Golkar Munas Ancol Tuding Rapat DPD Malam Ini Tidak Resmi
Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol Agung Laksono (tengah) memberikan keterangan pers seusai rapat Mahkamah Partai, di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (3/3). (Foto: Antara/Andika Wahyu)
MerahPutih Politik - Partai Golongan Karya (Golkar) kubu Agung Laksono tuding rapat Golkar kubu Aburizal Bakrie malam ini tidak resmi. Golkar versi Munas Ancol itu menilai berdasarkan indikasi surat pemanggilan rapat. (Baca: Agung Laksono: Golkar Dukung Pemerintahan Jokowi)
Sekretaris Umum AMPG Sulbar Arsad Idrus menyatakan, surat pemanggilan rapat hanya menggunakan pesan singkat (SMS). "Setahu saya undangan (pertemuan) itu lewat SMS," kata Arsad.
Arsad tidak memaparkan lebih detail ihwal bunyi pesan singkat tersebut. Meski demikian, dia mengklaim bahwa pihaknya menerima rapat yang bertujuan membahas pemalsuan dokumen itu.
"Kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Golkar (dalam pertemuan DPD malam ini), itu perlu dipertanyakan. Kami berharap perselisihan ini sudah berakhir," ketus Arsad. (Baca Juga: Ical Tebar Bunga di Kuburan Jelang Rapat DPD)
Berdasarkan informasi, malam ini Aburizal Bakrie mengumpulkan DPD I dan II dalam pimpinan Golkar Munas Bali. Rapat dilakukan di Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta Selatan. Pertemuan guna membahas dugaan pemalsuan dokumen terkait pengadaan Munas di Ancol. (hur)
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan