Pemerintah Perlu Koreksi Kembali Target Pajak

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Maret 2016
Pemerintah Perlu Koreksi Kembali Target Pajak

Ketua Apindo Hariyadi B Sukamdani menyatakan target pajak pemerintah perlu dikoreksi (Foto: MP/Yohanes Abimanyu)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Keuangan - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B. Sukamdani mengatakan meski pajak melonjak tapi pemerintah pada akhirnya mengoreksi dan memperkirakan akan ada short fall.

"Penerimaan turun menjadi RP 90 triliun artinya permintaan pun menyadari bahwa permintaan tidak seperti itu jadi pemerintah sendiri juga sadar dan memotong anggaran agar mengurangi defisit tidak terlalu melebar," kata Hariyadi saat menghadiri diskusi Kongkow Bisnis Pas Fm bertema 'Kapan Bunga Kredit Turun' di Kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu (16/3) malam.

Hariyadi menambahkan dampaknya karena di harapkan menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan.

"Tapi nyatanya saat ini pemerintah malah ngejar-ngejar semua orang diuber-uber pajak," terangnya.

Menurut Hariyadi B. Sukamdani, penerimaan target pajak terlalu tinggi di tahun 2016 maka akan berpengaruh pada belanja pemerintah.

"Apakah nanti dipotong dari anggaran infrastruktur atau belanja rutin. Tapi yang jelas dengan adanya penurunan penerimaan pasti berpengaruh terhadap ekonomi, yang tadinya dispending untuk belanja akhirnya nggak uangnya jadi nggak jadi belanja," ungkapnya.

seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, target penerimaan pajak pada 2016 sebesar Rp1.350 triliun harus direvisi agar sesuai dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Rencana revisi target pajak 2016 dilakukan, setelah melihat realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu yang meleset di bawah target.

Hasil akhir perhitungan realisasi penerimaan pajak selama 2015 tercatat mencapai Rp1.060 triliun dari target Rp1.294 triliun.

Selain itu, dengan melihat kondisi iklim usaha pada tahun ini, ekonomi Indonesia diprediksi masih berpeluang terkoreksi akibat gejolak ekonomi hingga akhir tahun, yang berdampak pada pencapaian pemasukan pajak.(abi)

BACA JUGA:

  1. Kejar Target Pajak 2016, Menkeu Revisi Lima UU
  2. Kejar Target Pajak 2016, Menkeu Siapkan Strategi Ini
  3. Muhaimin Iskandar: Target Pajak Seharusnya Diturunkan Jadi 80 Persen
  4. Target Pajak Sulit Dicapai Akibat Pemerintah Kehilangan Arah
  5. Tax Amnesty Jadi Sebab Tak Tercapainya Target Pajak

 

 

#Kebijakan Fiskal # Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) #Hariyadi B. Sukmandani #Target Penerimaan Pajak
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Sidang Paripurna DPR 2025, Puan Maharani Soroti 'Cinta Segitiga' dalam Kebijakan Fiskal
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti cinta segitiga dalam kebijakan fiskal. Hal itu ia katakan saat membuka Sidang Paripurna DPR ke-1 2025-2025.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Sidang Paripurna DPR 2025, Puan Maharani Soroti 'Cinta Segitiga' dalam Kebijakan Fiskal
Indonesia
Fraksi PKB Setujui Kerangka Ekonomi Makro 2026, tapi Berikan Beberapa Catatan
Catatan penting terkait dengan Keterangan Pemerintah atas KEM-PPKF Tahun Anggaran 2026, meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, target produksi minyak mentah (lifting), tingkat kemiskinan, perkiraan pendapatan negara, usulan anggaran belanja negara, hingga pembiayaan utang.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Mei 2025
Fraksi PKB Setujui Kerangka Ekonomi Makro 2026, tapi Berikan Beberapa Catatan
Indonesia
Pengusaha Minta Indonesia Tiru India atau Filipina Dalam Terapkan Sistem Outsourcing
Melalui peningkatan pengawasan sertifikasi pada perusahaan penyalur, pemerintah bisa memastikan pekerja outsourcing mendapatkan haknya sesuai regulasi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Mei 2025
Pengusaha Minta Indonesia Tiru India atau Filipina Dalam Terapkan Sistem Outsourcing
Indonesia
Apindo Ingatkan Dampak Penghapusan Outsourcing, Pekerja Informal Bakal Tambah Banyak
Skema pekerja outsourcing seharusnya tidak dipandang selalu negatif, karena aturan tersebut pada dasarnya memberikan perlindungan ketenagakerjaan dan kepastian hukum bagi para pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 10 Mei 2025
Apindo Ingatkan Dampak Penghapusan Outsourcing, Pekerja Informal Bakal Tambah Banyak
Indonesia
Pengusaha Dukung Penghapusan Kuota Impor dan Minta Pengurangan Pajak
Menteri Perdagangan saat ini sedang membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempersiapkan arahan presiden terkait kebijakan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 April 2025
Pengusaha Dukung Penghapusan Kuota Impor dan Minta Pengurangan Pajak
Indonesia
Prabowo Paparkan 8 Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal 1 2025
Prabowo juga memaparkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Februari 2025
Prabowo Paparkan 8 Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal 1 2025
Indonesia
Penerimaan Pajak DKI Jakarta Melonjak Rp936 Miliar, PKB dan PBB jadi Kontribusi Terbesar
Pemprov DKI berharap tren positif ini dapat berlanjut pada tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Januari 2025
Penerimaan Pajak DKI Jakarta Melonjak Rp936 Miliar, PKB dan PBB jadi Kontribusi Terbesar
Indonesia
Prabowo Diharapkan Terapkan Kebijakan Fiskal Berfokus ke Infrastruktur dan Hilirisasi
Pemerintahan baru Prabowo- Gibran nantinya dapat menerapkan kebijakan fiskal yang berdampak besar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 September 2024
Prabowo Diharapkan Terapkan Kebijakan Fiskal Berfokus ke Infrastruktur dan Hilirisasi
Indonesia
APINDO Harap Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Bisa Bertahan
APINDO mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk tetap memperkuat makro fundamental
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Mei 2024
APINDO Harap Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Bisa Bertahan
Indonesia
Pj Heru Undang Apindo dan Kadin Bahas WFH saat KTT ASEAN
Heru Budi Hartono akan bertemu dengan sejumlah asosiasi perhotelan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, pada Kamis (24/8) besok
Zulfikar Sy - Rabu, 23 Agustus 2023
Pj Heru Undang Apindo dan Kadin Bahas WFH saat KTT ASEAN
Bagikan