Ahok Keberatan Uang Dinas DPRD DKI 2 Juta


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
MerahPutih Megapolitan - Ibarat sinetron, perseteruan Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI tak kunjung usai. Entah siapa benar, siapa salah, kini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa keberatan dengan rongrongan para legislator Jakarta yang menuntut kenaikan uang dinas hingga Dua juta rupiah.
"Saya sudah tolak, kalau Rp 2 juta enggak bisa karena enggak ada dasarnya. Tapi kalau perjalanan dinas diminta seperti Eselon II, bisa. Jadi kita pemerintah ada aturannya, bukan main minta segini segini, enggak bisa. Makanya saya tolak," celoteh Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/).
Ahook juga mengungkapkan, permitaan kenaikan uang dinas tersebut tidak mendasar. "Jadi enggak bisa main minta-minta gitu. Sudah jelas kok, mereka datang sudah saya jelasin. Bukan saya tolak apa, enggak ada dasarnya saya bilang," ocehnya lagi.
Meski begitu, Ahok bisa menyetujui apabila anggota dewan meminta disamakan fasilitas dinasnya dengan Eselon II. Termasuk apabila pimpinan DPRD yang juga disamakan fasilitasnya dengan yang diterima oleh gubernur dan wagub.
"Tapi kalau minta Rp 2 juta sehari, ujug-ujug dasarnya apa? Enggak bisa. Tapi kalau disamakan dengan Eselon II jadinya maksimal ya Rp 1,5 juta dan bisa di bawah Rp 1 juta tergantung perjalanan nya, itu sudah ada (surat) edarannya dari Kementerian Keuangan, semua uang saku ada hitungannya," jelas mantan politisi Golkar dan Gerindra ini. (dit)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka

DPRD DKI Tegaskan Kasus Intoleransi dan Penolakan Gereja di Jaktim Jadi Bukti Kerukunan di Jakarta Rapuh

5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan

Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam

Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar

Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila

Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie

Jakpro Masih Merugi, DPRD DKI Soroti Aset Mangkrak

Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
