Noer Ardiansjah
MerahPutih Peristiwa - Seperti pemerintahan sebelum-sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi masih enggan mengungkapkan dengan adil peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu.
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute mengatakan, penyelesaian masa lalu tentang kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga negara Indonesia yang Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) masih jalan di tempat.
Menurutnya, permintaan maaf yang ingin dilakukan Jokowi, atau menjadi wacana beberapa waktu lalu bukan permintaan maaf kepada PKI, melainkan kepada masyarakat yang menjadi korban masa itu.
"Kami melihat ada semacam upaya untuk menyabotase penyelesaian masa lalu. Seakan-akan kalau kita ingin menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, contoh di tahun 1965, itu dengan meminta maaf kepada PKI," kata Bonar di kantor Setara Institute, Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (28/9).
Pria yang disapa Nico ini melanjutkan, permintaan maaf itu ditentang. Ada beberapa orang yang membuat seolah-olah Jokowi meminta maaf kepada PKI. Ia menilai, banyak orang yang tidak ingin namanya tercoreng apabila permintaan maaf tersebut dilakukan.
"Itu adalah salah jika seakan-seakan permintaan itu adalah permintaan maaf kepada PKI. Bukan itu, negara memang tak perlu minta maaf kepada PKI, karena PKI ikut pertarungan politik pada saat itu. Tetapi pemerintah meminta maaf kepada mereka warga negara Indonesia yang menjadi korban pembiaran terhadap pemerintah," lanjutnya. (yni)
Baca Juga:
