Pengamat: Ini Penyebab Pertamina Rugi

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 08 April 2015
Pengamat: Ini Penyebab Pertamina Rugi

Petugas melayani penjualan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di kawasan Rajawali, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Direktur Executive Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menegaskan kerugian yang dialami oleh PT Pertamina (Persero) ini karena buruknya kinerja Direksi Pertamina.

Bahkan dari awal, EWI menegaskan bahwa Dwi Soetjipto tidak layak dan tidak akan mampu memimpin perusahaan sebesar Pertamina. Karena menurutnya, ketika Dwi Soetjipto memimpin Semen Indonesia, ia juga meninggalkan utang yang besar. (Baca: Februari-Januari Pertamina Rugi Sekitar Rp2,8 Triliun)

Namun, kerugian dalam BUMN juga belum tentu dikategorikan sebagai korupsi. Karena hal ini memerlukan penelitian dan pemeriksaan kenapa kerugian itu terjadi. Sementara dalam konteks Pertamina sebagai BUMN migas yang merugi, perlu dicermati apa penyebab kerugiannya, apakah karena aksi konspirasi yang salah atau karena kewajiban subsidi atau karena ketidakhati-hatian direksi dalam menjalankan tugasnya.

"Kerugian Pertamina yang terjadi saat ini menurut pengamatan kami cenderung terjadi karena ketidakhati-hatian direksi dalam menjalankan tugasnya, tidak mampu melakukan efisiensi operasional dan tidak mampu menjadikan Pertamina untung, padahal kewajiban subsidi yang diberikan negara lewat pertamina sudah tidak seberapa besar," tutur Ferdinand ketika dihubungi tim merahputih.com, Jakarta, (8/4). (Baca: Pertamina Klaim Mampu Lewati Transisi Pengelolaan Blok Mahakam)

Amanat dalam Undang-Undang BUMN dengan tegas menyatakan bahwa BUMN harus memberikan keuntungan kepada negara, namun tidak juga menyatakan tidak boleh rugi.

"Inilah negara kita dengan pejabat-pejabat yang suka berkelit dari celah bahasa dalam Undang-Undang yang tidak secara tegas mengatur mana yang boleh mana yang tidak boleh. Ini memang menjadi kelemahan dari banyak UU di negara kita," tambahnya.

Dalam hal ini, EWI menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun dalam kuartal pertama ini. Mereka harus memeriksa dan mengaudit Pertamina, supaya lebih jelas apa penyebab kerugian Pertamina. Kalau karena subsidi, sekarang diketahui subsidi hampir tidak ada.

"Jadi memang sangat mencurigakan dan patut diduga kerugian pertamina pada kuartal pertama ini adalah akibat kesalahan direksi yang patut ditindaklanjuti secara hukum."

Dengan itu, EWI menyarankan agar Presiden segera mencopot Menteri BUMN dan Direksi Pertamina. Karena menurutnya, ini juga sah kesalahan kolektif BUMN yang telah memilih Dwi Soetjipto sebagai Dirut di Perusahaan Plat Merah tersebut. (Baca: Proyek Pelabuhan Cilamaya Dibatalkan, Dirut Pertamina Bersyukur)

"Segera RUPSLB pergantian Direksi Pertamina sebelum Pertamina semakin hancur," tutupnya. (rfd)

#Migas #BUMN #Pertamina
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Kata Pertamina Soal Kandungan Etanol Yang Bikin SPBU Batal Beli Base Fuel BBM
Vivo sudah menyepakati untuk membeli base fuel dari Pertamina sebanyak 40 ribu barel (MB), dari 100 ribu barel yang sudah diimpor oleh perusahaan plat merah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Kata Pertamina Soal Kandungan Etanol Yang Bikin SPBU Batal Beli Base Fuel BBM
Indonesia
Etanol Ditolak Badan Usaha Swasta, ini nih Regulasi Pemakaiannya dalam Kandungan BBM di Indonesia
Eetanol umumnya digunakan sebagai campuran dengan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel pada beragam jenis mesin.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Etanol Ditolak Badan Usaha Swasta, ini nih Regulasi Pemakaiannya dalam Kandungan BBM di Indonesia
Indonesia
Mengenal Etanol yang Ditolak BP hingga Vivo, BBM Berbahan Tebu dan Biji-Bijian yang Disebut Berdampak Buruk bagi Mesin Kendaraan
Etanol telah digunakan di negara industri sebagai bahan bakar yang berdiri sendiri atau dicampurkan ke bensin untuk meningkatkan oktan sekaligus mereduksi emisi karbon.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Mengenal Etanol yang Ditolak BP hingga Vivo, BBM Berbahan Tebu dan Biji-Bijian yang Disebut Berdampak Buruk bagi Mesin Kendaraan
Indonesia
Legislator Desak Percepatan Perluasan Buffer Zone Kilang Dumai Cegah Kebakaran Berulang
Kejadian kebakaran kilang Dumai sudah beberapa kali terjadi, terakhir terjadi pada bulan April tahun 2023 lalu.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Legislator Desak Percepatan Perluasan Buffer Zone Kilang Dumai Cegah Kebakaran Berulang
Indonesia
Kementerian ESDM Anggap Kandungan Etanol dalam BBM Pertamina masih Batas Wajar, SPBU Swasta Telanjur Ogah Beli
Dalam spesifikasi BBM yang diatur, parameter utamanya yakni Research Octane Number (RON), bukan kandungan etanol.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Kementerian ESDM Anggap Kandungan Etanol dalam BBM Pertamina masih Batas Wajar, SPBU Swasta Telanjur Ogah Beli
Indonesia
Bukan soal Kualitas, Vivo Ungkap Alasan Batal Beli 40 Ribu Barel BBM dari Pertamina
Direktur Vivo Energy Indonesia sebut pembatalan terjadi karena ada beberapa hal teknis yang belum bisa dipenuhi oleh Pertamina.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
Bukan soal Kualitas, Vivo Ungkap Alasan Batal Beli 40 Ribu Barel BBM dari Pertamina
Indonesia
SPBU Swasta Batal Beli Base Fuel Pertamina, Begini Respon Menteri ESDM
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tegaskan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
SPBU Swasta Batal Beli Base Fuel Pertamina, Begini Respon Menteri ESDM
Indonesia
BBM dengan Kandungan Etanol Ditolak SPBU Swasta, Pertamina: Lazim Digunakan Perusahaan Migas Dunia
Pertamina memastikan seluruh BBM yang disalurkan telah sesuai dengan spesifikasi resmi serta mekanisme pengadaan yang berlaku.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
BBM dengan Kandungan Etanol Ditolak SPBU Swasta, Pertamina: Lazim Digunakan Perusahaan Migas Dunia
Indonesia
Menteri Purbaya Tegaskan tak Ada Silang Pendapat soal Pembangunan Kilang Minyak
Purbaya menegaskan pernyataannya tersebut tidak bermaksud tendensius dan menyerang perusahaan PT Pertamina.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menteri Purbaya Tegaskan tak Ada Silang Pendapat soal Pembangunan Kilang Minyak
Indonesia
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Larangan rangkap jabatan adalah keniscayaan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Bagikan