Cendekiawan Desak Blok Mahakam Dikelola Pertamina 100 Persen


Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan) bersama sejumlah guru besar universitas, politisi, aktivis dan perwakilan mahasiswa usai pertemuan pemberian tuntutan petisi Blok Mahakam. (Antara)
MerahPutih Nasional- Kaum cendekiawan dari berbagai kampus menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Kedatangan enam guru besar itu untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah agar pengelolaan Blok Mahakam diserahkan sepenuhnya pada Pertamina.
"Menurut Pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100 persen saham blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex," ujar Koordinator Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat, Marwan Batubara, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3).
Selain itu, kata Marwan, Petitor juga meminta kepada Total dan para pendukungnya berhenti memengaruhi pemerintah dalam memutus penyerahan 100 persen saham blok Mahakam ke Pertamina. Pemerintah, juga diharapkan dapat menertibkan para pejabat yang masih mencari-cari alasan dan menggiring opini publik agar memberi kesempatan pada asing.
"Termasuk para oknum begal di seputar Istana," kata Marwan Batubara. (Baca: Pertamina Bakal Pegang Saham Blok Mahakam)
Bila Total dan Inpex masih ingin menggarap Blok Mahakam, maka transaksinya harus dilakukan business to business (B to B) dengan besaran saham maksimal 10 untuk masing-masing perusahaan tersebut. Salah satunya, dengan membayar biaya akusisi sekitar 15 persen terhadap pasar. Atau tukar cadangan gas, dimana Total dan Inpex mengelola blok gas, maka di situ Pertamina mendapat saham juga.
"Dibayar di depan, jadi sebelum mereka operasi," kata Marwan. (Baca: Pemerintah Dituntut Serahkan Saham Blok Mahakam 100 Persen ke Pertamina)
Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memasilitasi pemerintah daerah yang ingin mengelola Blok Mahakam. Menurutnya, daripada mengundang swasta lebih baik diberikan pada BUMD dengan dukungan dana dari Kementerian Keuangan.
"Pemerintah harus yakinkan daerah dapat saham, apakah kerja sama dengan pemerintah atau Kemenkeu mendapat jaminan dukungan pendanaan. Tidak ada alternatif swasta mengundang swasta," pungkasnya. Hadir para guru besar antara lain Prof DR Sri Eddie Swasono, dan DR Mochtar Pabottingi. (mad)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban

Didi Irawadi Sindir Pemerintah: Negeri Kaya Minyak, tapi Impor dari Singapura

Tegaskan Pertalite Tak Dicampur Etanol, Pertamina: Isu yang Beredar Keliru

BBM Campur Etanol 10% Wajib 2026, Pertamina Minta Publik Jangan Percaya Narasi Miring yang Beredar

Kata Pertamina Soal Kandungan Etanol Yang Bikin SPBU Batal Beli Base Fuel BBM

Etanol Ditolak Badan Usaha Swasta, ini nih Regulasi Pemakaiannya dalam Kandungan BBM di Indonesia

Mengenal Etanol yang Ditolak BP hingga Vivo, BBM Berbahan Tebu dan Biji-Bijian yang Disebut Berdampak Buruk bagi Mesin Kendaraan

Legislator Desak Percepatan Perluasan Buffer Zone Kilang Dumai Cegah Kebakaran Berulang

Kementerian ESDM Anggap Kandungan Etanol dalam BBM Pertamina masih Batas Wajar, SPBU Swasta Telanjur Ogah Beli

Bukan soal Kualitas, Vivo Ungkap Alasan Batal Beli 40 Ribu Barel BBM dari Pertamina
