Presiden Jokowi Kumpulkan Semua Gubernur dan Bupati

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 21 Oktober 2015
Presiden Jokowi Kumpulkan Semua Gubernur dan Bupati

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama Gubernur se Indonesia dalam rapat kerja di Istana Bogor, Jabar, beberapa waktu lalu. (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh gubernur, bupati/Wali Kota, dan direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada rapat kerja pemerintah (RKP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21) siang. Pengumpulan kepala daerah dan dirut BUMN tersebut untuk menyelaraskan dan menyamakan persepsi dalam implementasi empat Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dalam dua bulan terakhir.

Asisten Deputi Hubungan Masyarakat (Asdep Humas) Sekretariat Kabinet (Setkab) Alfrukon Setiawan mengatakan, peserta RKP berjumlah 667 orang dan akan dibagi tiga sesi berdasarkan pengelompokan masing-masing daerah dan BUMN.

Sesi pertama pukul 13.00-14.00 dikuti gubernur, bupati dan wali kota dari wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku sebanyak 279 peserta.

Sesi kedua pukul 15.00-16.30 WIB akan diikuti oleh gubernur, bupati dan wali kota dari Sumatera, Kalimantan, dan Papua sebanyak 269 peserta.

Dan, sesi tiga pada pukul 17.00-18.30 WIB khusus untuk para direktur utama BUMN sebanyak 119.

Seperti diketahui, pemerintah telah meluncurkan empat paket kebijakan. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I diluncurkan 9 September dengan fokus: 1. Mendorong daya saing industri nasional melalui dereglasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha, 2. Mempercepat proyek nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaiaan proyek strategis nasional, dan 3. Meningkatkan investasi di sektor properti.

Paket Kebijakan II diluncurkan pada 29 September lebih fokus pada izin investasi untuk sektor industri yang ada dalam kawasan industri, dan untuk industri yang ada di luar kawasan industri.

Paket Kebijakan III yang diluncurkan pada 7 Oktober lalu memfokuskan pada penurunan harga energi dan perbaikan iklim usaha.

Dan, Paket Kebijakan Ekonomi tahap IV yang diluncurkan 15 Oktober dengan fokus untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, dunia usaha dan investasi diberikan kemudahan untuk membuka lapangan kerja.

 

Baca Juga:

  1. Paket kebijakan Ekonomi Tahap IV Sentuh Tenaga Kerja
  2. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hanya Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah
  3. Paket Kebijakan Bukti Pemerintah Tidak Tinggal Diam
  4. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Perluas Penerima KUR
  5. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jaga Surplus Neraca Perdagangan

 

 

#Bupati #BUMN #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PT KAI Bukukan Keuntungan Rp 2,28 Triliun, Kas Dari Pelanggan Rp 28,59 Triliun
Dari sisi posisi keuangan, total aset KAI Group mencapai Rp 105,43 triliun, naik 8,58% dibandingkan 2024 sebesar Rp 97,10 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
PT KAI Bukukan Keuntungan Rp 2,28 Triliun, Kas Dari Pelanggan Rp 28,59 Triliun
Indonesia
KPK OTT Bupati Langkat, Sudah 2 Bupati Dalam Pekan Ini Ditangkap KPK
KPK telah mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9–10 Januari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
KPK OTT Bupati Langkat, Sudah 2 Bupati Dalam Pekan Ini Ditangkap KPK
Indonesia
Dirut Daud Joseph Tiba-Tiba Mundur Saat Lagi Tranformasi, PT Pos Jamin Tidak Goyang
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mundur mendadak setelah tiga bulan menjabat. PT Pos memastikan operasional dan agenda transformasi tetap berjalan normal.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Dirut Daud Joseph Tiba-Tiba Mundur Saat Lagi Tranformasi, PT Pos Jamin Tidak Goyang
Indonesia
Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut BUMN PT Pos Daud Joseph Mendadak Mundur karena Alasan Pribadi
Daud Joseph sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, sebelum ditunjuk menduduki posisi orang nomor satu di PT Pos sejak pertengahan Maret 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Baru 3 Bulan Menjabat, Dirut BUMN PT Pos Daud Joseph Mendadak Mundur karena Alasan Pribadi
Indonesia
7 BUMN Logistik Melebur Jadi 1 di Bawah Bendera Multi Terminal Indonesia
ujuh BUMN logistik resmi melebur menjadi satu entitas di bawah PT Multi Terminal Indonesia. Konsolidasi ini diharapkan memperkuat efisiensi dan integrasi logistik nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Juli 2026
7 BUMN Logistik Melebur Jadi 1 di Bawah Bendera Multi Terminal Indonesia
Indonesia
Gelontorkan Rp 281 Triliun ke Bank BUMN, Dana Harus Disalurkan ke Kredit Produktif
Pertumbuhan kredit belum merata. Kredit korporasi meningkat 15,51 persen, sedangkan kredit UMKM hanya tumbuh 0,16 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Gelontorkan Rp 281 Triliun ke Bank BUMN, Dana Harus Disalurkan ke Kredit Produktif
Indonesia
Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana SAL Rp 281 Triliun ke Bank BUMN, Siapkan Dana Standby Rp 100 triliun
Pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp 110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp 281 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana SAL Rp 281 Triliun ke Bank BUMN, Siapkan Dana Standby Rp 100 triliun
Indonesia
Seluruh Hotel BUMN Resmi Digabungkan ke InJourney
Sebanyak 45 hotel yang tersebar di beberapa BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (26/6)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Seluruh Hotel BUMN Resmi Digabungkan ke InJourney
Indonesia
PNM Berikan Kredit ke 23,1 Juta Nasabah di Seluruh Indonesia, Termasuk Kawasan 3T
Perluasan akses pembiayaan juga disertai dengan pendampingan, pelatihan, dan kesempatan bertumbuh bagi masyarakat prasejahtera.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juni 2026
PNM Berikan Kredit ke 23,1 Juta Nasabah di Seluruh Indonesia, Termasuk Kawasan 3T
Indonesia
Tutup 240 BUMN tak Produktif, Presiden Prabowo: Negara Hemat Triliunan Rupiah
Prabowo mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak. 

Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Tutup 240 BUMN tak Produktif, Presiden Prabowo: Negara Hemat Triliunan Rupiah
Bagikan