Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V Bukan yang Terakhir

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Oktober 2015
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V Bukan yang Terakhir

Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Kabinet Kerja saat membacakan paket ekonomi Tahap I September 2015 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). (Foto Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah hari ini (22/10) resmi mengeluarkan Paket Kebijakan ekonomi tahap V, di Istana Kepresidenan, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V ini bukan paket kebijakan yang terakhir, tetapi akan dilanjutkan dengan paket deregulasi lainnya.

"Presiden sudah sampaikan secara terbuka akan ada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI , Tahap VII, Tahap Seratus, bahkan sampai Tahap Dua Ratus," tuturnya, di Jakarta, Kamis, (22/10).

Kata Pramono, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan industri tidak akan ada artinya apabila pemerintah gagal membuka lapangan kerja yang banyak dan signifikan bagi masyakat Indonesia.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin membuka lapangan kerja," pungkas Pramono.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V diluncurkan usai rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Jokowi. Hadir dalam rapat itu, di antaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Untuk diketahui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V ini dikatakan lebih fokus kepada insentif potongan pajak penghasilan (PPh), dalam aksi revaluasi aset.(rfd)

Baca Juga:

  1. Paket kebijakan Ekonomi Tahap IV Sentuh Tenaga Kerja
  2. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hanya Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah
  3. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Perluas Penerima KUR
  4. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jaga Surplus Neraca Perdagangan
  5. Tolak Kebijakan Ekonomi Jilid IV, 2000 Buruh Demo
#Pramono Anung #Presiden Jokowi #Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV #Paket Kebijakan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Libur Nataru 2025/2026, Puncak Arus Keluar Jakarta Diperkirakan 20 Desember
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprediksi puncak arus keluar Jakarta saat libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 terjadi pada 20 Desember 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Libur Nataru 2025/2026, Puncak Arus Keluar Jakarta Diperkirakan 20 Desember
Indonesia
Ikuti Pemerintah Pusat WFA ASN DKI Akhir Tahun, Pramono Pastikan tak Ganggu Pelayanan Warga
Kebijakan ini bertujuan mendukung aktivitas ekonomi selama periode libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2025/2026.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Ikuti Pemerintah Pusat WFA ASN DKI Akhir Tahun, Pramono Pastikan tak Ganggu Pelayanan Warga
Indonesia
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Kebijakan WFA ini sejalan dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Indonesia
Empati Bencana Sumatera, Perayaan Tahun Baru Jakarta 2026 Ditekan Sederhana
Pemprov DKI Jakarta memastikan perayaan Tahun Baru 2026 digelar sederhana dan reflektif. Gubernur Pramono Anung menekankan doa di tengah duka bencana Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Empati Bencana Sumatera, Perayaan Tahun Baru Jakarta 2026 Ditekan Sederhana
Indonesia
Tanggul NCICD Ancol Barat Hampir Rampung, Pramono Targetkan Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan tanggul NCICD Ancol Barat yang hampir rampung dan ditargetkan tuntas lewat skema multi-years hingga 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Tanggul NCICD Ancol Barat Hampir Rampung, Pramono Targetkan Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Indonesia
Pramono Anung Beri SP1 ke 10 Gedung Tak Aman Usai Kebakaran Maut Jakarta
Gubernur DKI Pramono Anung memberi SP1 kepada 10 gedung di Jakarta yang tidak memenuhi standar keselamatan usai kebakaran maut Terra Drone.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Pramono Anung Beri SP1 ke 10 Gedung Tak Aman Usai Kebakaran Maut Jakarta
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Indonesia
Pramono Targetkan Relokasi Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati 5 Hari Beres
Lokasi penampungan relokasi sementara berada sekitar 100 meter dari titik kebakaran gedung C2 Pasar Induk Kramat Jati.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
Pramono Targetkan Relokasi Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati 5 Hari Beres
Indonesia
6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta
Pengamat kebijakan publik meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi Kadishub DKI karena ERP belum terwujud selama 6,5 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta
Bagikan