MK Susun Aturan Mekanisme Pengajuan Gugatan Calon Tunggal


Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)
MerahPutih Politik - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat mengatakan, pihaknya hingga kini masih meyiapkan mekanisme pengajuan gugatan terkait sengketa pilkada dengan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak.
"Siapa yang punya legal standing (kedudukan hukum) dalam gugatan (sengketa pilkada) calon tunggal? Kalau yang 'setuju' kalah, berarti legal standing yang punya calonnya. Kalau yang 'tidak setuju' yang kalah, siapa yang punya legal standing itu yang akan kami atur," kata Arief, di Jakarta, Selasa (13/10).
Mekanisme penanganan sengketa calon tunggal, lanjut Arief, perlu pengaturan lebih matang. Sebab, ini menyangkut hak konstitusi masyarakat. Baik mereka yang setuju dan tidak setuju dengan paslon tunggal tersebut.
"Pasti akan kami atur dan kami pikirkan, kami buka akses masyarakat yang tidak setuju bisa memperoleh keadilan supaya punya solusi dalam penyelenggaran pilkada bisa berlangsung jujur dan bersih," imbuh dia.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan daerah dengan calon tunggal dapat mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pada Pilkada serentak 2015 ini ada tiga daerah dengan calon tunggal, yaitu Blitar, Timur Tengah Utara dan Tasikmalaya. (Mad)
BACA JUGA:
- KPU Tetapkan DPT Pilkada Serentak
- Polisi Tidak Netral dalam Pilkada Serentak 2015 Terancam Dipecat
- Ancaman Sanksi bagi PNS Tidak Netral dalam Pilkada Serentak 2015
- Putusan MK, Calon Tunggal Bisa Ikuti Pilkada Serentak
- DKPP: TPD Tidak Boleh Campur Tangan dalam Pilkada Serentak
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah

Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa

MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung

MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun

Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168

Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan

Sidang Uji Materiil UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Mahkamah Konstitusi

DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
