Ingin Adukan Kejanggalan KJP, Ahok Sebut Yusri Maling

Fadhli Fadhli - Senin, 14 Desember 2015
Ingin Adukan Kejanggalan KJP, Ahok Sebut Yusri Maling

Ibu Yusri Isnaeni, pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP), di Gelanggang Jakarta Utara, Senin (14/12). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Merasa janggal saat menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Yusri Yusnaeni (32) berupaya mengadukannya pada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Apes, Ahok malah menyebut Yusri maling.

Niat hati ingin menukarkan saldo KJP dengan peralatan sekolah, Yusri malah diarahkan untuk mencairkannya secara tunai.

"Pada tanggal 9 Desember akhirnya saya melaporkan kejadian dan kejanggalan ini kepada bapak, Muhammad Nur, Ketua Gemapana (Gerakan Masyarakat Peduli Anti Narkoba). Karena di ormas ini saya sebagai sekertarisnya. Kemudian esoknya tanggal 10 Desember pak Nur mengajak saya untuk menemui wakil rakyat di DPRD Komisi E yang menangani masalah pendidikan," ujar Yusri di Gelanggang Jakarta Utara Senin (14/12).

Saat itu Komisi E sedang ada rapat dengar pendapat antara Komisi E DPRD DKI dengan Gubernur Ahok. Awalnya Yusri merasa bahagia karena bisa bertemu dengan Gubernur yang diidolakannya untuk mengadukan keluhannya.

"Setelah pak Ahok keluar dari ruang rapat, pak Nur yang mengajak saya, kemudian menemui pak Ahok bersama saya, didepan ruang rapat Komisi E, setelah dijelaskan duduk persoalannya oleh pak Nur, pak Gubernur malah berteriak, 'nggak bener ini, maling ini orang, tolong catat namanya, tangkap dan jebloskan ke penjara," ujar Yusri menirukan ucapan Ahok, di Gelanggang Jakarta Utara Senin (14/12).

Tadinya bersimpati akan kharisma dan ketegasan Ahok, Yusri yang mengaku diteriaki Maling sebanyak 3 kali, dimuka umum dan didepan media, malah hilang simpati. Menurut Yusri, seharusnya Ahok mengakomodir dulu aduannya, kemudian menelusuri kebenarannya.

"Harusnya sebagai Gubernur, pak Ahok mendengarkan dulu aduan saya sebagai warga, saya kan mengadukan kejanggalan, katanya KJP ditukar dengan barang, bukan dengan uang, ini ada kasus yang saya alami sendiri, seharusnya disikapi sebagai temuan, dan ditelusuri dulu kebenarannya, baru ambil tindakan," tutur Yusri yang merasa sakit hati karena diteriaki maling oleh Ahok ini. (aka)

 

BACA JUGA:

  1. Ahok Tolak Kenaikan Biaya Dinas DPRD DKI
  2. Kesal, Anggota DPRD DKI Jakarta Geruduk Kantor Ahok
  3. Pohon Natal Hiasi Kantor Ahok
  4. Edi Djunaedi, Mengabdi Tanpa Digaji
  5. Mau Tukar Kartu KJP, Malah Diarahkan untuk Tarik Tunai
#Liputan Khusus #Gubernur Ahok #Kartu Jakarta Pintar
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Terima Aduan Calo Bantuan Pangan Bersubsidi KJP
Menurut Taufik, banyak warga mengeluh kesulitan ketika mengakses bantuan pangan subsidi melalui sistem daring.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
DPRD DKI Terima Aduan Calo Bantuan Pangan Bersubsidi KJP
Indonesia
PSI DKI Soroti Antrean Pangan Bersubsidi KJP seperti War Tiket Konser
Penerima KJP Plus harus melalui antrean panjang untuk menebus pangan bersubsidi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
PSI DKI Soroti Antrean Pangan Bersubsidi KJP seperti War Tiket Konser
Indonesia
Pemprov DKI Salurkan KJP Tahap I 2025 bagi Penerima Baru Sebanyak 43.502 Siswa
Penyaluran KJP tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai 18 April hingga 21 April 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 18 April 2025
Pemprov DKI Salurkan KJP Tahap I 2025 bagi Penerima Baru Sebanyak 43.502 Siswa
Indonesia
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Komisi III DPR membuka pintu masukan dari pemred media massa terkait larangan liputan sidang.
Soffi Amira - Senin, 24 Maret 2025
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Indonesia
Respons Cawagub Suswono Soal Pemprov DKI Hapus KJP Demi Sekolah Swasta Gratis
Suswono akan mengevaluasi APBD 2025 yang sudah disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Oktober 2024
Respons Cawagub Suswono Soal Pemprov DKI Hapus KJP Demi Sekolah Swasta Gratis
Indonesia
DPRD Minta Kriteria ‘Miskin’ sebagai Syarat Penerima KJP Diperjelas
Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak berharap Dinas Pendidikan DKI bisa merincikan kriteria 'miskin' yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat.
Frengky Aruan - Jumat, 20 September 2024
DPRD Minta Kriteria ‘Miskin’ sebagai Syarat Penerima KJP Diperjelas
Indonesia
DPRD DKI Minta Dana KJP Tak Dihapus untuk Dialihkan Program Sekolah Swasta Gratis
Disdik DKI diminta melakukan kajian untuk melanjutkan pemberian KJP, meski ada Program Sekolah Swasta Gratis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 September 2024
DPRD DKI Minta Dana KJP Tak Dihapus untuk Dialihkan Program Sekolah Swasta Gratis
Indonesia
PDIP Apresiasi Pemprov DKI Tambah Anggaran KJP dan KJMU: Bisa Urai Masalah
Simon Sitorus apresiasi langkah Pemprov DKI kabulkan usulan tambahkan anggaran Bansos KJP dan KJMU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Agustus 2024
PDIP Apresiasi Pemprov DKI Tambah Anggaran KJP dan KJMU: Bisa Urai Masalah
Indonesia
Bantah Ada Pemotongan, Pj Heru Tegaskan Anggaran KJP-KJMU Ditambah Rp 200 Miliar
Heru Budi Hartono menyatakan penambahan bantuan sosial dilakukan sebagai bentuk kepedulian atas pendidikan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Agustus 2024
Bantah Ada Pemotongan, Pj Heru Tegaskan Anggaran KJP-KJMU Ditambah Rp 200 Miliar
Indonesia
DPRD Yakin Sekolah Gratis Selesaikan Masalah KJP Tak Tepat Sasaran
Sehingga nanti persoalan KJP salah sasaran, penahan ijazah, dan pelarangan siswa ikut ujian karena tunggakan uang sekolah tak ada lagi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 03 Agustus 2024
DPRD Yakin Sekolah Gratis Selesaikan Masalah KJP Tak Tepat Sasaran
Bagikan