Romo Mudji Sutrisno: DPR Berantem, Itu Politik Tanpa Moral

MerahPutih Politik - Mudji Sutrisno atau kerap disapa Romo Mudji memaparkan bahwa kegaduhan antaranggota Dewan merupakan bentuk politik tanpa moral. Menurutnya, kegaduhan seperti itu memecah hubungan masyarakat.

"Kalau politik tanpa moralitas jadinya kayak sekarang ini. Semua DPR ini berantem semuanya kan. Politik itu memecah kita. Sana kawan, sini lawan," katanya saat berbincang dengan merahputih.com di sela-sela acara kebudayaan akhir pekan kemarin, di Yogyakarta.

Menurutnya, politik tanpa moral juga dikedepankan saat Orde Baru. Selama 32 tahun, baik politikus maupun masyarakat diarahkan untuk menghargai suatu hal dengan uang.

"Selama 32 tahun itu kita direduksi menghargai Anda semuanya dengan duit, duit, duit. Materi, materi, dan materi. Maka, solusi jalan kebudayaan adalah jalan yang menghidupi tiap orang dengan harkatnya. Dan, tiap orang bisa memaknai dan menamai hidupnya sendiri," katanya dengan nada santai.

Jalan kebudayaan, menurutnya, dilakukan melalui cara perenungan. Tidak menyibukkan diri pada dunia materialisme. Jika kehidupan hanya menghabiskan waktunya untuk mencari uang, maka tidak dapat seseorang merenungkan makna kehidupan bagi dirinya serta orang lain.

Pria bernama lengkap Fransiskus Xaverius Mudji Sutrisno ini juga menilai, politik dengan kegaduhan tanpa mengarahkan jalan kebudayaan merupakan dead culture.

"Kebudayaan yang kita hidupkan adalah pro life culture. Jadi, kebudayaan yang membela kehidupan. Sementara yang berantem terus itu adalah dead culture. Yang mematikan itu sendiri. Kalau Anda tidak bisa membantu, untuk Jokowi dan kita semua yang mau melakukan jalan kebudayaan ini, tolong jangan menganggu," pinta Romo Mudji. (fre)

Baca Juga:

1. Desmond Mahesa: Kocok Ulang Saja, Siapa Tahu Saya Jadi Ketua DPR
2. Gaduh dan Hebohnya Ketua DPR Setya Novanto
3. TU DPR Sebut Surat Setya Novanto ke Pertamina Palsu
4. Fahri Hamzah Serang Balik Sudirman Said karena Lecehkan Kehormatan
5. Pidanakan Setya Novanto, JK Tunggu Proses Politik di DPR