Prabowo: KPK Harus Diawasi

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 13 Oktober 2015
Prabowo: KPK Harus Diawasi

Prabowo Subianto

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com Politik - Partai Gerindra setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Jakarta, Senin (12/10) malam.

Menurut Prabowo, KPK perlu diawasi. Sebab, KPK beranggotakan manusia bisa saja berbuat salah dengan kewenangan besar yang dimilikinya.

"KPK kan bukan malaikat, KPK manusia juga, harus diawasi," kata Prabowo, di Jakarta, Senin (12/10) malam.

Untuk itu, kata Prabowo, dalam pembahasan revisi UU KPK, Gerindra bersama fraksi lain di KMP akan mengusulkan adanya sebuah dewan pengawas yang bersifat eksternal dan independen untuk mengawasi kinerja KPK sehari-hari.

Namun, Prabowo mengaku tidak setuju jika ada upaya pelemahan, seperti pembatasan masa kerja KPK yang hanya 12 tahun. Aturan ini sebelumnya muncul dalam draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh 45 Anggota DPR dari enam fraksi, dalam rapat Badan Legislasi, Selasa pekan lalu.

"Saya yakinkan kawan-kawan di KMP, kalau memperlemah KPK, jangan. Tapi, kalau memperkuat, kita dukung," katanya.

Prabowo menyadari KPK merupakan lembaga ad hoc atau sementara, yang dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan belum optimal dalam pemberantasan korupsi. Namun, status ad hoc itu, menurut dia, tak lantas membuat usia KPK harus dibatasi.

"Walau niatnya ad hoc, KPK dibutuhkan dan tidak ada batas waktunya," ujar Prabowo.

Ditambahkan Prabowo, Koalisi Merah Putih (KMP) setuju dengan rencana revisi UU KPK. Namun, revisi UU KPK tersebut harus berdasarkan usul pemerintah atau partai pendukungnya. KMP tidak akan ikut mengusulkan dan baru memberi masukan terkait materi revisi saat pembahasan di Badan Legislasi. (mad)

BACA JUGA:

  1. DPR Dianjurkan Revisi KUHAP ketimbang UU KPK
  2. Tolak Revisi UU KPK, Puluhan Aktivis Jalan Mundur
  3. Revisi UU KPK Cermin DPR Gembosi KPK?
  4. Berikut Poin-poin Penolakan KPK terhadap RUU KPK
  5. DPR Tunda Revisi Undang-Undang KPK  

 

 

 

#Partai Gerindra #Gerindra #Prabowo Subianto #Revisi UU KPK #RUU KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Klaim Kasus Nadiem dan Tom Lembong Mirip, Hotman Paris Minta Waktu Prabowo 10 Menit Buktikan Kliennya Tak Bersalah
“Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia yang pernah jadi klien saya 25 tahun,” kata Hotman Paris.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
Klaim Kasus Nadiem dan Tom Lembong Mirip, Hotman Paris Minta Waktu Prabowo 10 Menit Buktikan Kliennya Tak Bersalah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Indonesia
Situasi Indonesia Sudah Kondusif Pasca Demo, Istana: Kuncinya adalah Kebersamaan
Juru Bicara Presiden RI Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi mengatakan, situasi Indonesia kini sudah kondusif pasca demo. Ia mengatakan, bahwa kebersamaan menjadi kuncinya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Situasi Indonesia Sudah Kondusif Pasca Demo, Istana: Kuncinya adalah Kebersamaan
Indonesia
Mensesneg: Pemerintah China Memohon Prabowo Setidaknya Hadir 1 Hari
Prabowo akhirnya memutuskan melawat ke China memenuhi undangan Presiden Xi Jinping karena situasi keamanan di dalam negeri telah kembali normal
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
Mensesneg: Pemerintah China Memohon Prabowo Setidaknya Hadir 1 Hari
Indonesia
Sempat Ditunda, Presiden Prabowo Jadi Lawatan ke China Didampingi Seskab Teddy
Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bertolak dari Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (2/9) malam.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
Sempat Ditunda, Presiden Prabowo Jadi Lawatan ke China Didampingi Seskab Teddy
Berita
Buntut Marak Kerusuhan, Denny JA Sebut Prabowo Perlu Perkuat Early Warning System
Denny JA mengatakan, Prabowo harus memperkuat early warning system. Hal itu melihat maraknya kerusuhan yang terjadi di Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Buntut Marak Kerusuhan, Denny JA Sebut Prabowo Perlu Perkuat Early Warning System
Indonesia
Eks Ketum Muhammadiyah Minta Presiden Prabowo Kendalikan Situasi, Imbau Ulama Tenangkan Warga
Para pemuka agama diharapkan mampu menenangkan umat namun tetap kritis terhadap segala bentuk kemungkaran.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Eks Ketum Muhammadiyah Minta Presiden Prabowo Kendalikan Situasi, Imbau Ulama Tenangkan Warga
Indonesia
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Indonesia
Ayah Affan Kurniawan Dijanjikan Rumah Gratis di Bogor Usai Sampaikan Unek-Unek ke Prabowo
Affan sendiri telah menabung untuk membeli sebidang tanah di Lampung dan membelikan motor untuk adiknya
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Ayah Affan Kurniawan Dijanjikan Rumah Gratis di Bogor Usai Sampaikan Unek-Unek ke Prabowo
Bagikan