Pilkada Watch Beberkan Sejumlah Daerah Berpotensi Konflik


Sejumlah anggota kepolisian melakukan aksi pengendalian massa saat simulasi pengamanan pilkada serentak di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (6/8). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
MerahPutih Politik - Pilkada Watch mengatakan ada beberapa daerah yang patut mendapat perhatian lebih pihak keamanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 yang diselenggarakan Desember mendatang. Pasalnya, daerah-daerah tersebut berpotensi terjadi konflik.
"Saya pikir aparat keamanan sudah punya data-data, yang paling penting bagaimana aparat keamanan dan pemerintah bertindak tegas," kata Direktur Eksekutif Pilkada Watch Wahyu Agung Permana di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/10).
Berdasarkan catatan Pilkada Watch, daerah-daerah tersebut antara lain Waykanan, Provinsi Lampung. Meski calon kepala daerah Waykanan tidak bermasalah, namun pejabat sementara berstatus tersangka korupsi.
Kemudian di Gorontalo, ada calon kepala daerah yang terpidana. Di Tanah Tidung, ada calon yang melakukan mobilisasi secara terang-terangan.
"Kemudian di Banggai Laut, calon berijazah palsu tapi diloloskan KPU sehinga menjadi salah satu dari empat calon itu," sambung Wahyu.
Menurut Wahyu, penindakan terhadap pelaku pelanggaran tersebut harus tegas dan adil. Jika tidak, lawan politik pelaku pelanggaran akan merasa diperlakukan tidak adil.
"Hal-hal ini berpeluang terjadinya konflik antarpendukung pasangan calon," kata Wahyu Agung Permana. (mad)
Baca Juga:
- Pelanggaran Pilkada Hampir Terjadi di Semua Daerah
- Kabut Asap, Mendagri Sebut Pilkada Serentak Bisa Ditunda
- Dampak Kabut Asap, 48 Daerah Terancam Batal Ikuti Pilkada
- Pasca Putusan MA, Golkar Songsong Pilkada Serentak 2015
- Saan Mustopa Terancam Gagal Ikuti Pilkada Karawang
Bagikan
Berita Terkait
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari

MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu

Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret

MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan

28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024

Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK

Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
