Potret Perjuangan Buruh dalam Setahun

Unjuk rasa Mogok nasional diwarnai dengan aksi panas para penyayi dangdut, dan tak sedikit buruh yang ikut berjoget hingga memberikan saweran, Selasa (24/11). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Peristiwa - Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengevaluasi gerakan perjuangan buruh selama tahun 2015. Dalam setahun ini, buruh menilai pemerintahan Jokowi-JK belum maksimal dalam menyejahterakan kaum pekerja.
Bahkan KSPI pimpinan Said Iqbal menyatakan secara tegas pemerintah telah gagal. Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapat nilai rapor merah dan dianggap masih berpihak kepada kelompok pemodal.
"Saya menilai, catatan pertama satu tahun Jokowi-JK buruh memberikan nilai 4. Bagi buruh, ini adalah lampu merah," ujar Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (23/12).
Ia melihat dari beberapa tuntutan buruh dalam setahun ini, masih banyak persoalan-persoalan yang merugikan buruh.
"Pada bulan Oktober buruh sempat memberikan nilai 5 namun di akhir 2015 justru merosot menjadi 4 nilainya," ujarnya lagi.
Ditambahkannya, ada dua pertimbangan alasan penurunan itu, pertama daya beli masyarakat terpukul dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015. Kedua, angka gini rasio yang dirilis Bank Dunia sebesar 0,42.
"Ini sudah terbilang gagal dan mendekati revolusi yakni 0,5. Saat SBY angka gini rasionya 0,36 dan 2014 gini rasionya 0,4," kata Said.
Lebih lanjut, Said menyebut pemerintahan Jokowi tak bedanya dengan rezim Orde baru. Pasalnya, paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dari jilid 1-8 dinilai tidak ada yang pro buruh. (dit)
BACA JUGA:
- Buruh Pelindo II: Jangan Hakimi RJ Lino Sebelum Ada Keputusan Pengadilan Tipikor
- Dukung RJ Lino, Buruh PT Pelindo II Galang Kekuatan dari Anak Perusahaan
- Upah Harian Buruh Tani Secara Riil Turun 0,25 Persen
- Pajak Penghasilan Dipotong, Daya Beli Buruh Melonjak
- Pengamat Indef: Buruh Sering Demo, Investor Bakal Kabur
Bagikan
Berita Terkait
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh

DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh

Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan

Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus

6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia

Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik

Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi

Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik
