Sekjen KSPI: Era Jokowi Buruh Semakin Miskin

MerahPutih Peristiwa - Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi menyampaikan bahwa program pemerintah tentang jaminan kesehatan yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih belum bisa memenuhi kebutuhan rakyat secara menyeluruh.

Rusdi menuturkan, pelayanan BPJS Kesehatan yang masih belum selesai dalam masalah regulasi dan kesepakatan dengan penyelenggara pelayanan kesehatan yakni rumah sakit, dengan asuransi kesehatan yang digunakan oleh para kaum buruh.

"Secara pelayanan BPJS Kesehatan belum clear. Tarif pelayanan juga belum bisa dipatuhi oleh Rumah Sakit. Buruh dibackup oleh beberapa asuransi dengan pelayanan VIP, namun BPJS Kesehatan saja baru bisa berikan layanan kelas satu,” ujar Rusdi di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Soal Outsourcing, Rusdi mengungkapkan, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Menteri Ketenagakerjaan di era Muhaimin Iskandar, para buruh outsourcing di perusahaan BUMN bisa segera diangkat menjadi karyawan tetap. Draft pun sudah diajukan, hanya saja sampai di Pemerintahan Jokowi-JK, dinilai Rusdi persoalan tersebut bukan lagi menjadi pembahasan pemerintah pusat.

"Nasib buruh outsource, sampai sekarang nasib outsource di BUMN dari tahun 2014, dari panja (panitia kerja) DPR di era SBY masih mentrinya Muhaimin dan menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan seluruh pekerja outsource untuk diangkat. Namun menteri Rini sampai sekarang tidak mau bertemu DPR dan merespon. Artinya menteri Jokowi tak serius urus buruh dengan pekerja outsource," keluhnya.

Tak hanya itu, perjuangan buruh tersebut pun dikeluhkan oleh Rusdi. Ia menyayangkan sikap represif dari aparat kepolisian terhadap upaya unjuk rasa yang mereka lakukan. Ia menilai pola represif yang dilakukan aparat disebut Rusdi cukup membahayakan dinamika demokrasi yang terjadi.

"Represif aparat keamanan. Beberapa poin kami nilai bermasalah, akhirnya membuat kami berontak dan kritik pemerintah, namun setahun ini kami malah mendapat aksi represifitas dari aparat. Sampai saat ini saja 3 mobil komando belum dikeluarkan (dari Mapolda Metro Jaya) sejak rusuh tanggal 30 November," paparnya.(adt)

BACA JUGA:

1. Potret Perjuangan Buruh dalam Setahun
2. Upah Harian Buruh Tani Secara Riil Turun 0,25 Persen
3. Pajak Penghasilan Dipotong, Daya Beli Buruh Melonjak
4. Pengamat Indef: Buruh Sering Demo, Investor Bakal Kabur
5. Serikat Pekerja Minta Gaji Rp3,7 Juta, Investor Ancam Datangkan Buruh Vietnam