Potret Perjuangan Buruh dalam Setahun

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 23 Desember 2015
Potret Perjuangan Buruh dalam Setahun

Unjuk rasa Mogok nasional diwarnai dengan aksi panas para penyayi dangdut, dan tak sedikit buruh yang ikut berjoget hingga memberikan saweran, Selasa (24/11). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengevaluasi gerakan perjuangan buruh selama tahun 2015. Dalam setahun ini, buruh menilai pemerintahan Jokowi-JK belum maksimal dalam menyejahterakan kaum pekerja.

Bahkan KSPI pimpinan Said Iqbal menyatakan secara tegas pemerintah telah gagal. Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapat nilai rapor merah dan dianggap masih berpihak kepada kelompok pemodal.

"Saya menilai, catatan pertama satu tahun Jokowi-JK buruh memberikan nilai 4. Bagi buruh, ini adalah lampu merah," ujar Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (23/12).

Ia melihat dari beberapa tuntutan buruh dalam setahun ini, masih banyak persoalan-persoalan yang merugikan buruh.

"Pada bulan Oktober buruh sempat memberikan nilai 5 namun di akhir 2015 justru merosot menjadi 4 nilainya," ujarnya lagi.

Ditambahkannya, ada dua pertimbangan alasan penurunan itu, pertama daya beli masyarakat terpukul dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015. Kedua, angka gini rasio yang dirilis Bank Dunia sebesar 0,42.

"Ini sudah terbilang gagal dan mendekati revolusi yakni 0,5. Saat SBY angka gini rasionya 0,36 dan 2014 gini rasionya 0,4," kata Said.

Lebih lanjut, Said menyebut pemerintahan Jokowi tak bedanya dengan rezim Orde baru. Pasalnya, paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dari jilid 1-8 dinilai tidak ada yang pro buruh. (dit)


BACA JUGA:

  1. Buruh Pelindo II: Jangan Hakimi RJ Lino Sebelum Ada Keputusan Pengadilan Tipikor
  2. Dukung RJ Lino, Buruh PT Pelindo II Galang Kekuatan dari Anak Perusahaan
  3. Upah Harian Buruh Tani Secara Riil Turun 0,25 Persen
  4. Pajak Penghasilan Dipotong, Daya Beli Buruh Melonjak
  5. Pengamat Indef: Buruh Sering Demo, Investor Bakal Kabur
#Presiden Jokowi #Buruh
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 4,74 persen, turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Indonesia
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Proses ini terkendala banyaknya item aset, termasuk ribuan mesin yang harus diunggah ke laman resmi KPKNL, serta status sebagian tanah yang masih terikat hak tanggungan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 02 Februari 2026
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Indonesia
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Demonstrasi dipusatkan di Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda pukul 10.00 WIB, melibatkan ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta ditolak buruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan memberi subsidi upah dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Indonesia
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Aksi buruh menolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,72 juta terus berlanjut. Gubernur DKI Pramono Anung menjelaskan dasar penetapan sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Desember 2025
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Berita Foto
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
Aksi massa buruh menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 Desember 2025
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
Indonesia
Hari Ini Buruh Turun ke Jalan Protes Hasil Ketusan Upah Minimum
Kenaikan sebesar 6,17 persen yang ditetapkan saat ini telah habis tergerus oleh laju inflasi dan kenaikan harga barang pokok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Hari Ini Buruh Turun ke Jalan Protes Hasil Ketusan Upah Minimum
Bagikan