Paripurna APBD DKI di DPRD Batal

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 15 Desember 2015
Paripurna APBD DKI di DPRD Batal

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD lagi-lagi menemukan jalan buntu. Pasalnya, Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang rencananya diketuk hari ini ditunda.

Rapat ini ditunda karena Pemprov DKI belum selesai memasukkan isi KUA-PPAS ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penundaan itu diketahui setelah Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik melapor ke Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Eksekutif belum siap. Tadi pagi Sekda (sekertaris daerah) ke ruangan saya bilang RKA (rencana kerja dan anggaran) belum siap," kata Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,m Selasa (15/12).

Taufik mengatakan Pemprov berjanji akan menyelesaikannya pada Kamis (17/12) mendatang. Dengan demikian, rapat paripurna Raperda APBD 2016 itu baru bisa digelar Kamis mendatang.

Meskipun demikian, menurut Taufik, DPRD tetap menggelar paripurna hari ini. Hanya saja, paripurna hari ini tidak membahas APBD DKI 2016.

"Jadi cuma paripurna soal raperda kepemudaan saja," ujar Taufik.

Kendati demikian, setelah disepakati bersama lewat Memorandum of Understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif, kemarin KUA-PPAS tahun 2016 senilai Rp66 triliun dapat disahkan lewat paripurna hari ini.

"Dia (Sekda) bilang paling hari Kamis paripurna bisa dilaksanakan," tambah Taufik.

Dengan begitu, Taufik menjelaskan, dari kondisi tersebut dapat dilihat dengan jelas siapa pihak yang tidak siap dalam pengesahaan KUA-PPAS sebagai calon dari APBD DKI tahun depan.

"Tuh bisa elu lihat siapa yang enggak siap dan menghambat," terangnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI telah terlambat menyerahkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri.

Seharusnya, draft tersebut diberikan pada 30 November lalu. Namun, Ahok kembali melakukan evaluasi terhadap isi KUA-PPAS sehingga semua target penyelesaian menjadi tidak bisa dipenuhi.

Kini, Badan Musyawarah DPRD telah membuat kembali jadwal baru terkait pembahasan anggaran. Target baru penandatanganan MoU KUA-PPAS 2016 adalah 14 Desember sementara target penyerahan APBD DKI 2016 kepada Kemendagri adalah 21 Desember 2015. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Prostitusi Papan Atas Hanya untuk Gaya Hidup
  2. Ahok bakal Penjarakan Toko yang Cairkan KJP
  3. Ahok Keberatan Uang Dinas DPRD DKI 2 Juta
  4. Tak Mudik, Ahok Rayakan Natal di Jakarta
  5. Pemprov Setujui Pengadaan Laptop untuk 106 Anggota DPRD DKI
#APBD DKI #DPRD Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Fajar juga mengakui adanya hambatan signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menambah TPU baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Nakamura menilai proyek ini melampaui sekadar infrastruktur
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Indonesia
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
Mekanisme pemakaman tumpang ini ditegaskan dilakukan tanpa membuka jenazah lama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
Indonesia
TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal
Pramono menegaskan bahwa keputusan akhir terkait model dan lokasi pemakaman baru ini akan segera ditetapkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan