Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V Bukan yang Terakhir

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Oktober 2015
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V Bukan yang Terakhir

Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Kabinet Kerja saat membacakan paket ekonomi Tahap I September 2015 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). (Foto Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah hari ini (22/10) resmi mengeluarkan Paket Kebijakan ekonomi tahap V, di Istana Kepresidenan, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V ini bukan paket kebijakan yang terakhir, tetapi akan dilanjutkan dengan paket deregulasi lainnya.

"Presiden sudah sampaikan secara terbuka akan ada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI , Tahap VII, Tahap Seratus, bahkan sampai Tahap Dua Ratus," tuturnya, di Jakarta, Kamis, (22/10).

Kata Pramono, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan industri tidak akan ada artinya apabila pemerintah gagal membuka lapangan kerja yang banyak dan signifikan bagi masyakat Indonesia.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin membuka lapangan kerja," pungkas Pramono.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V diluncurkan usai rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Jokowi. Hadir dalam rapat itu, di antaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Untuk diketahui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V ini dikatakan lebih fokus kepada insentif potongan pajak penghasilan (PPh), dalam aksi revaluasi aset.(rfd)

Baca Juga:

  1. Paket kebijakan Ekonomi Tahap IV Sentuh Tenaga Kerja
  2. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hanya Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah
  3. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Perluas Penerima KUR
  4. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jaga Surplus Neraca Perdagangan
  5. Tolak Kebijakan Ekonomi Jilid IV, 2000 Buruh Demo
#Pramono Anung #Presiden Jokowi #Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV #Paket Kebijakan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
BPS mulai melakukan Sensus Ekonomi 2026 hingga 31 Agustus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat jujur memberikan keterangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
Indonesia
Pramono bakal Tindak Tegas Oknum Satpol PP DKI yang Pungli
Aksi tersebut sungguh merusak institusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Pramono bakal Tindak Tegas Oknum Satpol PP DKI yang Pungli
Indonesia
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Target 170 bangunan, namun warga masih enggan pindah ke rusun.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Indonesia
132.627 Orang Daftar Kerja Padat Karya Pemda DKI, Lowongan Hanya 2.843
Pihaknya memastikan proses perekrutan dalam program Padat Karya dilakukan transparan tanpa adanya "orang titipan".
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
132.627 Orang Daftar Kerja Padat Karya Pemda DKI, Lowongan Hanya 2.843
Indonesia
Pramono Anung Pertimbangkan Tambah Penerima Transportasi Umum Gratis Jika Tarif Transjakarta Naik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengkaji penambahan kelompok penerima transportasi umum gratis di tengah rencana penyesuaian tarif Transjakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
Pramono Anung Pertimbangkan Tambah Penerima Transportasi Umum Gratis Jika Tarif Transjakarta Naik
Indonesia
Pramono Anung Janji Gratiskan Transportasi Umum dan Tempat Wisata Selama 5 Hari saat HUT ke-500 Jakarta
Pramono Anung menggratiskan transportasi umum, Monas, Ragunan, hingga Ancol selama 22–27 Juni 2027 dalam perayaan HUT ke-500 Jakarta bagi seluruh warga Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Pramono Anung Janji Gratiskan Transportasi Umum dan Tempat Wisata Selama 5 Hari saat HUT ke-500 Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Langkah itu dilakukan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang lebih berkelanjutan.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Indonesia
Pramono Segera Tetapkan Tarif Tranjakarta ke Bandara, Termasuk Kaji Usulan Tarif Paket Rp 200 Ribu Per Bulan
Pemprov DKI tengah mematangkan kebijakan tarif transportasi umum yang diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Pramono Segera Tetapkan Tarif Tranjakarta ke Bandara, Termasuk Kaji Usulan Tarif Paket Rp 200 Ribu Per Bulan
Indonesia
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Tidak ada pilihan lain selain keberatan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Indonesia
Pramono: Sekolah Rakyat Jadi Kesempatan Anak Kurang Mampu Raih Masa Depan Lebih Baik
Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI siap mendukung Sekolah Rakyat dengan mengkaji penyediaan lahan untuk sekolah berasrama berkapasitas sekitar 1.000 siswa.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pramono: Sekolah Rakyat Jadi Kesempatan Anak Kurang Mampu Raih Masa Depan Lebih Baik
Bagikan