Poros Muda Golkar Minta Mahkamah Partai Bentuk Kepengurusan DPP Transisi

Poros Muda Golkar . (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)
MerahPutih Politik - Hingga kini Partai Golkar masih belum memiliki pemimpin akibat konflik dualisme kepemimpinan. Oleh karenanya Poros Muda Golkar minta mahkamah partai bentuk kepengurusan DPP transisi.
Juru Bicara Poros Muda Golkar, Andi Sinulingga meminta kepada Mahkamah Partai Golkar untuk segera membentuk kepengurusan DPP Transisi ini. Sebab, menurut, Andi hanya Mahkamah Partai yang memiliki legal standing untuk menyelesaikan konflik internal partai termasuk membentuk kepengurusan DPP Transisi tersebut
"Pembentukan kepengurusan DPP Transisi untuk mengisi kekosongan ini dan segera melaksanakan munas," ujar Andi di kediaman Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, Jakarta Selatan, Minggu (3/1).
Masih kata Andi, sebagai generasi muda partai golkar, pihaknya, meminta agar Mahkamah Partai untuk memperpanjang kepengurusan DPP Munas Riau. Lantaran itu, guna mendorong terselenggaranya Musyawarah Nasional (Munas).
"Yang paling penting bagi generasi muda Partai Golkar adalah bagaimana cara Munas itu bisa terselenggara. Dan itu perlu dudukannya, dudukannya kami sependapat dengan Pak Akbar bahwa Mahkamah Partai Golkar adalah satu-satunya instrumen yang bisa menjadi pintu masuk untuk penyelesaian konflik Partai Golkar,"tutupnya. (gms)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN

Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD

Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan

Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
