Pesan Presiden Jokowi Kepada Ditjen Pajak Baru

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 01 Maret 2016
Pesan Presiden Jokowi Kepada Ditjen Pajak Baru

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Senin, (11/1) (Foto Merahputih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya memunyai nakhoda baru. Ken Dwijugeastiadi resmi ditunjuk menjadi Dirjen Pajak menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri. 

Pelantikan dilakukan hari Selasa (1/3) ini bertempat di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Usai dilantik Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro, Ken mengatakan target penerimaan pajak di tahun ini masih sama yaitu, Rp1.360 triliun. Ken tidak menjelaskan apa strateginya untuk memenuhi target penerimaan pajak. 

Sehari sebelum dilantik, Ken dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Lalu apa pesan yang disampaikan Jokowi? "Pesan Presiden ada tiga, pertama kerja, kedua kerja, dan ketiga kerja," ujarnya. 

Untuk diketahui, sebelumnya Ken menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak dalam beberapa bulan terakhir pasca mundurnya Sigit Priadi Pramudito.   

BACA JUGA

  1. Penunjukan Dirjen Pajak, Menkeu Tolak Diintervensi
  2. Penggantian Dirjen Pajak Baiknya Melalui Lelang Formalitas
  3. Mengenal Sosok Plt Dirjen Pajak Ken Dwijugiastiadi
  4. Menkeu Tunjuk Ken Dwijugiastiadi Sebagai Plt Dirjen Pajak
  5. Gagal Capai Target, Sigit Mundur dari Dirjen Pajak
#Dirjen Pajak Baru #Pajak #Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Indonesia
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Indonesia
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
restitusi pajak tercatat sebesar Rp 340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp 93,80 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Indonesia
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
BPKB hanya wajib saat perpanjangan 5 tahun
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Indonesia
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Pemprov DKI mengusulkan pencabutan insentif pajak kendaraan listrik 0 persen karena hilangkan potensi pendapatan daerah hingga Rp2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Indonesia
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' yang ia lakukan di Ditjen Pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Indonesia
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas DJP.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Indonesia
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
peluang tersebut harus dibarengi kepatuhan penuh dari pelaku UMKM dalam melaporkan omzet usaha mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
 Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Indonesia
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Ada satu wajib pajak yang dalam proses penyanderaan dan 59 wajib pajak sedang dalam proses tindak lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Bagikan