Paripurna APBD DKI di DPRD Batal

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 15 Desember 2015
Paripurna APBD DKI di DPRD Batal

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD lagi-lagi menemukan jalan buntu. Pasalnya, Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang rencananya diketuk hari ini ditunda.

Rapat ini ditunda karena Pemprov DKI belum selesai memasukkan isi KUA-PPAS ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penundaan itu diketahui setelah Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik melapor ke Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Eksekutif belum siap. Tadi pagi Sekda (sekertaris daerah) ke ruangan saya bilang RKA (rencana kerja dan anggaran) belum siap," kata Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,m Selasa (15/12).

Taufik mengatakan Pemprov berjanji akan menyelesaikannya pada Kamis (17/12) mendatang. Dengan demikian, rapat paripurna Raperda APBD 2016 itu baru bisa digelar Kamis mendatang.

Meskipun demikian, menurut Taufik, DPRD tetap menggelar paripurna hari ini. Hanya saja, paripurna hari ini tidak membahas APBD DKI 2016.

"Jadi cuma paripurna soal raperda kepemudaan saja," ujar Taufik.

Kendati demikian, setelah disepakati bersama lewat Memorandum of Understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif, kemarin KUA-PPAS tahun 2016 senilai Rp66 triliun dapat disahkan lewat paripurna hari ini.

"Dia (Sekda) bilang paling hari Kamis paripurna bisa dilaksanakan," tambah Taufik.

Dengan begitu, Taufik menjelaskan, dari kondisi tersebut dapat dilihat dengan jelas siapa pihak yang tidak siap dalam pengesahaan KUA-PPAS sebagai calon dari APBD DKI tahun depan.

"Tuh bisa elu lihat siapa yang enggak siap dan menghambat," terangnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI telah terlambat menyerahkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri.

Seharusnya, draft tersebut diberikan pada 30 November lalu. Namun, Ahok kembali melakukan evaluasi terhadap isi KUA-PPAS sehingga semua target penyelesaian menjadi tidak bisa dipenuhi.

Kini, Badan Musyawarah DPRD telah membuat kembali jadwal baru terkait pembahasan anggaran. Target baru penandatanganan MoU KUA-PPAS 2016 adalah 14 Desember sementara target penyerahan APBD DKI 2016 kepada Kemendagri adalah 21 Desember 2015. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Prostitusi Papan Atas Hanya untuk Gaya Hidup
  2. Ahok bakal Penjarakan Toko yang Cairkan KJP
  3. Ahok Keberatan Uang Dinas DPRD DKI 2 Juta
  4. Tak Mudik, Ahok Rayakan Natal di Jakarta
  5. Pemprov Setujui Pengadaan Laptop untuk 106 Anggota DPRD DKI
#APBD DKI #DPRD Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Minta Pedagang Pasar Barito Segera Pindah ke Lenteng Agung
Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta dirancang tidak hanya sebagai pasar hewan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Pramono Minta Pedagang Pasar Barito Segera Pindah ke Lenteng Agung
Indonesia
Pedagang Bingung Mau Jualan Apa Jika Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disahkan
Beberapa pasal krusial yang diprotes mencakup larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Pedagang Bingung Mau Jualan Apa Jika Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disahkan
Indonesia
Rp4,1 Miliar Mengalir untuk Masa Depan, Pemprov DKI Jakarta Realisasikan Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap Ke-4 untuk 1.238 Siswa
Pemprov DKI sendiri diketahui menargetkan sebanyak 6.654 ijazah dapat diputihkan melalui program ini pada tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Rp4,1 Miliar Mengalir untuk Masa Depan, Pemprov DKI Jakarta Realisasikan Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap Ke-4 untuk 1.238 Siswa
Indonesia
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Indonesia
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Pusat Rp 15 T, Pramono Terpaksa Utak-atik Biaya Prioritas
Pemerintah Pusat memangkas dan abagi hasil ke Jakarta sebesar Rp 15 triliun hingga hanya menyisakan Rp 11 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Pusat Rp 15 T, Pramono Terpaksa Utak-atik Biaya Prioritas
Indonesia
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Pemerintah pusat memangkas DBH sebesar Rp 15 triliun, yang kini tersisa Rp 11 triliun.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Indonesia
DPRD DKI Minta Target Pendapatan Parkir Tercatat Jelas di APBD
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, turut menyoroti isu kebocoran di sektor parkir
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Target Pendapatan Parkir Tercatat Jelas di APBD
Indonesia
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
Indonesia
Pramono Anung Wajibkan Fasilitas Publik Siapkan Tempat Merokok Tertutup Agar Tidak Ganggu UMKM
Raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Pramono Anung Wajibkan Fasilitas Publik Siapkan Tempat Merokok Tertutup Agar Tidak Ganggu UMKM
Indonesia
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Pramono Anung menekankan pentingnya transformasi ekonomi untuk menjadikan birokrasi Jakarta lebih transparan dan fleksibel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Bagikan