DPR Tunda Revisi Undang-Undang KPK  

MerahPutih.com Politik - DPR menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berdalih akan menunggu draft UU disempurnakan terlebih dahulu.

"Ini ditunda pembahasan sambil kita terima usulan-usulan dari masyarakat. Ada masyarakat yang usul monggo sampaikan ke DPR," kata anggota Baleg DPR yang juga pengusul revisi UU KPK, Masinton Pasaribu, di Jakarta, Senin (12/10).

Pembahasan revisi UU sedianya akan dibahas mulai hari ini. Namun, ada pasal-pasal yang masih menjadi polemik. Karena itu, DPR juga akan meminta masukan kepada KPK untuk menyempurnakan naskah UU.

"Nanti masukan-masukan kita adopsi dalam revisi UU KPK itu. Baik dari KPK dan LSM-LSM. Masukan bisa disampaikan ke Komisi III, bisa ke Baleg, bisa ke fraksi-fraksi atau DPR yang akan mendatangi masyarakat," tambahnya.

Keputusan menerima masukan dari masyarakat, kata Masinton, agar DPR tidak dianggap melemahkan KPK. Padahal, dia mengklaim revisi UU KPK justru akan menguatkan KPK.

"Agar tidak dianggap melemahkan. Tanggung jawab pemberantasan korupsi kan bukan menjadi satu pihak. Tapi semua, termasuk masyarakat dan LSM," ujarnya.

Sekedar informasi, ada 15 poin yang menjadi perdebatan dalam revisi UU KPK. Berikut 15 poin kontroversial tersebut:

1. Umur KPK dibatasi hanya 12 tahun
2. KPK tidak lagi miliki tugas dan kewenangan lakukan penuntutan
3. KPK kehilangan tugas dan kewenangan monitoring
4. KPK hanya bisa tangani perkara korupsi dengan kerugian negara Rp 50 miliar ke atas
5. KPK lebih diarahkan pada tugas pencegahan Korupsi
6. KPK tidak dapat membuat perwakilan di daerah provinsi
7. KPK harus mendapatkan izin ketua pengadilan untuk lakukan penyadapan
8. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi
9. KPK tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai secara mandiri
10. KPK wajib lapor ke kejaksaan dan Polri ketika tangani perkara korupsi
11. KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri
12. Pemberhentian penyelidik dan penyidik harus berdasarkan usulan kejaksaan dan Polri
13. Pimpinan KPK berumur sekurangnya 50 tahun
14. Adanya Dewan Kehormatan yang dapat memberhentikan pegawai KPK.
15. Dewan Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ada kekhawatiran dari kalangan aktivis antikorupsi, dewan eksekutif adalah titipan Istana. (mad)

BACA JUGA:

1. Tolak Revisi UU KPK, Puluhan Aktivis Jalan Mundur
2. Mahasiswa Lintas Kampus Tolak Revisi UU KPK
3. Revisi UU KPK Cermin DPR Gembosi KPK?
4. Pemerintah dan DPR Harus Sepakat Soal RUU KPK
5. Berikut Poin-poin Penolakan KPK terhadap RUU KPK