Paripurna APBD DKI di DPRD Batal

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 15 Desember 2015
Paripurna APBD DKI di DPRD Batal

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD lagi-lagi menemukan jalan buntu. Pasalnya, Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang rencananya diketuk hari ini ditunda.

Rapat ini ditunda karena Pemprov DKI belum selesai memasukkan isi KUA-PPAS ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penundaan itu diketahui setelah Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik melapor ke Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Eksekutif belum siap. Tadi pagi Sekda (sekertaris daerah) ke ruangan saya bilang RKA (rencana kerja dan anggaran) belum siap," kata Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,m Selasa (15/12).

Taufik mengatakan Pemprov berjanji akan menyelesaikannya pada Kamis (17/12) mendatang. Dengan demikian, rapat paripurna Raperda APBD 2016 itu baru bisa digelar Kamis mendatang.

Meskipun demikian, menurut Taufik, DPRD tetap menggelar paripurna hari ini. Hanya saja, paripurna hari ini tidak membahas APBD DKI 2016.

"Jadi cuma paripurna soal raperda kepemudaan saja," ujar Taufik.

Kendati demikian, setelah disepakati bersama lewat Memorandum of Understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif, kemarin KUA-PPAS tahun 2016 senilai Rp66 triliun dapat disahkan lewat paripurna hari ini.

"Dia (Sekda) bilang paling hari Kamis paripurna bisa dilaksanakan," tambah Taufik.

Dengan begitu, Taufik menjelaskan, dari kondisi tersebut dapat dilihat dengan jelas siapa pihak yang tidak siap dalam pengesahaan KUA-PPAS sebagai calon dari APBD DKI tahun depan.

"Tuh bisa elu lihat siapa yang enggak siap dan menghambat," terangnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI telah terlambat menyerahkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri.

Seharusnya, draft tersebut diberikan pada 30 November lalu. Namun, Ahok kembali melakukan evaluasi terhadap isi KUA-PPAS sehingga semua target penyelesaian menjadi tidak bisa dipenuhi.

Kini, Badan Musyawarah DPRD telah membuat kembali jadwal baru terkait pembahasan anggaran. Target baru penandatanganan MoU KUA-PPAS 2016 adalah 14 Desember sementara target penyerahan APBD DKI 2016 kepada Kemendagri adalah 21 Desember 2015. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Prostitusi Papan Atas Hanya untuk Gaya Hidup
  2. Ahok bakal Penjarakan Toko yang Cairkan KJP
  3. Ahok Keberatan Uang Dinas DPRD DKI 2 Juta
  4. Tak Mudik, Ahok Rayakan Natal di Jakarta
  5. Pemprov Setujui Pengadaan Laptop untuk 106 Anggota DPRD DKI
#APBD DKI #DPRD Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
ISPA di Jakarta Tembus 1,9 Juta Kasus, Kadinkes Ingatkan Bahaya Polusi Udara dan Perlunya Masker di Masa Pancaroba
ISPA, musim pancaroba, Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, infeksi pernapasan akut, jaga imunitas, flu, polusi udara, pencegahan ISPA, kasus ISPA Jakarta
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
ISPA di Jakarta Tembus 1,9 Juta Kasus, Kadinkes Ingatkan Bahaya Polusi Udara dan Perlunya Masker di Masa Pancaroba
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
DPRD DKI Temukan Potensi Kebocoran Pendapatan Parkir Capai Rp 1,4 Triliun
Pansus Perparkiran DPRD DKI menemukan kebocoran pendapatan parkir Rp1,4 triliun. DPRD minta Pemprov fokus benahi sistem, bukan naikkan tarif.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
DPRD DKI Temukan Potensi Kebocoran Pendapatan Parkir Capai Rp 1,4 Triliun
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
Keramaian warga di ruang publik secara otomatis menciptakan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menjajakan berbagai kebutuhan sederhana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
Indonesia
Nama Kampung Ambon dan Kampung Bahari Mau Diubah, Hapus Stigma Sarang Narkoba di Jakarta
Pemprov Jakarta berniat mengubah nama kampung Kampung Bahari, Jakarta Utara dan Kampung Ambon, Jakarta Barat yang kerap dicap sebagai sarang markas bandar narkoba.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Nama Kampung Ambon dan Kampung Bahari Mau Diubah, Hapus Stigma Sarang Narkoba di Jakarta
Indonesia
Game Online Dianggap Picu Tragedi di SMA 72, Gubernur DKI Siap 'All Out' Dukung Pembatasan oleh Pemerintah Pusat
Insiden ini menjadi pemicu bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan peredaran gim dengan rating kekerasan
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Game Online Dianggap Picu Tragedi di SMA 72, Gubernur DKI Siap 'All Out' Dukung Pembatasan oleh Pemerintah Pusat
Indonesia
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Program normalisasi dan penurapan multiyears tetap prioritas meski DBH dipotong.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Bagikan