Paripurna APBD DKI di DPRD Batal


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Antara Foto)
MerahPutih Megapolitan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD lagi-lagi menemukan jalan buntu. Pasalnya, Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang rencananya diketuk hari ini ditunda.
Rapat ini ditunda karena Pemprov DKI belum selesai memasukkan isi KUA-PPAS ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penundaan itu diketahui setelah Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik melapor ke Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
"Eksekutif belum siap. Tadi pagi Sekda (sekertaris daerah) ke ruangan saya bilang RKA (rencana kerja dan anggaran) belum siap," kata Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,m Selasa (15/12).
Taufik mengatakan Pemprov berjanji akan menyelesaikannya pada Kamis (17/12) mendatang. Dengan demikian, rapat paripurna Raperda APBD 2016 itu baru bisa digelar Kamis mendatang.
Meskipun demikian, menurut Taufik, DPRD tetap menggelar paripurna hari ini. Hanya saja, paripurna hari ini tidak membahas APBD DKI 2016.
"Jadi cuma paripurna soal raperda kepemudaan saja," ujar Taufik.
Kendati demikian, setelah disepakati bersama lewat Memorandum of Understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif, kemarin KUA-PPAS tahun 2016 senilai Rp66 triliun dapat disahkan lewat paripurna hari ini.
"Dia (Sekda) bilang paling hari Kamis paripurna bisa dilaksanakan," tambah Taufik.
Dengan begitu, Taufik menjelaskan, dari kondisi tersebut dapat dilihat dengan jelas siapa pihak yang tidak siap dalam pengesahaan KUA-PPAS sebagai calon dari APBD DKI tahun depan.
"Tuh bisa elu lihat siapa yang enggak siap dan menghambat," terangnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI telah terlambat menyerahkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri.
Seharusnya, draft tersebut diberikan pada 30 November lalu. Namun, Ahok kembali melakukan evaluasi terhadap isi KUA-PPAS sehingga semua target penyelesaian menjadi tidak bisa dipenuhi.
Kini, Badan Musyawarah DPRD telah membuat kembali jadwal baru terkait pembahasan anggaran. Target baru penandatanganan MoU KUA-PPAS 2016 adalah 14 Desember sementara target penyerahan APBD DKI 2016 kepada Kemendagri adalah 21 Desember 2015. (dit)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan

Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September

Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai

Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
