Bahaudin Marcopolo
MerahPutih Politik- Politikus Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi keputusan Kementrian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol kubu Agung Laksono. Menkumham Yasonna Laoly menegaskan, pengesahan tersebut sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar. (Baca:Isi Surat Menkumham untuk Agung Laksono)
"Saya sangat mengapresiasi terhadap kemenhukham atas keputusan yang diambilnya sangat bijak," kata Agus merahputih.com usai konferensi pers di ruang Media longue Neli murni Slipi, Taman Anggrek, Jakarta Barat, Selasa (10/3). (Baca:Agung Laksono Ajak Aburizal Bakrie Bergabung)
Lebih lanjut Agus Gumiwang menambahkan, usai terbitnya putusan Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono, pihaknya akan segera menjalin komunikasi dengan kubu Aburizal Bakrie. (Baca:Golkar Munas Ancol Tuding Rapat DPD Malam Ini Tidak Resmi)
Lanjutnya, didalam kepemimpinan Agung laksono ini, tidak ada pemecatan bagi kader-kader Golkar. Agus Gumiwang juga berjanji pihaknya akan merangkul kubu Aburizal Bakrie untuk bersama-sama membangun partai Golkar kedepan. (Baca:Agung Laksono: Golkar Dukung Pemerintahan Jokowi)
"Kami juga mengajak kader, simpatisan untuk dan kelurga besar partai Golkar untuk kembali bersatu hati dan melangkah bersama dalam melaksanakan visi karya kekaryaan bagi kebesaran partai Golkar dan kemajuan Bangsa Indonesi," tutupnya,
Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, Menkumham, Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan partai Golkar kubu Agung Laksono. Pengesahan tersebut disapaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kantornya pada Selasa pagi (10/3). (Baca:Kantor DPP Golkar Dijaga Ratusan AMPG)
"Setelah kita mendapat putusan tentang hasil Mahkamah Partai, kami memutuskan mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono," katanya. (Baca:Yusril: Pemerintah Jangan seperti Politikus)
Yasonna mengatakan, keputusan yang diambil berdasarkan Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ia menjelaskan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. (gms)
