Publik Paling Setuju Koruptor Dimiskinkan

MerahPutih Peristiwa - Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya ada enam gebrakan. Survei Center Strategic and International Studies (CSIS) terbaru menyatakan, respons publik paling positif ditunjukkan dalam hal pemiskinan atau penyitaan aset dan harta kekayaan koruptor.

"Yang setuju 92,4 persen, tidak setuju 6,8 persen," demikian disampaikan peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (25/10).

Sikap publik yang cenderung positif terhadap beberapa strategi pemerintah juga ditunjukkan dalam hal hukuman mati bagi pengedar narkoba dengan angka sebanyak 85,9 persen. Kemudian, disusul penenggelaman atau pembakaran kapal ikan ilegal, angkanya mencapai 83,3 persen.

Respons negatif ditunjukkan publik dalam hal kebijakan pencabutan subsidi BBM. Hanya 22,8 persen yang setuju terhadap kebijakan pemerintah ini.

"Tapi, itu justru dilakukan di awal-awal masa pemerintahan untuk mendapat ruang fiskal," lanjut Arya.

Kebijakan lainya yang direspons publik negatif adalah pengurangan masa tahanan atau remisi bagi koruptor. Sebanyak 18,9 persen setuju, dan 80,1 persen menolak. (mad)

Baca Juga:

1. Hukuman Mati Persulit Pemulangan Koruptor Kabur ke Luar Negeri
2. Tjipta Lesmana Tantang DPR Hukum Mati Koruptor
3. Ahok Setuju Koruptor Diampuni, Ini Syaratnya
4. Tax Amnesty Bukan untuk Lindungi Koruptor
5. Andai Aku Gayus Tambunan, Lagu Sindiran Buat Koruptor