Yohannes Abimanyu
MerahPutih Peristiwa - Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba memang menakutkan. Tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, bahkan pedesaan di pelosok Tanah Air. Sejumlah pejabat dan wakil rakyat pun tak lepas dari penyalaggunaan narkoba. Salah satu yang masih ramai dibicarakan adalah Bupati Ogan Ilir, AWN yang terjerat kasus narkoba.
Badan Narkotika Nasional (BNN) pun tak tinggal diam. BNN tengah mendeteksi sejumlah pejabat negara yang terlibat penyalahgunaan narkoba, bahkan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan juga mendukung aksi BNN untuk menangkap pejabat negara yang melakukan penyalaggunaan narkoba.
Melihat kasus penyalaggunaan narkoba sudah sampai ke tingkat birokrasi dan anggota dewan, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan inisiatif untuk melakukan tes urine terhadap sejumlah pejabat daerah dan anggota dewan di wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
"Narkoba sama mengkhawatirkannya dengan korupsi. Kedua hal tersebut yang membuat bobrok nilai moral bangsa kita," ujar Bupati Kabupaten Pemalang, Junaedi dalam siaran pers yang diterima Merahputih.com.
"Maraknya penyebaran narkoba di negeri kita bisa dikatakan hampir mencapai tingkat kritis, pasalnya tidak hanya hanya di kawasan kota saja, bahkan narkoba sudah masuk pelosok pedesaan," ujarnya lagi.
Kampanye antinarkoba di Kabupaten Pemalang. (foto: pemkot kabupaten Pemalang)
Menurut data yang dikeluarkan Troels Vester, koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, di Indonesia tahun 2011 diperkirakan 3,7 sampai 4,7 juta orang pengguna narkoba. Jumlah tersebut dipastikan meningkat dari tahun ke tahun. Sementara BNN menyebutkan, sebagian besar penyalahgunaan narkoba dilakukan remaja berusia 11 sampai 24 tahun.
"Bila kualitas manusia bangsa Indonesia rendah, sementara kriminalitas terus meningkat, ekonomi kacau balau, produktivitas menurun, korupsi, kolusi dan nepotisme meningkat, kehancuran Indonesia tinggal menghitung hari," ujar Junaedi lagi menanggapi peredaran narkoba di kalangan remaja.
Kabupaten Pemalang, seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, merasa perlu mengambil langkah-langkah pencegahan serta antisipasi dari peredaran narkoba yang sudah mengkhawatirkan.
"Apalagi Presiden Jokowidodo sudah menyatakan perang dengan narkoba. Untuk itu pimpinan Pemerintah Daerah juga harus mendukung dan serius memberantasnya karena narkoba bisa menjerat siapa saja, termasuk para pejabat, PNS, dan anggota DPRD. Utuk itu tes urine harus dilakukan secara berkala," ujar Junaedi.
Kegiatan tes urine secara mendadak bagi kalangan birokrasi dan wakil rakyat di Kabupaten Pemalang mendapat sambutan baik masyarakat. Bersama BNN, pelaksanaan tes urine bagi para pejabat dan anggota dewan di Kabupaten Pemalang berlangsung lancar.
"Jika ada pejabat daerah Kabupaten Pemalang yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba, saya tidak pandang bulu. Saya tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pemecatan," ujarnya lagi.
BACA JUGA:
- Jokowi Perintahkan Perangi Narkoba Gila-gilaan
- Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Ditetapkan Tersangka
- Karyawan Kemenpora Diduga Gunakan Narkoba
- Negara Darurat Narkoba, Separuh Penghuni Lapas Pengguna Narkoba
