Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pesan Presiden Jokowi Kepada Ditjen Pajak Baru

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 01 Maret 2016
Pesan Presiden Jokowi Kepada Ditjen Pajak Baru

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Senin, (11/1) (Foto Merahputih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya memunyai nakhoda baru. Ken Dwijugeastiadi resmi ditunjuk menjadi Dirjen Pajak menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri. 

Pelantikan dilakukan hari Selasa (1/3) ini bertempat di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Usai dilantik Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro, Ken mengatakan target penerimaan pajak di tahun ini masih sama yaitu, Rp1.360 triliun. Ken tidak menjelaskan apa strateginya untuk memenuhi target penerimaan pajak. 

Sehari sebelum dilantik, Ken dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Lalu apa pesan yang disampaikan Jokowi? "Pesan Presiden ada tiga, pertama kerja, kedua kerja, dan ketiga kerja," ujarnya. 

Untuk diketahui, sebelumnya Ken menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak dalam beberapa bulan terakhir pasca mundurnya Sigit Priadi Pramudito.   

BACA JUGA

  1. Penunjukan Dirjen Pajak, Menkeu Tolak Diintervensi
  2. Penggantian Dirjen Pajak Baiknya Melalui Lelang Formalitas
  3. Mengenal Sosok Plt Dirjen Pajak Ken Dwijugiastiadi
  4. Menkeu Tunjuk Ken Dwijugiastiadi Sebagai Plt Dirjen Pajak
  5. Gagal Capai Target, Sigit Mundur dari Dirjen Pajak
#Dirjen Pajak Baru #Pajak #Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Indonesia
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Menjual barang senilai Rp 2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp 2.000.000 = Rp10.000
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Indonesia
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Indonesia
Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli Jadi Pemungut Pajak Penghasilan Pedagang Online
pungutan hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp 500 juta dalam satu tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli Jadi Pemungut Pajak Penghasilan Pedagang Online
Indonesia
Viral Tingginya Pajak Pencairan Jaminan Hari Tua, Purbaya Lakukan Investigasi
Evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Viral Tingginya Pajak Pencairan Jaminan Hari Tua, Purbaya Lakukan Investigasi
Indonesia
Berlaku Juli, Menkeu Purbaya Luruskan PPh 0,5% Marketplace Dibayar Pedagang Bukan Aplikator
: Menkeu Purbaya luruskan PPh 0,5% berlaku Juli 2026. Pajak dibayar pedagang marketplace, bukan aplikator. Aturan untuk keadilan pajak online dan offline.
Wisnu Cipto - Senin, 29 Juni 2026
 Berlaku Juli, Menkeu Purbaya Luruskan PPh 0,5% Marketplace Dibayar Pedagang Bukan Aplikator
Indonesia
Pungutan Pajak Seller Akan Diakumulasi Dari Berbagai Flatform
DJP juga tengah membahas mekanisme teknis dengan berbagai platform digital terkait implementasi penunjukan lokapasar sebagai pemungut pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juni 2026
Pungutan Pajak Seller Akan Diakumulasi Dari Berbagai Flatform
Bagikan