Ini Proyeksi DKPP Tahun 2016


Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menunjuk sebuah foto yang tergantung di sisi dinding ruang keluarga rumahnya. (Merahputih.com/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Peristiwa - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap evaluasi ke depan tahun 2016 diharapkan menjadi lebih baik dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelengaraan pemilu.
"2016 kita berharap, karena Pilkadanya 2017, tentu tahap persiapan 2016 di samping terus menyelesaikan, kira-kira itu ya mulai Januari sudah mulai banyak laporan dan begitu selesai di MK makin banyak laporan, kita akan menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan Pilkada 2015," ujar Jimly Ashiddiqie dalam diskusi "Outlook DKPP 2016, Refleksi dan Proyeksi", di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/12).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, akan menyelesaikan regulasi mengenai pemilihan umum selama 2016 mendatang.
"Bersamaan dengan itu, 2016 itu entry point untuk 2017 jadi kami berharap regulasi mengenai pemilihan umum sudah harus selesai di 2016 dan pengalaman 2015 serta 2015 itu hendaknya kita pakai untuk memperbaiki regulasi UU," ujarnya lagi.
Jimly mengakui selain regulasi yang belum memadai, saat ini terlalu banyak lembaga yang masih tumpang tindih dalam menyelesaikan perkara pelaksanaan pelanggaran pemilu.
"Termasuk ide untuk membentuk peradilan khusus yang berkaitan dengan proses, jadi jangan lagi terlalu banyak lembaga yang menangani urusan pemilu seperti sekarang," ucapnya. (dit)
BACA JUGA:
- DKPP: Pelanggaran Pemilu Paling Banyak Dilakukan KPU
- DKPP: Penegakan Hukum di Indonesia Tak Bisa Diandalkan
- DKPP Bikin Proses Penyelenggaraan Pemilu Jadi Lebih Baik
- DKPP Usulkan Sengketa Pilkada Ditangani 3 Lembaga
- DKPP: Golput Tinggi Bukan Hanya Salah KPU
Bagikan
Berita Terkait
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari

MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu

Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret

MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan

28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024

Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK

Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
