Agung Laksono: Golkar Dukung Pemerintahan Jokowi


Agung Laksono (kedua kiri) didampingi Sekjen Partai Golkar Zainudin Amali (kiri) mengikuti sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (25/2). (Foto: Antara/Yudhi Mahatma)
MerahPutih Politik - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono menjawab sikap politiknya setelah Golkar versi Munas Ancol disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Partai berlambang pohon beringin itu akan mendukung pemerintah.
"Kami mendukung pemerintahan Jokowi-JK," kata Agung Laksono usai konfrensi pers, di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/3). (Baca Juga: Kantor DPP Golkar Dijaga Ratusan AMPG)
Mantan ketua umum DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) itu berkilah Golkar bakal masuk ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). "Kami berharap, bergabungnya kami betul-betul mendukung pemerintahan. Stabilitas politik akan terwujud dan pembangunan akan lebih lancar," tutur pria berzodiak aries itu.
Dalam konfrensi tersebut, Agung Laksono menerima surat pengesahan kepengurusan dari Kemenkumham. Saat membacakan surat, pimpinan partai yang memakai kemaja lengan pendek warna kuning itu ditemani puluhan pengurusnya. Di antaranya, Sekjen Zainuddin Amali, Ketua Priyo Budi Santoso, Ibnu Munsir, Laurens Steburian, Yorris Raweaye, dan Hamzah Sangaji. (Baca: Agung Laksono Gerak Cepat Urus Golkar)
Per Tanggal 10 Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat Nomor M.HH.AH.11.03-26 tentang kepengurusan Partai Golkar. Surat keputusan tersebut ditandatangani Yasonna, dan bersifat final sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik. (hur)
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa

Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman

Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP

Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar

DPD Jakarta Sebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Sebagai Isu Liar

4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
