Cendekiawan Desak Blok Mahakam Dikelola Pertamina 100 Persen

Aang SunadjiAang Sunadji - Jumat, 27 Maret 2015
Cendekiawan Desak Blok Mahakam Dikelola Pertamina 100 Persen

Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan) bersama sejumlah guru besar universitas, politisi, aktivis dan perwakilan mahasiswa usai pertemuan pemberian tuntutan petisi Blok Mahakam. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Kaum cendekiawan dari berbagai kampus menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Kedatangan enam guru besar itu untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah agar pengelolaan Blok Mahakam diserahkan sepenuhnya pada Pertamina.

"Menurut Pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100 persen saham blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex," ujar Koordinator Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat, Marwan Batubara, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3).

Selain itu, kata Marwan, Petitor juga meminta kepada Total dan para pendukungnya berhenti memengaruhi pemerintah dalam memutus penyerahan 100 persen saham blok Mahakam ke Pertamina. Pemerintah, juga diharapkan dapat menertibkan para pejabat yang masih mencari-cari alasan dan menggiring opini publik agar memberi kesempatan pada asing.

"Termasuk para oknum begal di seputar Istana," kata Marwan Batubara. (Baca: Pertamina Bakal Pegang Saham Blok Mahakam)

Bila Total dan Inpex masih ingin menggarap Blok Mahakam, maka transaksinya harus dilakukan business to business (B to B) dengan besaran saham maksimal 10 untuk masing-masing perusahaan tersebut. Salah satunya, dengan membayar biaya akusisi sekitar 15 persen terhadap pasar. Atau tukar cadangan gas, dimana Total dan Inpex mengelola blok gas, maka di situ Pertamina mendapat saham juga.

"Dibayar di depan, jadi sebelum mereka operasi," kata Marwan. (Baca: Pemerintah Dituntut Serahkan Saham Blok Mahakam 100 Persen ke Pertamina)

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memasilitasi pemerintah daerah yang ingin mengelola Blok Mahakam. Menurutnya, daripada mengundang swasta lebih baik diberikan pada BUMD dengan dukungan dana dari Kementerian Keuangan.

"Pemerintah harus yakinkan daerah dapat saham, apakah kerja sama dengan pemerintah atau Kemenkeu mendapat jaminan dukungan pendanaan. Tidak ada alternatif swasta mengundang swasta," pungkasnya. Hadir para guru besar antara lain Prof DR Sri Eddie Swasono, dan DR Mochtar Pabottingi. (mad)

#Marwan Batubara #Menteri BUMN #Departemen ESDM #Pertamina #Blok Mahakam
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Kenaikan harga Pertamax masih menjadi polemik. DPR mengingatkan tarif listrik hingga LPG subsidi ikut terdampak.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Indonesia
Harga Pertamax Naik, Pemerintah Wajib Lindungi Kuota Pertalite
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengusik keberadaan BBM bersubsidi dalam waktu dekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, Pemerintah Wajib Lindungi Kuota Pertalite
Indonesia
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 13 Juni 2026
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Indonesia
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Pemerintah akan mengubah QR Code di MyPertamina. Nantinya, pembelian BBM subsidi akan diperketat.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Indonesia
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
YLKI menyoroti harga BBM naik mendadak. Pemerintah dan Pertamina pun diminta untuk mengungkap penyebabnya.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Kenaikan harga Pertamax membuat daya beli kelas menengah makin tertekan. PKS pun juga mengingatkan adanya risiko inflasi.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
KAI Angkut 1,09 Juta Ton BBM hingga Mei 2026, Perkuat Distribusi Energi Nasional
KAI mencatat pengangkutan lebih dari 1 juta ton BBM hingga Mei 2026. Peran kereta api dalam distribusi energi dinilai semakin penting untuk menjaga kelancaran pasokan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KAI Angkut 1,09 Juta Ton BBM hingga Mei 2026, Perkuat Distribusi Energi Nasional
Bagikan