Ini Proyeksi DKPP Tahun 2016

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 28 Desember 2015
Ini Proyeksi DKPP Tahun 2016

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menunjuk sebuah foto yang tergantung di sisi dinding ruang keluarga rumahnya. (Merahputih.com/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap evaluasi ke depan tahun 2016 diharapkan menjadi lebih baik dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelengaraan pemilu.

"2016 kita berharap, karena Pilkadanya 2017, tentu tahap persiapan 2016 di samping terus menyelesaikan, kira-kira itu ya mulai Januari sudah mulai banyak laporan dan begitu selesai di MK makin banyak laporan, kita akan menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan Pilkada 2015," ujar Jimly Ashiddiqie dalam diskusi "Outlook DKPP 2016, Refleksi dan Proyeksi", di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/12).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, akan menyelesaikan regulasi mengenai pemilihan umum selama 2016 mendatang.

"Bersamaan dengan itu, 2016 itu entry point untuk 2017 jadi kami berharap regulasi mengenai pemilihan umum sudah harus selesai di 2016 dan pengalaman 2015 serta 2015 itu hendaknya kita pakai untuk memperbaiki regulasi UU," ujarnya lagi.

Jimly mengakui selain regulasi yang belum memadai, saat ini terlalu banyak lembaga yang masih tumpang tindih dalam menyelesaikan perkara pelaksanaan pelanggaran pemilu.

"Termasuk ide untuk membentuk peradilan khusus yang berkaitan dengan proses, jadi jangan lagi terlalu banyak lembaga yang menangani urusan pemilu seperti sekarang," ucapnya. (dit)


BACA JUGA:

  1. DKPP: Pelanggaran Pemilu Paling Banyak Dilakukan KPU
  2. DKPP: Penegakan Hukum di Indonesia Tak Bisa Diandalkan
  3. DKPP Bikin Proses Penyelenggaraan Pemilu Jadi Lebih Baik
  4. DKPP Usulkan Sengketa Pilkada Ditangani 3 Lembaga
  5. DKPP: Golput Tinggi Bukan Hanya Salah KPU

 

#Pilkada Serentak #Jimly Asshiddiqie
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan