Penerimaan Sektor Pajak Tak Tercapai, Ini Penyebabnya

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 November 2015
Penerimaan Sektor Pajak Tak Tercapai, Ini Penyebabnya

Apung Widadi dari Fitra membeberkan kegagalan kementerian keuangan dalam target penerimaan pajak (Foto: Twitter @ApungWidadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Dua bulan lagi tahun 2015 akan berakhir. Namun penerimaan pajak tahun 2015 masih jauh dari target.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pemerimaan oajak sampai 4 November 2015 hanya mencapau Rp774,5 triliun atau baru 59 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2014 sebesar Rp1.294,3 triliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi, menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan negara sektor pajak tak tercapai.

"Kemarin di APBNP 2015, itukan perubahannya pada bulan Februari 2015. Kemudian Mei baru cair uangnya, kemudian ke sektor usaha dan masyarakat ikut berdampak," tuturnya ditemui di Kedai Deli, Jakarta Pusat, Selasa, (10/11).

"Karena terlambat cair akhirnya sektor ekonomi melemah, tidak bergairah, akhirnya target pendapatan dan sgala macem dan strategi pajak gagal dan berdampak skarang ini. Sepertu anggaran kementrian yang belum 100 persen terserap, bahakn baru 30-50 persen rata-ratanya," jelas Apung.

Apung menambahkan anggaran publik sangat berpengaruh terhadap belanja di masyarakat.Untuk itu kedepannya, diharapkan penetapan APBN-P bisa lebih cepat dilakukan.

"Akan sangat sulit kalau uang tidak berputar tapi ditarik, akan susah. Dan ini yang seharusnya perlu dievaluasi oleh Menteri Keuangan RI (Bambang Brodjonegoro). Sebab jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin luas," pungkasnya.(rfd)

Baca Juga:

  1. Menko Akui Penerimaan Pajak Belum Capai Target
  2. Menkeu: Target Penerimaan Pajak Turun Rp19,1 Triliun
  3. Rendah, Kepatuhan Pajak BUMN
  4. Revaluasi Aset Tingkatkan Penerimaan Pajak
  5. Hilangkan Pajak Berganda, Menkeu Terbitkan PMK Minggu Depan

 

#Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito #Menteri Keuangan #Apung Widadi #Fitra #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Bagikan