Presiden Jokowi Minta Maaf kepada PKI Salah Kaprah


Presiden Joko Widodo berjalan menuju ruangan rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf .
MerahPutih Peristiwa - Seperti pemerintahan sebelum-sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi masih enggan mengungkapkan dengan adil peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu.
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute mengatakan, penyelesaian masa lalu tentang kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga negara Indonesia yang Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) masih jalan di tempat.
Menurutnya, permintaan maaf yang ingin dilakukan Jokowi, atau menjadi wacana beberapa waktu lalu bukan permintaan maaf kepada PKI, melainkan kepada masyarakat yang menjadi korban masa itu.
"Kami melihat ada semacam upaya untuk menyabotase penyelesaian masa lalu. Seakan-akan kalau kita ingin menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, contoh di tahun 1965, itu dengan meminta maaf kepada PKI," kata Bonar di kantor Setara Institute, Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (28/9).
Pria yang disapa Nico ini melanjutkan, permintaan maaf itu ditentang. Ada beberapa orang yang membuat seolah-olah Jokowi meminta maaf kepada PKI. Ia menilai, banyak orang yang tidak ingin namanya tercoreng apabila permintaan maaf tersebut dilakukan.
"Itu adalah salah jika seakan-seakan permintaan itu adalah permintaan maaf kepada PKI. Bukan itu, negara memang tak perlu minta maaf kepada PKI, karena PKI ikut pertarungan politik pada saat itu. Tetapi pemerintah meminta maaf kepada mereka warga negara Indonesia yang menjadi korban pembiaran terhadap pemerintah," lanjutnya. (yni)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum

Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat

Viral Temuan Lukisan Berlambang PKI di Universitas Mulawarman Samarinda, Ini Penjelasan Pihak Rektorat

Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak

Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi

Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?

Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM

Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan Kerja di Solo, Jokowi Ikut Mengantar HIngga Pangkalan Udara

Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu

Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
