Agung Laksono: Golkar Dukung Pemerintahan Jokowi

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 10 Maret 2015
Agung Laksono: Golkar Dukung Pemerintahan Jokowi

Agung Laksono (kedua kiri) didampingi Sekjen Partai Golkar Zainudin Amali (kiri) mengikuti sidang Mahkamah Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (25/2). (Foto: Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono menjawab sikap politiknya setelah Golkar versi Munas Ancol disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Partai berlambang pohon beringin itu akan mendukung pemerintah.

"Kami mendukung pemerintahan Jokowi-JK," kata Agung Laksono usai konfrensi pers, di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/3). (Baca Juga: Kantor DPP Golkar Dijaga Ratusan AMPG)

Mantan ketua umum DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) itu berkilah Golkar bakal masuk ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). "Kami berharap, bergabungnya kami betul-betul mendukung pemerintahan. Stabilitas politik akan terwujud dan pembangunan akan lebih lancar," tutur pria berzodiak aries itu.

Dalam konfrensi tersebut, Agung Laksono menerima surat pengesahan kepengurusan dari Kemenkumham. Saat membacakan surat, pimpinan partai yang memakai kemaja lengan pendek warna kuning itu ditemani puluhan pengurusnya. Di antaranya, Sekjen Zainuddin Amali, Ketua Priyo Budi Santoso, Ibnu Munsir, Laurens Steburian, Yorris Raweaye, dan Hamzah Sangaji. (Baca: Agung Laksono Gerak Cepat Urus Golkar)

Per Tanggal 10 Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat Nomor M.HH.AH.11.03-26 tentang kepengurusan Partai Golkar. Surat keputusan tersebut ditandatangani Yasonna, dan bersifat final sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik. (hur)

#Agung Laksono #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Setelah 14 tahun berkarir di dunia bisnis, ia pun tertarik memasuki dunia politik
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Bagikan