PM Islandia Mundur Akibat Skandal "Panama Papers"
Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson (Screenshot youtube)
MerahPutih Dunia - Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson meletakan jabatannya Selasa (5/4) malam WIB setelah muncul desakan kuat dari rakyatnya. Gunnlaugsson mengundurkan diri setelah namanya muncul dalam dokumen "Panama Papers", milik firma hukum Mossack Fonseca yang bocor.
Sebagaimana dikutip CNN, pengumuman mundurnya Gunnlaugsson diumumkan Wakil Ketua Partai Progresif Islandia. Setelah nama Gunnlaugsson muncul dalam dokumen yang dibocorkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) berdasarkan timbul desakan masif di depan Gedung Parlemen Islandia sejak Senin (4/4).
Data "Panama Papers" mencapai 11,5 juta dokumen investasi berkapasitas 2,6 terabit milik Mossack Fonseca sejak 1970-an hingga 2015 yang bocor ke media Jerman, Suddeutsche Zeitung. Dokumen yang diberi label "Panama Papers" itu menyebutkan nama 140 tokoh politik, termasuk 12 pemimpin atau bekas pemimpin negara, selebriti, olahragawan, dan pengusaha. Termasuk 2.960 nama orang Indonesia yang tercatat sebagai klien dari 43 perusahaan bayangan (offshore). Selain Gunnlaugsson, nama pemimpin dunia yang disebut adalah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Namun, baru Gunnlaugsson yang mengundurkan diri dari jabatan setelah data "Panama Papers" bocor ke publik.
Sebelumnya, Gunnlaugsson sempat menolak untuk mengundurkan diri meski namanya dan istrinya, Anna Sigurlaug Palsdottir tercantum di dalam dokumen itu. Data "Panama Papers" menyebut Gunnlaugsson dan istrinya, membeli Wintris Inc. yang merupakan perusahaan di wilayah Bristish Virgin Island, pada Desember 2007. Lalu Gunnlaugsson mengalihkan kepemilikan 50 persen sahamnya kepada istrinya, Palsdottir di tahun 2009, dengan jumlah sebesar satu dollar AS. Ia menyangkal keras menyembunyikan uang di luar negeri demi menghindari pajak.
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun