Pengamat: Ini Penyebab Pertamina Rugi

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 08 April 2015
Pengamat: Ini Penyebab Pertamina Rugi

Petugas melayani penjualan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di kawasan Rajawali, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Bisnis - Direktur Executive Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menegaskan kerugian yang dialami oleh PT Pertamina (Persero) ini karena buruknya kinerja Direksi Pertamina.

Bahkan dari awal, EWI menegaskan bahwa Dwi Soetjipto tidak layak dan tidak akan mampu memimpin perusahaan sebesar Pertamina. Karena menurutnya, ketika Dwi Soetjipto memimpin Semen Indonesia, ia juga meninggalkan utang yang besar. (Baca: Februari-Januari Pertamina Rugi Sekitar Rp2,8 Triliun)

Namun, kerugian dalam BUMN juga belum tentu dikategorikan sebagai korupsi. Karena hal ini memerlukan penelitian dan pemeriksaan kenapa kerugian itu terjadi. Sementara dalam konteks Pertamina sebagai BUMN migas yang merugi, perlu dicermati apa penyebab kerugiannya, apakah karena aksi konspirasi yang salah atau karena kewajiban subsidi atau karena ketidakhati-hatian direksi dalam menjalankan tugasnya.

"Kerugian Pertamina yang terjadi saat ini menurut pengamatan kami cenderung terjadi karena ketidakhati-hatian direksi dalam menjalankan tugasnya, tidak mampu melakukan efisiensi operasional dan tidak mampu menjadikan Pertamina untung, padahal kewajiban subsidi yang diberikan negara lewat pertamina sudah tidak seberapa besar," tutur Ferdinand ketika dihubungi tim merahputih.com, Jakarta, (8/4). (Baca: Pertamina Klaim Mampu Lewati Transisi Pengelolaan Blok Mahakam)

Amanat dalam Undang-Undang BUMN dengan tegas menyatakan bahwa BUMN harus memberikan keuntungan kepada negara, namun tidak juga menyatakan tidak boleh rugi.

"Inilah negara kita dengan pejabat-pejabat yang suka berkelit dari celah bahasa dalam Undang-Undang yang tidak secara tegas mengatur mana yang boleh mana yang tidak boleh. Ini memang menjadi kelemahan dari banyak UU di negara kita," tambahnya.

Dalam hal ini, EWI menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun dalam kuartal pertama ini. Mereka harus memeriksa dan mengaudit Pertamina, supaya lebih jelas apa penyebab kerugian Pertamina. Kalau karena subsidi, sekarang diketahui subsidi hampir tidak ada.

"Jadi memang sangat mencurigakan dan patut diduga kerugian pertamina pada kuartal pertama ini adalah akibat kesalahan direksi yang patut ditindaklanjuti secara hukum."

Dengan itu, EWI menyarankan agar Presiden segera mencopot Menteri BUMN dan Direksi Pertamina. Karena menurutnya, ini juga sah kesalahan kolektif BUMN yang telah memilih Dwi Soetjipto sebagai Dirut di Perusahaan Plat Merah tersebut. (Baca: Proyek Pelabuhan Cilamaya Dibatalkan, Dirut Pertamina Bersyukur)

"Segera RUPSLB pergantian Direksi Pertamina sebelum Pertamina semakin hancur," tutupnya. (rfd)

#Migas #BUMN #Pertamina
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK telah memeriksa sejumlah petinggi dari PT Telkom dan PT Pertamina dalam kasus digitalisasi SPBU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Bagikan