Pemerintah Dukung Penuh Program Pencegahan Teror dan Deradikalisasi BNPT

MerahPutih Nasional - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menilai program-program pencegahan terorisme dan deradikalisasi atau pembinaan terhadap para pelaku teror yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah bagus. Luhut tetap meminta BNPT meningkatkan kinerja, karena tantangan dalam pencegahan terorisme ke depan sangat kompleks.

“Program pencegahan terorisme dan deradikalisasi yang dibuat BNPT sudah bagus, tinggal eksekusinya saja. Jujur, program-program BNPT yang telah berjalan, diluar perkiraan saya karena ternyata BNPT sudah cukup maju dalam menjalankan pencegahan terorisme. Saya berharap ke depan makin baik dan digencarkan lagi,” ujar Luhut Pandjaitan saat mengunjungi BNPT di Kompleks Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Kamis (25/2).

Sebelumnya, Menkopolhukam telah mendapat penjelasan dari Kepala BNPT Komjen Pol Dr. Saud Usman Nasution, SH, MH tentang program BNPT 2016, termasuk kebutuhan tenaga untuk mendukung berbagai kegiatan tersebut. Menanggapi itu, Luhut memastikan pemerintah siap mendukung program BNPT tersebut, sekaligus penambahan tenaga.
“BNPT sudah siap dengan program tapi masih kekurangan personil. Ini akan kami koordinasikan dengan pihak terkait. Intinya pemerintah mendukung program pencegahan terorisme,” kata Luhut.

Khusus program deradikalisasi, Luhut mengakui tidak mudah dilakukan karena cukup sulit dan rumit. Untuk itu, ia memberikan dukungan kepada BNPT untuk melakukan penguatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Polri, TNI, dan institusi lainnya. Ini penting karena deradikalisasi menyangkut ideologi dan agama.

Selain itu, lanjut Luhut, sasaran deradikalisasi itu juga cukup sulit karena menyangkut tingkat radikalisasi para pelaku terorisme. Bahkan tidak hanya mereka yang tengah menjalani hukuman dan Lembaga Pemasyarakatan (PAS), juga yang sudah bebas di masyarakat harus terus dilakukan deradikalisasi. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki tingkat radikalisasi berbeda-beda sehingga penanganannya harus berbeda.

Itu masih ditambah para pengikut paham radikal terorisme yang belum pernah masuk penjara. Juga banyaknya WNI yang dideportasi dari Timur Tengah, terutama simpatisan dan pengikut ISIS, yang kini berkeliaran di masyarakat.

“Harus ada sinergi antara seluruh lembaga terkait dibawah koordinasi BNPT dalam menjalankan deradikalisasi. Itu penting karena sasaran deradikalisasi adalah orang-orang yang memiliki level radikalisasi berbeda-beda dari level satu, dua, tiga, dan empat,” terang Luhut.

Luhut menegaskan, program deradikalisasi itu sangat penting. “Kalau pencegahan terorisme itu sifatnya umum, tapi deradikalisasi lebih khusus, apalagi jumlah yang ditangani cukup banyak dan menyangkut banyak lembaga terkait,” tukas Luhut.

Kepala BNPT Komjen Pol Dr. Saud Usman Nasution, SH, MH, menambahkan untuk tahun 2016 ini, pihaknya lebih meningkatkan pelaksanaan program deradikalisasi dengan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Deradikalisasi. Program itu akan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait, dan leading sector yang ada.

“Kami sudah sosialisasikan RAN Deradikalisasi. Bahkan kami telah memulai dengan mengumpulkan lembaga terkait dengan menggelar pelatihan terhadap semua aparat Kodam, Korem, Badan Intelejen Negara Daerah (Binda), Polda, Pemda, dan Lapas dalam Rakor Deradikalisasi di Jakarta, Minggu lalu. Ini menjadi awal dari pelaksanaan RAN Deradikalisasi, meski anggarannya belum disetujui oleh pemerintah,” terang Kepala BNPT.

Menurut Saud, RAN Deradikalisasi ini dibuat agar pelaksanaan deradikalisasi di seluruh Indonesia bisa terealisasi secara komprehensif. Di situ disusun apa targetnya, setelah itu siapa leading sector-nya dan kementerian, serta lembaga mana yang terkait.

Dengan adanya RAN Deradikalisasi itu, lanjut Saud, akan ada kesamaan tentang apa yang harus diperbuat dalam rangka pembinaan napi terorisme baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas, maupun pencegahan terorisme pada umumnya, termasuk pelibatan masyarakat.

“Kami tidak ingin menunda-nunda. Meski anggaran belum tersedia dari pemerintah, tapi pelaksanaan RAN Deradikalisasi ini telah berlangsung. Kalau nantinya anggaran dari pemerintah tidak ada, maka anggaran itu akan dibebankan pada leading sector masing-masing. Yang jelas target sudah ada, tinggal melaksanakan sesuai kemampuan masing-masing,” pungkas Komjen Pol Saud Usman Nasution, SH, MH.

Baca juga:

1. Deradikalisasi Bukan Hanya Tanggung Jawab BNPT
2. BNPT: Penanganan Terorisme Harus Tahu Sejarahnya
3. Pesantren Tak Perlu Takut Suarakan Kebenaran Demi NKRI
4. Meski Ada, Pesantren Terindikasi Radikal Tak Banyak
5. "Indikator Pesantren Radikalisme Bisa Dilihat dari Pemimpin & Alumni"