Proses Kasus Setya Novanto Lamban, Siap-Siap Rakyat Marah


Antara Foto/Sigid Kurniawan
MerahPutih Politik - Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang menyatakan lambannya proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus pencatutan nama presiden bisa membuat rakyat marah.
"Ini melibatkan salah satu anggota dewan, apalagi ini menyangkut pimpinan dewan. Sudah seharusnya dan secepat mungkin diproses," ujar mantan Aktivis 98 ini kepada merahputih.com.
Girsang juga menjelaskan, proses tersebut harus cepat dilakukan agar muruah DPR tetap terjaga dan bisa berkerja sebagaimana fungsinya.
"Jika tidak, wajar rakyat marah dan meminta parlemen dibubarkan sebagai bentuk penarikan aspirasi rakyat," tegasnya lagi.
Lambatnya proses sidang disebabkan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mempersoalkan legal standing laporan Menteri ESDM Sudirman Said. Surahman menyatakan bahwa yang berhak melapor ke MKD adalah rakyat dan anggota DPR itu sendiri.
Kasus ini melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, Pengusaha Petral Riza Chalid dan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Seperti diketahui, dalam rekaman pembicaraan dan bukti-bukti yang dimiliki Sudirman Said, Novanto diduga meminta jatah saham dari Freeport. (dit)
BACA JUGA:
- Sudah Pensiun Jadi Presiden, SBY Masih Dielu-elukan Rakyat?
- Aziz Syamsudin: Mosi Tidak Percaya Tunggu Hasil Keputusan MKD
- DPR akan Periksa Surat Audit Forensik Pertamina kepada KPK
- Kasus Setya Novanto, Junimart Girsang: Siapa Saja Boleh Melapor
- Divestasi Saham PT Freeport jadi Perdebatan Sengit Di DPR
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP

Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru

Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud

Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'

Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres

PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal

DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan

Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal

Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah

Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
