kop surat," katanya kepada awak media, Rabu (18/10).

Selain itu surat palsu yang beredar tidak pernah tercatat di bagian Tata Usaha Ketua DPR. (rfd)

BACA JUGA

  1. Breaking News, Setya Novanto Mundur
  2. Laporkan Setnov, Siapakah Orang di Balik Sudirman Said?
  3. Lagi, Beredar Surat Setya Novanto Minta "Jatah" ke Pertamina
  4. Pertamina Ogah Tanggapi Surat Permintaan yang Diduga dari Setnov
  5. TU DPR Sebut Surat Setya Novanto ke Pertamina Palsu

 

#DPR #Direktur Pemasaran Dan Niaga Pertamina Ahmad Bamb #Pertamina #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Bagikan