Pemprov Setujui Pengadaan Laptop untuk 106 Anggota DPRD DKI
Gubernur Ahok. (Foto: Antara Foto)
MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya memutuskan untuk menyetujui pengadaan laptop untuk anggota DPRD DKI Jakarta. Pemprov menganggarkan dana sebanyak Rp1,6 miliar untuk 106 anggota dewan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI, Muhammad Yuliadi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/12).
"Iya itu fix Rp10 juta per laptop untuk 106 anggota DPRD," kata Yuliadi.
Memang tak mudah bagi DPRD DKI untuk mendapat persetujuan pengadaan, mengingat ketegangan antara DPRD DKI dan Ahok. DPRD DKI akhirnya mendapat persetujuan karena sebelumnya sejumlah anggota DPRD DKI memaksa masuk ke ruang kerja Ahok, Senin kemarin (14/12).
"Pengadaan laptop atau komputer jinjing merupakan bagian dari upaya perwujudan parlemen modern," oceh wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik, yang kemarin mengomandoi anggota DPRD DKI untuk menyerbu kantor Ahok.
Menurut taufik, Laptop itu akan digunakan untuk keperluan pencarian data terutama peraturan daerah yang pernah dibuat selama ini. Selama ini, kata dia, anggota Dewan harus mencari secara manual ke ruang arsip. (dit)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Warga Jakarta Siapkan Saldo E-Wallet! Donasi Digital Menjamur Saat Malam Tahun Baru di Lokasi Berikut
Pramono Beri 'Lampu Hijau' Tender Proyek Jakarta Dimulai Lebih Awal, Biar Enggak Numpuk di Akhir Tahun
Jakarta Light Festival 2025 Resmi Dibuka, Bundaran HI Bermandikan Cahaya
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
4 Raperda Baru Disahkan Siang Ini, Sekolah Wajib Gratis 12 Tahun dan Kawasan Tanpa Rokok Jadi Sorotan
1,4 Ton Cabai dari Aceh Bakal Beredar di Jakarta, Dijual Murah Enggak Sampai Rp 50 Ribu Per Kilo
Pramono Siapkan Insentif Paket Komplit Buat Para Pekerja Jakarta, Apa Saja?
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus