Pemerintah Perlu Koreksi Kembali Target Pajak

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Maret 2016
Pemerintah Perlu Koreksi Kembali Target Pajak

Ketua Apindo Hariyadi B Sukamdani menyatakan target pajak pemerintah perlu dikoreksi (Foto: MP/Yohanes Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B. Sukamdani mengatakan meski pajak melonjak tapi pemerintah pada akhirnya mengoreksi dan memperkirakan akan ada short fall.

"Penerimaan turun menjadi RP 90 triliun artinya permintaan pun menyadari bahwa permintaan tidak seperti itu jadi pemerintah sendiri juga sadar dan memotong anggaran agar mengurangi defisit tidak terlalu melebar," kata Hariyadi saat menghadiri diskusi Kongkow Bisnis Pas Fm bertema 'Kapan Bunga Kredit Turun' di Kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu (16/3) malam.

Hariyadi menambahkan dampaknya karena di harapkan menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan.

"Tapi nyatanya saat ini pemerintah malah ngejar-ngejar semua orang diuber-uber pajak," terangnya.

Menurut Hariyadi B. Sukamdani, penerimaan target pajak terlalu tinggi di tahun 2016 maka akan berpengaruh pada belanja pemerintah.

"Apakah nanti dipotong dari anggaran infrastruktur atau belanja rutin. Tapi yang jelas dengan adanya penurunan penerimaan pasti berpengaruh terhadap ekonomi, yang tadinya dispending untuk belanja akhirnya nggak uangnya jadi nggak jadi belanja," ungkapnya.

seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, target penerimaan pajak pada 2016 sebesar Rp1.350 triliun harus direvisi agar sesuai dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Rencana revisi target pajak 2016 dilakukan, setelah melihat realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu yang meleset di bawah target.

Hasil akhir perhitungan realisasi penerimaan pajak selama 2015 tercatat mencapai Rp1.060 triliun dari target Rp1.294 triliun.

Selain itu, dengan melihat kondisi iklim usaha pada tahun ini, ekonomi Indonesia diprediksi masih berpeluang terkoreksi akibat gejolak ekonomi hingga akhir tahun, yang berdampak pada pencapaian pemasukan pajak.(abi)

BACA JUGA:

  1. Kejar Target Pajak 2016, Menkeu Revisi Lima UU
  2. Kejar Target Pajak 2016, Menkeu Siapkan Strategi Ini
  3. Muhaimin Iskandar: Target Pajak Seharusnya Diturunkan Jadi 80 Persen
  4. Target Pajak Sulit Dicapai Akibat Pemerintah Kehilangan Arah
  5. Tax Amnesty Jadi Sebab Tak Tercapainya Target Pajak

 

 

#Kebijakan Fiskal # Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) #Hariyadi B. Sukmandani #Target Penerimaan Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Indonesia
Prabowo Bakal Paksa Jurang Pemisah Si Kaya dan Si Miskin Menyempit, Targetkan Indeks Kesejahteraan Meroket Tinggi
Peluang kerja sektor formal juga mendapat perhatian penuh lewat target capaian 40,81 persen pada tahun depan. Angka ini melonjak tajam dari posisi 35,00 persen pada periode tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Bakal Paksa Jurang Pemisah Si Kaya dan Si Miskin Menyempit, Targetkan Indeks Kesejahteraan Meroket Tinggi
Indonesia
Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor
Penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden merupakan momentum langka karena agenda ini biasanya mandat menteri terkait
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Mei 2026
Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi 2027 di Rapat Paripurna DPR, Dinilai Jadi Tradisi Baru
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi 2027 di Rapat Paripurna DPR, Dinilai Jadi Tradisi Baru
Indonesia
Dukung Kebijakan DHE SDA, Legislator: Masukan Investor Tetap Perlu Didengar
Kebijakan ini dinilai strategis memperkuat ketahanan fiskal dalam negeri dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dwi Astarini - Senin, 18 Mei 2026
Dukung Kebijakan DHE SDA, Legislator: Masukan Investor Tetap Perlu Didengar
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Uang Saku Peserta Magang Bakal Dibebankan ke Pengusaha, Apindo Minta Kejelasan Pemerintah
Perusahaan berpotensi menjadi lebih selektif bahkan cenderung enggan menerima peserta magang dalam jumlah besar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 April 2026
Uang Saku Peserta Magang Bakal Dibebankan ke Pengusaha, Apindo Minta Kejelasan Pemerintah
Indonesia
Apindo Tegaskan WFH Pekerja Swasta Hanya Imbauan,Tidak Bisa Diterapkan di Semua Lini
Apindo memandang, kebijakan itu sebaiknya tetap bersifat imbauan yang adaptif dan berbasis kepercayaan kepada dunia usaha.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 April 2026
Apindo  Tegaskan WFH Pekerja Swasta Hanya Imbauan,Tidak Bisa Diterapkan di Semua Lini
Bagikan