Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pesan Budayawan untuk Para Politikus Gaduh

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 19 November 2015
Pesan Budayawan untuk Para Politikus Gaduh

Romo Mudji Sutrisno (Foto: Facebook/Romo Mudji Sutrisno SJ)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Budaya - Mudji Sutrisno atau kerap disapa Romo Mudji berpesan kepada para politikus di Tanah Air yang kerap membuat kegaduhan politik. Menurutnya, kegaduhan politik tidak menunjukkan sikap berbangsa yang menuju bangsa berbudaya.

"Coba, gak mungkin kita bisa hidup bersama dengan kekayaan perbedaan kalau kita berantam terus kan. Tapi ada teposeliro. Ada yang dirumuskan waktu zaman sunyinya Bung Karno di Pulau Ende itu waktu dia dibuang no body itu, tahun '34, '38 dia merumuskan itu. Pancasila itu ketuhanan. Bayangkan, dahsyat sekali jalan renungannya," papar budayawan kelahiran Solo ini saat berbincang dengan merahputih.com di sela-sela acara kebudayaan akhir pekan kemarin, di Yogyakarta.

Untuk itu, Romo Mudji memaparkan dua hal untuk politikus yang kerap membuat kegaduhan politik. Pertama, paparnya, politikus harus mampu memberikan jalan kebudayaan berupa ruang dan sikap perenungan terkait hidup. Dengan perenungan, maka seseorang dapat memaknai arti dan makna hidupnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

"Dan yang kedua, tolong wujudkan nawacita sebagai barometer untuk perjalanan peradaban ini, sehingga permainan kekusaaan segala macam yang akan mencelakakan kita tiada lagi," pinta pria bernama lengkap Fransiskus Xaverius Mudji Sutrisno ini. (fre)

 

Baca Juga:

  1. Desmond Mahesa: Kocok Ulang Saja, Siapa Tahu Saya Jadi Ketua DPR
  2. Gaduh dan Hebohnya Ketua DPR Setya Novanto
  3. TU DPR Sebut Surat Setya Novanto ke Pertamina Palsu
  4. Fahri Hamzah Serang Balik Sudirman Said karena Lecehkan Kehormatan
  5. Pidanakan Setya Novanto, JK Tunggu Proses Politik di DPR

 

#DPR RI #Politikus Bertengkar #Romo Mudji Sutrisno #Budayawan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Bagikan