Pansus Pelindo II Belum Bekerja Efektif

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 07 Oktober 2015
Pansus Pelindo II Belum Bekerja Efektif

Pekerja pelabuhan melintas di depan mobil "crane" yang diberi batas garis polisi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Jakarta, Kamis (3/9). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Berbeda dengan kasus-kasus dugaan korupsi pada umumnya, dugaan korupsi di Pelido II menjadi kasus fenomenal karena DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan beberapa komisi untuk melakukan investigasi dan audit. Hingga saat ini, Pansus Pelindo II belum bekerja efektif karena masih menunggu fraksi-faksi mendelegasikan anggotanya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan, pembentukan Pansus Pelindo II adalah usulan beberapa anggota Komisi III DPR. Namun, karena saat ini sudah dibentuk Pansus Pelindo II, hal ini berarti sudah diketahui seluruh anggota dewan dari seluruh fraksi.

"Untuk itu secepatnya mohon fraksi-fraksi mengirimkan anggotanya yang menangani Pansus Pelindo II ini, sehingga bisa bekerja cepat dan efektif," ujar Agus Hermanto, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Agus membenarkan jika pembentukan Pansus Pelindo II diperlukan kecepatan dan ketepatan sehingga bisa memberikan kejelasan siapa dalang kasus Pelindo II. Persoalan yang menyangkut aset bangsa seperti Pelabuhan Tanjung Priok ini diharapkan tetap dapat dikawal.

"Siapa yang salah, siapa yang benar dan siapa yang menjadikan Pelindo II ini menjadi terhambat, terlambat di dalam pelaksanaannya terutama dwelling time yang ada di sana," ujar Agus.

Agus Hermanto menjelaskan, setelah Pansus Pelindo II disahkan oleh seluruh fraksi, DPR akan mengirimkan anggota-anggotanya sesuai dengan asas proporsional.

"Karena pansus ini pansus besar sehingga jumlah anggotanya sudah ditetapkan di dalam UU MD3, ada 20 orang, ada yang 30 orang dan kemudian dibagi dengan proposional sesuai perolehan jumlah kursi anggotanya yang ada di DPR," ujarnya.

Ditemui di tempat terpisah, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyebutkan, pansus yang mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II akan melibatkan empat komisi lain di DPR. Setiap komisi akan mengusut kasus tersebut sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Masinton mengatakan, selain Komisi III yang berhubungan dengan penegakan hukum, pansus itu juga akan melibatkan Komisi V yang berkaitan dengan dwelling time atau waktu tunggu pengangkutan peti kemas. Pansus juga melibatkan Komisi VI yang berkaitan dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) yang dianggap melanggar undang-undang.

"(Juga melibatkan) Komisi IX yang fokus pada ketenagakerjaan. Komisi XI berkaitan dengan anggaran pendanaan dan keuangan," ujar Masinton Pasaribu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

Politisi PDIP tersebut mengatakan, pembentukan Pansus Pelindo II merupakan upaya DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pansus akan mendorong tata kelola BUMN yang benar, profesional, dan tidak merugikan para pekerja maupun negara. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Pansus Pelindo II Tunggu Pimpinan DPR Pulang Haji
  2. Pansus Pelindo II Masih Dirapatkan di Bamus DPR
  3. Pansus Pelindo II Harus Ungkap Neraca Transaksi Ekonomi Nasional
  4. Pelindo II Dituding Lakukan Tender Tertutup
  5. Pelindo II Harus Kelola Terminal Kontainer Tanpa Campur Tangan Asing
#Masinton Pasaribu #Agus Hermanto #Pelindo II #DPR #Pansus Pelindo II
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Bagikan