DKPP Wacanakan Konsep Peradilan Khusus dan Peradilan Etik

MerahPutih Politik - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie memastikan akan membuat dua konsep tahun 2016 mendatang. Kedua konsep itu adalah peradilan khusus dan peradilan etik.

"Ada dua hal, satu mengenai peradilan khususnya, yang kedua mengenai peradilan etikanya. Ini dua hal, bisa Bawaslu jadi peradilan khusus, sedangkan DKPP tetap menangani etika saja, etikanya diperluas bukan hanya etika penyelenggara tapi etika peserta juga," kata Jimly dalam acara "Outlook DKPP 2016, Refleksi dan Proyeksi" di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/12).

Dibentukanya dua konsep itu, kata Jimly, untuk mempermudah dan memperkuat masing-masing instansi agar semua lembaga tidak ikut-ikutan menangasi permasalahan dalam pemilu.

"Ini kemungkinan pertama, jadi Bawaslu kita perkuat, tapi sekaligus dibikin efisien tidak usah menangani pengawasan dari hulu ke hilir, cukup di hilir saja karena ia pengadilan itu kan, tapi semua lembaga peradilan jangan lagi menangani urusan pemilu, semua diintegrasikan ke Bawaslu semua," jelas Jimly.

Lebih jauh Jimly melanjutkan, kemungkinan kedua DKPP akan menjadi pengadilan secara etik. Tahun 2016 juga dimanfaatkan Jimly melakukan konsolidasi kelembagaan dan konsolidasi aturan pemilu.

"Kemungkinan kedua ada juga yang mengusulkan DKPP saja yang jadi pengadilan, baik mengadili etika maupun mengadili proses. Sedangkan Bawaslu menjadi tukang tuduh, dan jadi tukang gugatnya, Bawaslu jadi KPK-nya, itu jaksanya jadi KPK-nya sekaligus sebagai penggugat dalam hal perdatanya, administrasinya," ujarnya.

"Ada ide yang masih belum selesai kita serahkan pada pembentuk Undang-Undang, tapi intinya 2016 manfaatkan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan dan konsolidasi aturan pemilu, maka itu rancangan UU-nya itu kita harapkan ide kodefikasi UU Pemilu bisa diterima, jadi jangan sendiri UU-nya, UU Pilkada sendiri, UU Pemilu sendiri, UU Penyelenggara sendiri, sudah jadikan satu aja, ini harapan kita," harapan Jimly. (dit)


BACA JUGA:

1. Ini Proyeksi DKPP Tahun 2016
2. DKPP: Pelanggaran Pemilu Paling Banyak Dilakukan KPU
3. DKPP: Penegakan Hukum di Indonesia Tak Bisa Diandalkan
4. DKPP Bikin Proses Penyelenggaraan Pemilu Jadi Lebih Baik
5. DKPP Usulkan Sengketa Pilkada Ditangani 3 Lembaga