PNS Stres Setiap Menghadapi Pilkada

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 03 Oktober 2015
PNS Stres Setiap Menghadapi Pilkada

Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Foto: Setkab.go.id

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih Perisitiwa - Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan bebas dari intervensi politik dalam pilkada serentak 2015, Desember mendatang. Ancaman sanksi tidak segan-segan dijatuhkan bagi ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye atau mendukung peserta pilkada. Namun di lain sisi, banyak ditemukan PNS sengaja ditekan untuk memihak salah satu pasangan.

Surat Edaran Menteri PAN-RB No B2355 tanggal 22 Juli 2015 menyatakan, tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye yaitu sanksi hukuman sedang sampai berat. Sanksi sedang yaitu berupa penundaan promosi, penundaan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan gaji sampai dengan pemberhentian homat dan tidak hormat.

Seperti diketahui, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan non-PNS. Pegawai pemerintahan non-PNS ini yaitu pegawai dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menjelaskan, dalam rangka menyambut baik nota kesepahaman (MoU) terkait ASN dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015, pemerintah harus menunjukkan semangat dan menjunjung tinggi netralitas.

“Di setiap pilkada PNS harusnya happy, tidak stres. Faktanya, dalam evaluasi Bawaslu, PNS kita stres menjelang setiap pilkada. Karena naluri sebenarnya ingin berada pada posisi netral tetapi karena ada tekanan-tekanan dari oknum-oknum tertentu. Ini yang harus kita kawal bersama,” kata Ketua Bawaslu Muhammad kepada merahputih.com, Jumat (2/10).

Ketua Bawaslu Muhammad menambahkan, Bawaslu sudah mendapat sebuah laporan dan sudah diteruskan ke Menteri PANRB terkait dugaan keterlibatan PNS dalam pilkada serentak yang sedang bergulir. Saat ini, dugaan keterlibatan itu masih diselidiki.

Sebagai badan yang diperintahan untuk melakukan pengawasan dan bukan penindakan, Bawaslu mengharapkan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu, pemerintah, dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk menindak secara tegas.

Seperti diketahui, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2015 dilakukan di Jakarta, Jumat (02/10). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad. (abi)

Baca Juga:

  1. Ancaman Sanksi bagi PNS Tidak Netral dalam Pilkada Serentak 2015
  2. Pilkada Serentak, Orang Gila Tidak Punya Hak Pilih
  3. Putusan MK Picu Pembengkakan Anggaran Pilkada
  4. Pilkada DKI, Adhyaksa Dault: Wait and See
  5. Putusan MK, Calon Tunggal Bisa Ikuti Pilkada Serentak
#Aparatur Sipil Negara (ASN) #Ketua Bawaslu Muhammad #Bawaslu #Pegawai Negeri Sipil #PNS
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Komisi E akan mengawal hal ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Indonesia
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Seorang pegawai Kementerian Agama ditangkap Densus 88 atas dugaan keterlibatan jaringan terorisme.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Indonesia
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 21 Juli 2025
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Indonesia
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Program ini mengajak peserta untuk berjalan kaki 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Indonesia
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Wagub Rano klarifikasi, Pemprov DKI mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak pada Hari Pertama Sekolah.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Indonesia
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Ancaman ini bertolak belakang dengan imbauan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
Angga Yudha Pratama - Senin, 14 Juli 2025
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Indonesia
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Pramono meminta BKP DKI Jakarta untuk terus mengingatkan regulasi transportasi umum setiap rabu kepada para ASN.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 Juli 2025
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Indonesia
Trik Gubernur Jakarta Buat ASN Mau Pindah ke Transportasi Umum, Para Abdi Negara Wajib Tahu Nih!
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Jakarta menyediakan fasilitas transportasi umum gratis bagi ASN pada hari tersebut
Angga Yudha Pratama - Kamis, 10 Juli 2025
Trik Gubernur Jakarta Buat ASN Mau Pindah ke Transportasi Umum, Para Abdi Negara Wajib Tahu Nih!
Indonesia
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Sedangkan, Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Juni 2025
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Objektif ke ASN yang akan Menerapkan Sistem WFA
DPRD DKI Jakarta sendiri dukungan penuh terhadap inovasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN
Angga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
Pemprov DKI Diminta Objektif ke ASN yang akan Menerapkan Sistem WFA
Bagikan